Mengakhiri Anomali

BANGSA Indonesia baru saja merayakan 80 tahun usia kemerdekaan. Beragam perhelatan nan megah ala negara dan perhelatan nan sederhana ala rakyat digelar. Dari kota ke desa menguar pesta kemerdekaan, lepas dari penjajahan.

Semuanya larut dalam kebahagiaan dan sukacita yang mendalam meskipun di balik keriaan itu banyak kenyataan pahit yang harus diterima rakyat. Realitas pahit itu salah satunya diekspresikan dengan tulisan di sebuah kaus pengendara sepeda motor yang viral bergambar bendera One Piece, simbol bajak laut dari serial anime Jepang, 'Hidup cuma Sekali malah Jadi WNI'.

Di tengah kegalauan rakyat untuk menyambung hidup mereka, hari ini makan apa, beragam anomali hadir yang menyesakkan hati rakyat.

Hati mereka terpotek-potek dan teriris-iris.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian anomali adalah ketidaknormalan, penyimpangan dari normal, atau kelainan.

Negara belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa negara di antaranya berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Rakyat masih berjuang memenuhi hak-hak dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Belum lagi rakyat di sejumlah daerah dibebani pajak bumi dan bangunan (PBB) yang 'membagongkan' dari 200% sampai 1.000%.

Kalaupun rakyat bekerja membanting tulang, berangkat kerja dalam kegelapan subuh dan pulang dalam kegelapan malam, gaji yang diterima mereka malah 'bercanda'. Gaji yang diterima dalam sekejap habis. Bagi mereka, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 sebesar 5,12% tidak ngaruh.

Berjibun pula anak bangsa ini yang ke sana-kemari membawa map untuk melamar pekerjaan, tetapi tak kunjung didapat. Celakanya, lowongan kerja yang seharusnya jatah minimal lulusan sekolah dasar, seperti PPSU atau pasukan oranye di Jakarta, malah diserbu lulusan sarjana.

Di sisi lain, sejumlah wakil rakyat di Senayan yang kerjanya 'bercanda' alias hanya datang, duduk, dengkur (tidur), atau titip absen, bisa mendapatkan gaji dan fasilitas yang fantastis.

Ada juga wakil menteri yang kerjanya hanya wira-wiri, kadang diwawancarai jurnalis pun emoh, bisa merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN.

Artinya, sang wamen bisa memegang double job dan dobel pula penghasilan mereka setiap bulan. Sebanyak 30 wamen menjadi komisaris BUMN. Mirisnya rangkap jabatan wamen terjadi ketika penghematan anggaran dikumandangkan pemerintah.

Di sisi lain, rangkap jabatan wamen itu berpotensi konflik kepentingan sehingga mengganggu terwujudnya good corporate governance (GCG), yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Seharusnya jabatan tersebut diberikan kepada ahlinya yang memiliki integritas, bukan bagi-bagi jabatan atau barter politik.

Anomali yang tak kalah membuat miris di tengah defisit APBN 2025 yang terus melebar, target awal sebesar Rp616,2 triliun (2,53% dari produk domestik bruto) menjadi Rp662 triliun (2,78% dari PDB) dan utang luar negeri yang makin menggunung, sebesar US$433,3 miliar atau sekitar Rp7.014,2 triliun, kebocoran anggaran nyaris tak terbendung.

Salah satunya ialah kebocoran dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos). Padahal, pemberian bansos itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Pemerintah mengguyur program bansos dan subsidi pada tahun ini sebanyak Rp504,7 triliun. Namun, sebanyak 46% di antaranya salah sasaran.

Perkara salah sasaran penyaluran bansos bukan monopoli pemerintahan Prabowo karena terjadi juga pada hampir setiap pemerintahan di negeri ini.

Salah target bansos acap kali terjadi. Anehnya, tak ada pihak yang merasa bertanggung jawab atas ketidakakuratan sasaran, inclusion error, dan exclusion error. Proses hukum pun nihil.

Mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, kata George Santayana (1863-1952), filsuf dari Spanyol-Amerika, ditakdirkan untuk mengulanginya.

Anomali jangan dirayakan, apalagi diulangi. Tabik!