Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MUDIK memang tradisi. Karena itu, dalam mazhab ekonomi modern, kiranya tradisi puluhan tahun tersebut tidak dianggap sebagai 'nomenklatur' penggerak penting ekonomi. Rumus ekonomi modern awalnya tidak terlalu melihat mudik sebagai 'alat' penghela.
Tapi, kenyataannya sebaliknya. Mudik kian efektif menjadi mesin penggerak ekonomi, baik dari sudut pandang daya ungkit pertumbuhan maupun pendorong pemerataan. Apalagi, jumlah pemudik yang terus bertambah, bahkan kini diprediksi melampaui 100 juta orang.
Survei Kementerian Perhubungan memperkirakan 123,8 juta orang akan melakukan aktivitas pergerakan selama Lebaran 2023 ini. Jumlah itu meningkat 14,2% jika dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di masa Lebaran 2022 lalu yang mencapai 85,5 juta orang. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah di Republik ini, jumlah pemudik dan pergerakan masyarakat selama Lebaran nyaris mencapai separuh dari total jumlah penduduk.
Maka, tidak bisa dimungkiri lagi bahwa mudik dan Lebaran telah menjadi instrumen amat penting bagi penggerak ekonomi. Mudik bukan lagi sekadar katarsis sosial atau perekat kohesi sosial, melainkan sudah menjelma menjadi salah satu pemacu dan sumber daya ungkit krusial bagi perekonomian kita.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pernah menghitung secara kasar berapa uang yang 'bergerak' selama mudik. Pada 2022, misalnya, dengan jumlah pemudik sekitar 80 juta orang, dengan asumsi rata-rata per orang membelanjakan Rp2 juta, terjadi perputaran uang sekitar Rp160 triliun. Di 2023 ini, dengan jumlah pemudik yang diprediksi mencapai 123,8 juta orang, dengan asumsi yang sama rata-rata per orang membelanjakan Rp2 juta, akan terjadi perputaran uang sekitar Rp246 triliun secara agregat.
Bila mengacu pada data produk domestik bruto (PDB) kita di 2022 yang sebesar Rp19,5 ribu triliun, berarti perputaran uang selama Lebaran ini setara dengan 1% PDB. Amat fantastis, bukan? Bila ditambah dengan fenomena hidden economy (istilah M Chatib Basri untuk transaksi ekonomi yang tidak tercatat), jumlahnya boleh jadi lebih dari itu.
Itu baru dari ihwal perputaran uang yang terkait dengan sisi pertumbuhan. Adapun dari sisi pemerataan, tradisi mudik jelas jadi motor penggerak yang dahsyat. Istilah mudik berasal dari akar kata udik, yang punya makna hal ihwal perdesaan. Mudik berarti pulang ke desa. Bukan hanya orang yang pulang ke desa atau ke kampung halaman, tapi juga rupiah.
Lalu, berapa jumlah rupiah yang akan dibawa pemudik yang diperkirakan 123,8 juta orang dari kota ke desa? Bila setiap pemudik membawa pulang rupiah paling sedikit Rp500 ribu hingga Rp1 juta, sudah bisa dihitung uang yang akan beredar di desa ialah Rp60 triliun hingga Rp123 triliun. Angka itu setara, bahkan bisa melampaui anggaran Dana Desa di APBN 2023 yang mencapai Rp70 triliun.
Jelas, bukan jumlah yang sedikit untuk menggerakkan sektor riil di desa-desa. Dengan demikian, terdistribusinya dana ke desa-desa sebagai salah satu sumber pembangunan yang dibawa peserta mudik ke kampung halaman masing-masing akan tercipta. Itu jelas gerakan pemerataan ekonomi yang dahsyat. Uang yang selama ini berkumpul di titik-titik tertentu di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bisa terdistribusi secara lebih merata.
Manfaat lain dari tradisi mudik secara massal ialah pemerintah pusat dan daerah berlomba-lomba memperbaiki infrastruktur dalam menyediakan sarana jalan, jembatan, dan jalan tol yang layak bagi pengguna transportasi darat untuk mereka lalui agar terhindar dari macet berkepanjangan. Ini berarti, pemeliharaan infrastruktur terjaga, pengembangan infrastruktur berjalan.
Di sisi lain, buruh yang bekerja dari kegiatan di proyek infrastruktur menjelang Lebaran mendapatkan penghasilan dari lapangan kerja baru walaupun bersifat temporer. Sesaat, mereka pun bisa 'menyambung napas' dan keluar dari kemelut ekonomi menjelang Lebaran.
Kiranya, publik mengajari negara bagaimana mempercepat pertumbuhan, mendistribusikan pertumbuhan itu secara merata, dan memantik lapangan kerja. Negara mestinya berterima kasih kepada pemudik karena telah 'memfasilitasi' negara untuk menemukan solusi pemerataan ekonomi.
Bentuk terima kasihnya, ya, kelola negara ini secara baik, bersih, dan akuntabel. Jangan terjadi lagi banyak aliran dana mencurigakan di rekening pejabat terjadi. Contohlah pemudik, yang aliran dananya transparan dan akuntabel.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
KITA tidak harus paling benar, yang penting paling berhasil. Itulah filosofi Vietnam.
SEJARAH Republik ini mencatat 15 Januari sebagai tanggal yang tidak netral. Pada hari itulah suara mahasiswa pernah mengguncang kekuasaan.
INDONESIA memang negeri yang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya budaya, dan kiranya juga kaya kreativitas kejahatannya, termasuk korupsi.
Ya, mereka memang terkenal pada zaman masing-masing. Terkenal karena berkasus rasuah.
PEMERINTAH tampaknya kembali menarik napas lega. Defisit APBN 2025 memang melebar, tetapi masih di bawah ambang sakral 3% dari produk domestik bruto (PDB).
PENGADILAN Negeri Situbondo, Jawa Timur, punya cerita. Penegakan hukum di sana dikenal sangat tajam, terutama kepada mereka yang lemah
VENEZUELA kembali menjadi sorotan dunia. Kali ini bukan semata karena krisis ekonomi yang tak kunjung usai
APA hubungannya Nicolas Maduro dan Silfester Matutina? Tidak ada. Teman bukan, saudara apalagi.
INI cerita tentang Indonesia yang barangkali membahagiakan, tapi juga sekaligus bisa menjadi peringatan.
ANGKA lima seolah 'ditakdirkan' melekat dalam 'tubuh' negeri ini pada satu dekade terakhir.
SEPERTI kue donat yang berlubang di tengah. Begitulah demokrasi negeri ini akan tampak jika pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan kepada DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved