Topeng Arogansi Bopeng Kewarasan

ADA persoalan serius, sangat serius, yang melilit sebagian kepala daerah. Persoalan yang dimaksud ialah topeng arogansi kekuasaan dipakai untuk menutupi buruknya akal sehat. Arogansi penguasa untuk menutupi defisit kewarasan mereka.

Tatkala pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar, para kepala daerah merendahkan diri serendah-rendahnya untuk mengemis suara rakyat selaku pemilik kedaulatan. Begitu kekuasaan digenggam, watak asli mereka dipertontonkan tanpa malu, yaitu menjadikan diri mereka sebagai pemegang kedaulatan, menjelma menjadi raja-raja kecil sehingga sangat arogan. Mereka menjadi tuan atas rakyat.

Arogansi itu tecermin pada kebijakan publik yang diambil raja-raja kecil yang kian menjauhi kepentingan rakyat. Lucunya lagi, setelah kebijakan blunder menjadi viral, enteng saja minta maaf. Ibarat kata anak muda zaman sekarang, lebih baik minta maaf ketimbang minta izin rakyat.

Kebijakan publik sejatinya melibatkan partisipasi rakyat sebagai konsekuensi bernegara demokrasi. Tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, kebijakan yang diambil itu justru menimbulkan tsunami protes rakyat. Itulah pemantik tragedi Pati, Jawa Tengah. Kebijakan publik diputuskan tanpa melibatkan rakyat, cukup omon-omon dengan camat dan kepala desa.

Petaka Pati bermula dari rapat pada Minggu (18/5). Saat itu Bupati Pati Sudewo mengumpulkan para camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati). Mereka membahas intensifikasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Rapat memutuskan penyesuaian tarif PBB-P2 sebesar 250%. Alasan penaikan ialah tidak ada penyesuaian tarif selama 14 tahun. Sudewo membandingkan penerimaan PBB-P2 Pati yang kecil ketimbang kabupaten sekitarnya. Pejabat untung rakyat buntung.

Sampai di sini, semuanya berjalan seolah-olah benar adanya. Kebijakan penaikan tarif PBB-P2 mestinya dianggap sebagai pilihan politik Sudewo sebagai pejabat publik. Pilihan politik itu bukanlah perbuatan tercela berkonsekuensi pemakzulan.

Kebijakan menjadi petaka ketika pemimpin tidak cerdas, bijaksana, dan memberikan harapan kepada masyarakat yang berkeberatan. Bukannya membuka ruang diskusi, Sudewo malah menantang rakyat berdemonstrasi: jangan hanya 5.000 orang, tetapi 50 ribu orang. Pemimpin menjual, rakyat membelinya.

Ribuan orang turun jalan pada 13 Agustus 2025. Tuntutan rakyat pun bukan lagi soal penaikan tarif PBB-P2, melainkan menurunkan Sudewo. DPRD setempat cepat-cepat membentuk panitia khusus (pansus) hak angket. Kekuasaan Sudewo kini berada di ujung tanduk.

Bukan hanya Pati, daerah lainnya juga menaikkan tarif. Ada daerah yang menaikkan tarif PBB-P2 hingga 1.000%. Kepala daerah mestinya kreatif dan inovatif mencari terobosan untuk meningkatkan keuangan daerah mereka, bukan membebani rakyat. Pangkal soal lagi-lagi defisit kewarasan mengambil keputusan.

Namun, sungguh jamak terjadi, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), para kepala daerah mencari gampangnya, membuat peraturan tentang macam-macam pungutan atau retribusi. Tarif PBB-P2 dinaikkan seenak udel pemimpin. Akal sehat jarang digunakan untuk mencari solusi kekurangan PAD.

Siapa pun yang hanya mengandalkan penaikan tarif PBB-P2 untuk menggenjot pendapatan daerah jelas akan membuat rakyat menjadi korban. Pemimpin penuh muslihat menyusun regulasi mencari untung guna mengisi pundi yang terkuras selama pilkada.

Di tangan para pemimpin daerah yang cerdas, kabupaten/kota mestinya bisa mengembangkan sektor ekonomi yang berbasis pada potensi alam mereka sendiri. Menggali potensi daerah tanpa memberatkan rakyat yang lagi susah mencari sesuap nasi.

Kiranya rakyat sebagai pemberi kepercayaan terhadap para kepala daerah selalu mengontrol dan mengevaluasi kinerja mereka. Jika kepercayaan yang diberikan itu disalahgunakan, rakyat bisa kapan saja mengambilnya kembali.

Beragam cara untuk mengambil alih mandat yang diberikan. Rakyat Pati menempuh cara parlemen jalanan yang berujung dengan penggunaan hak konstitusional DPRD. Cara Pati bisa menginspirasi daerah lain meski menempuh jalan panjang.

Tragedi Pati juga memberikan pesan moral kepada para kepala daerah untuk melunasi janji politik saat kampanye. Pada debat Pilkada Pati pada 13 November 2024, Sudewo secara terus terang menyatakan keberatannya atas upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan lewat pajak dan retribusi. Alasan dia, kasihan rakyatnya. Memang lidah tak bertulang, kebijakan yang diambil malah berlawanan dengan janji politiknya.

Jujur diakui bahwa salah satu kelemahan pilkada ialah melahirkan pemimpin yang populer karena mengobral janji politik meskipun ia tidak memiliki kapasitas. Pilkada banyak melahirkan figur yang seolah-olah pemimpin, penuh kepalsuan.

Pada saat kampanye dengan segala tipu daya janji politik, calon pemimpin memoles diri agar seolah-olah tampak memiliki kualitas dan kapasitas. Janji diobral untuk meraih kekuasaan, tetapi janji dilupakan begitu kekuasaan digenggam.

Regulasi terkait dengan pilkada sama sekali tidak mengatur perihal janji kampanye yang wajib dijalankan. Ketika kini berbicara tentang peningkatan kualitas peradaban demokrasi, salah satu perkara yang perlu mendapat perhatian serius ialah bagaimana memperlakukan janji-janji di musim kampanye untuk dilaksanakan setelah memenangi kontestasi.

Elok nian kepala daerah menjaga lisan. Ingatlah pepatah mulutmu harimaumu. Karena itu, akal mendahului lisan sehingga tidak asal cuap-cuap mengumbar janji politik. Kini saatnya rakyat menyeru kepada kepala daerah untuk membuka topeng arogansi kekuasaan yang selalu menutupi bopeng kewarasan.