Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
NADIA tetap menjaga akal warasnya di tengah kemarahan yang terus berkecamuk di negerinya, Prancis. Ia tidak terseret dalam logika kebencian antara 'kami' dan 'kalian' atas nama imigran dan 'pribumi'.
Padahal, Nadia ialah nenek dari Nahel M, korban tewas penembakan polisi Prancis, 27 Juni 2023 lalu. Sewajarnya bila ia tersulut emosi lalu larut dalam amuk massa. Namun, Nadia memilih menahan amarah. Ia justru memohon kepada para perusuh untuk menyetop aksi penjarahan dan perusakan yang telah berlangsung enam hari berturut-turut.
“Saya mengatakan pada orang-orang agar berhenti melakukan perusakan. Jangan pecahkan kaca, jangan merusak sekolah-sekolah, jangan menghancurkan bus-bus. Hentikan itu. Ada ibu-ibu dalam bus. Ada ibu-ibu sedang berjalan di luar sana,” kata Nadia dalam sebuah wawancara dengan BFM TV.
Nadia mengutuk kerusuhan yang terjadi atas nama kematian cucunya, alih-alih menyerang polisi dan fasilitas umum. Baginya kerusuhan sama dengan melanggar hukum. Dia pun yakin pelaku yang menembak mati cucunya dan para perusuh akan dibawa ke meja hijau. Ia sanggup berlaku adil dalam kehancuran batin karena cucu kesayangannya meninggal ditembus timah panas petugas negara.
Sejak Selasa, 27 Juni 2023, Prancis diselimuti aksi protes dan kerusuhan setelah aparat kepolisian di Nanterre, wilayah pinggir Kota Paris, menembak hingga tewas Nahel, 17, warga Prancis keturunan Aljazair. Penembakan dilakukan karena Nahel tidak mau berhenti saat diperintahkan untuk menghentikan mobilnya.
Aparat kepolisian yang menembak mati Nahel sudah ditahan dan didakwa dengan tuntutan pembunuhan. Insiden ini dengan cepat memicu gelombang kekerasan di seluruh wilayah di Prancis hingga ke Belgia dan Swiss. Investigasi sebelumnya menemukan gelombang unjuk rasa ini dipicu karena latar belakang Nahel yang seorang imigran muslim.
Para analis menyebut aksi-aksi yang diawali kecurigaan ini muncul karena tumbuhnya islamophobia di Barat. Masih banyak masyarakat yang terhasut oleh kampanye bahwa muslim dan imigran identik dengan terorisme. Untung masih ada Nadia, yang meski dengan keterbatasan suara, mampu mendudukkan persoalan secara jernih.
Di Prancis kita menemukan mutiara pada diri Nadia, di belahan Eropa lainnya ada sosok Salwan Momika yang menebar provokasi murahan. Atas nama kebebasan berekspresi, Momika melampiaskan kebencian dengan membakar Kitab Suci Al-Qur’an di Swedia.
Aksi provokatif itu ia lakukan pada momen Idul Adha 2023/1444 H, beberapa waktu lalu, di depan sebuah masjid di Stockholm, Swedia. Perbuatan Momika langsung menuai kecaman dari berbagai komunitas internasional, khususnya negara-negara Islam.
Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Krisrtersson menyebut aksi Momika sebagai perbuatan ‘legal, tetapi tidak pantas’. Di Swedia, demo dengan membakar kitab suci agama seperti yang dilakukan Momika ini legal karena diizinkan oleh konstitusi setempat atas nama kebebasan berbicara. Aksi seperti ini juga bukan kali pertama.
Namun, atas nama apa pun, kebebasan mestinya bukan tidak terbatas. Ada hak orang lain yang tidak boleh diganggu. Kebebasan kita mengayunkan tinju, misalnya, dibatasi oleh hidung orang lain. Kebebasan memang salah satu prasyarat utama demokrasi. Namun, demokrasi bukan sekadar kebebasan.
Bagi Indonesia, rumusan demokrasi dari Bung Hatta kiranya lebih pas. Di majalah Panji Masyarakat pada salah satu edisinya di 1960, Bung Hatta menuliskan konsep demokrasi itu dalam artikel berjudul Demokrasi Kita. Bung Hatta memberikan tiga prinsip dasar untuk demokrasi Indonesia, yakni unity (persatuan), liberty (kebebasan), dan fraternity (persaudaraan).
Bagi kita, mestinya kebebasan sekaligus menyertakan persatuan dan persaudaraan. Tanpa itu, kebebasan akan diselimuti kecurigaan antara satu dan lainnya. Karena kamu bukan kami, kamu kadrun, intoleran, main politik identitas, penebar teror, dan seterusnya. Sebaliknya, kamilah yang paling segalanya: paling nasionalis, paling pancasilais, paling toleran, dan seterusnya.
Itu juga bisa berlaku sebaliknya: karena kamu bukan kami, maka kamu salah, sesat, kafir, dan seterusnya. Kebebasan yang dipandu kecurigaan, bahkan kebencian, akan melanggengkan permusuhan dan pembelahan: yang satu gampang mengafirkan, yang satu mudah tersulut fobia.
Kita butuh banyak Nadia dalam kehidupan kita, bukan berseminya Momika-Momika. Di tangan Nadia, amarah akan selalu dicegah. Sebaliknya, di tangan Momika, kesumat bakal terus disulut.
Jangan sampai di negeri ini terus bersemi kebencian karena kebencian akan melahirkan peperangan. Seperti sajak yang ditulis penyair Bengkulu, Jansori Andesta:
'kebencian hadir melahirkan peperangan
peperangan pecah menggoreskan luka
luka menganga menumbuhkan dendam
dendam membuncah
hadirkan kembali kebencian
lahirkan peperangan
menggoreskan luka
menumbuhkan dendam-dendam yang lainnya.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved