Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PAK Jokowi, sapaan populer Joko Widodo, tampaknya memang selalu akrab dengan 'agenda besar'. Saat masih menjabat Presiden RI, ia pernah membeberkan lima agenda besar nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Hal itu disampaikan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dalam rangka HUT ke-77 proklamasi kemerdekaan RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (16/8/2022) silam.
Jika mengutip dari laman Setkab.go.id, lima agenda besar tersebut ialah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam; optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau; penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat; digitalisasi ekonomi agar UMKM naik kelas; dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kita tahu, sampai akhir jabatan Presiden Jokowi, bahkan sampai hari ini, sebagian besar dari lima agenda itu masih belum tereksekusi dengan baik. Beberapa jalan di tempat. Agenda penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat, misalnya, bahkan harus diakui berjalan mundur.
Namun, saya tidak akan terlalu mengupas hal itu karena sekarang ada agenda besar lain di luar yang lima poin tadi, yang sepertinya sedang mengganggu pikiran Jokowi. Kalau dulu ia sebagai presiden menyodorkan agenda besar pembangunan, kini sebagai mantan presiden ia mengaku sedang 'diserang' agenda besar politik.
Konon, ada agenda besar yang sedang 'dimainkan', entah oleh siapa, untuk menurunkan reputasi politik Jokowi melalui dua persoalan yang melibatkan dirinya dan keluarganya, yaitu soal kasus ijazah palsu dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mas Wapres Gibran ialah putra sulung Jokowi.
"Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade. Jadi, (soal) ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," kata Jokowi kepada wartawan di kediaman pribadinya di Surakarta, Jawa Tengah, awal pekan ini.
Namun, meski merasa sedang dirubung agenda besar politik, ia mengaku meresponsnya dengan biasa-biasa saja. Lo, kok aneh. Kalau memang biasa-biasa saja, kenapa mesti menyampaikan keresahan itu ke wartawan, Pak?
Jangan-jangan narasi soal agenda besar untuk menyudutkan dia itu dilempar ke publik karena Jokowi baper, ia sedang galau dengan fakta politik hari ini yang tak lagi selalu berpihak padanya. Jangan-jangan sebetulnya ia tengah risau karena merasa mulai ditinggalkan kolega, pendukung, dan kawan-kawan politiknya dulu.
Masih banyak lagi dugaan yang muncul seusai Jokowi mengungkap soal agenda besar tersebut. Bahkan ada yang menduga ia sengaja mengapungkan isu tersebut ke publik sebagai kamuflase dari rencana dia menyiapkan agenda politiknya sendiri. Tujuannya tentu untuk menaikkan reputasi dan posisi politiknya yang mulai meredup.
Bermacam dugaan publik itu tentu sah-sah saja, termasuk dugaan yang terakhir tadi. Bukankah penyiapan agenda tertentu memang lazim dilakukan di dunia politik? Jokowi sebagai politikus ulung yang mampu memenangi dua kali pemilihan presiden (pilpres) pasti paham betul soal itu.
Lagi pula kecurigaan Jokowi perihal adanya agenda besar itu juga boleh dibilang masih sebatas dugaan. Buktinya, Jokowi tak menyebut siapa sosok, tokoh, atau kelompok yang menjadi mastermind di balik agenda besar untuk meruntuhkan reputasinya itu. Jadi, wajar kalau publik punya banyak dugaan terhadap pernyataan yang sesungguhnya juga berbasis pada dugaan.
Kalau bicara soal reputasi, boleh jadi Jokowi salah alamat kalau menyalahkan 'si agenda besar' sebagai faktor yang akan menurunkan reputasi politiknya. Reputasi dia, baik sebagai politikus maupun pemimpin bangsa, sejatinya sudah anjlok sejak ambisi politiknya mengalahkan kelegawaan dia untuk melepas kekuasaan.
Reputasi Jokowi sudah luruh saat hasrat meneruskan kekuasaan kepada orang dekatnya terlihat menggebu. Kesahajaan dan keautentikan yang menjadi citra baiknya ketika mulai terjun di dunia politik nasional, nyatanya tidak mampu ia pertahankan hingga akhir jabatan sebagai presiden.
Di akhir-akhir kekuasaannya, jiwa dan hati Jokowi sudah terbagi dua, antara melayani rakyat dan memenuhi obsesi pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Pun setelah ia purnatugas sebagai presiden, syahwat untuk cawe-cawe dalam urusan kekuasaan masih amat kental, termasuk dalam hal dukung-mendukung calon kepala daerah pada perhelatan pilkada serentak 2024.
Artinya, sesungguhnya keruntuhan reputasi politik Jokowi ialah akibat tindakannya sendiri. Bukan gara-gara agenda besar orang lain atau kelompok lain. Bukan pula karena mencuatnya kasus ijazah palsu dan keinginan sejumlah purnawirawan TNI untuk memakzulkan anaknya dari kursi wapres. Jauh sebelum itu, reputasi baik yang dibangun Jokowi sejak menjadi Wali Kota Surakarta sudah ia rusak sendiri.
Karena itu, kembali ke pertanyaan awal, motivasi apa sebetulnya yang membuat Jokowi tiba-tiba melempar narasi soal agenda besar untuk menyerang dirinya? Apakah itu sekadar salah satu siasatnya untuk kembali ke panggung politik formal atau memang Jokowi tengah merasa dalam tekanan hebat setelah sebagian kawan politiknya mulai meninggalkan dirinya? Ya ndak tahu, kok tanya saya?
DUA fakta kontradiktif terkait dengan pemerintahan saat ini baru saja tersaji.
SAYA tidak habis mengerti, mengapa seorang ketua pengadilan negeri dan wakil ketuanya masih menceburkan diri dalam kubangan korupsi, padahal penghasilan mereka sudah dinaikkan
TANGIS Hector Souto pecah saat lagu Tanah Airku bergemuruh membelah Indonesia Arena.
LEDAKAN ekonomi digital yang selama ini digadang sebagai mesin pertumbuhan justru menyisakan ironi.
'Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti) Mama Galo Zee (Mama saya pergi dulu)
JUDI online (judol) sejatinya bukanlah sebuah permainan keberuntungan. Ia barangkali salah satu mesin penipu paling canggih yang pernah diciptakan.
PATUT dicatat sebagai rekor nasional. Bila perlu dengan tinta tebal. Hanya dalam satu hari, lima pejabat otoritas keuangan mengundurkan diri.
HUKUM dan keadilan mestinya berada dalam satu tarikan napas. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan.
DI negeri ini, keadilan tak jarang tersesat di tikungan logika dan persimpangan nalar.
RENCANA bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk 'pembangunan kembali Gaza' segera memantik pro dan kontra.
KEGAGALAN aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) ialah fakta berulang, bukan lagi dugaan.
ADA yang ganjil di pasar keuangan kita. Rupiah terkapar, bahkan menyentuh di kisaran 17 ribu per US$, level terendah sepanjang sejarah.
BUPATI Pati, Jawa Tengah, Sudewo kembali menjadi atensi. Dia ditangkap tangkap oleh KPK karena diduga jual beli jabatan. OTT itu terjadi pada waktu yang tepat, sangat tepat.
REPUBLIK ini kiranya sedang berada dalam situasi kontradiksi yang meresahkan. Kontradiksi itu tersaji secara gamblang di lapisan-lapisan piramida sosial penduduk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved