Membersihkan Seragam Kusam

SERAGAM cokelat polisi sejatinya bukan sekadar identitas institusi. Seragam itu ialah representasi negara yang paling sering ditemui rakyat di garis depan. Idealnya ia mewakili sekaligus melambangkan rasa aman, wibawa, dan perlindungan.

Namun, belakangan ini, seragam itu tampak semakin kusam. Warnanya kian memudar. Bukan karena debu pengabdian di lapangan, melainkan akibat banyaknya noda yang ditumpahkan orang-orang dalam institusi mereka sendiri, melalui tindakan dan perilaku sebagian anggota mereka.

Seragam yang seharusnya menjadi sumber rasa aman perlahan berubah menjadi simbol kecemasan. Representasi perlindungan negara itu kini justru kerap tampil dalam wujud kekerasan terhadap warga sipil, yang semestinya mereka lindungi dan ayomi, atau dalam gelapnya transaksi narkoba yang melibatkan pemegang tongkat komando.

Tragedi di Kota Tual menjadi potret paling muram. Seorang anak yang tengah beranjak remaja, siswa MTs bernama Arianto Tawakal, yang baru berusia 14 tahun, harus kehilangan nyawa setelah diduga dianiaya anggota Brimob Polda Maluku berpangkat brigadir dua.

Bripda MS, insial anggota Brimob tersebut, menggunakan helm taktis berbahan baja untuk memukul Arianto yang pada saat kejadian disangka terlibat balap liar hingga tersungkur dari sepeda motornya. Dalam kondisi kritis ia dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubun Langgur sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Banyak ironi dalam kasus itu, terutama soal penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi, bukan terhadap perampok kelas kakap, pembunuh, ataupun residivis, melainkan terhadap anak di bawah umur. Beberapa pengamat kepolisian menyebut kasus tersebut mesti dijadikan alarm keras untuk segera menuntaskan reformasi kultural di tubuh Polri.

Noda di seragam polisi kian meluas ke ranah integritas moral saat kita disodori berita soal keterlibatan sejumlah perwira menengah dalam pusaran bisnis narkoba. Ada eks Kapolres Bima, NTB, AKB Didik Putra Kuncoro yang disebut tak hanya menyalahgunakan narkoba, tapi juga meminta dan menerima uang dari bandar narkotika di wilayah Bima.

Lalu di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kasat Narkoba Polres Toraja Utara AKP Arifan Efendi (AE) diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP), terungkap ada aliran dana kepada oknum anggota Polres Toraja Utara sebesar Rp13 juta per minggu sejak September 2025.

Keterlibatan polisi, apalagi sudah sekelas perwira, dalam pusaran bisnis haram ialah bentuk pengkhianatan paling telanjang. Itu juga membuktikan ada kontras yang amat tajam antara slogan perang melawan narkoba yang terkesan gagah berani dan kenyataan di lapangan yang teramat getir.

Bagaimana tidak menjadi paradoks kalau aparat yang seharusnya menjadi ujung tombak pemberantasan narkoba malah menjadi bagian dari mata rantai distribusi? Ketika para memegang tongkat komando pemberantasan menjadi bagian dari sindikat dan/atau memakai narkoba, risiko terbesarnya ialah runtuhnya kepercayaan publik.

Bukan kebetulan, rentetan peristiwa kelam itu, mulai Tual, Bima, hingga Toraja, terjadi pada saat Polri sedang menikmati tren positif. Menurut hasil survei Rumah Politik Indonesia (RPI) pada Januari 2026, tingkat optimisme publik terhadap transformasi budaya Polri mencapai 76,2%. Begitu pula, survei dari Human Studies Institute (HSI), Januari 2026, menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian berada di angka 78,3%.

Angka-angka tersebut di satu sisi ialah modal sosial yang sangat berharga. Namun, pada sisi yang lain sebetulnya juga amat rapuh. Angka kepercayaan dalam survei hanyalah statistik yang sewaktu-waktu bisa terjun bebas manakala institusi membiarkan penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh anggota sebagai hal yang tak perlu diseriusi. Juga, ketika institusi menganggap kasus-kasus semacam itu sebatas dinamika 'oknum' semata.

Kepercayaan publik bukanlah cek kosong tanpa komitmen. Modal sosial berupa kepercayaan publik itu mesti dijaga dan dirawat dengan betul, termasuk dengan tidak membiarkan kekerasan eksesif dan keterlibatan dalam sindikat narkoba terus berulang di berbagai tingkatan pangkat. Polri mestinya tidak hanya melihat perilaku buruk anggota sebagai kesalahan personal, tetapi juga kegagalan sistem pengawasan internal.

Dalam konteks kebangsaan, Polri merupakan salah satu tiang penyangga utama demokrasi dan supremasi hukum di negeri ini. Apabila tiang tersebut keropos oleh perilaku buruk anggotanya, entah itu koruptif, manipulatif, ataupun represif, apa yang akan terjadi? Bukan tidak mungkin bangunan negara bakal limbung.

Karena itu, pembersihan 'seragam yang ternoda' tidak boleh sekadar bersifat reaktif saat kasus viral, tetapi juga harus berupa perbaikan struktural yang menyentuh akar. Mulai sistem rekrutmen yang bersih, pengawasan internal yang lebih independen, hingga transformasi kultural yang mengikis mentalitas militer dan kekerasan menjadi betul-betul sipil yang human. Polri juga tidak boleh ragu membuang bagian tubuh yang membusuk demi menyelamatkan seluruh raga organisasi.

Pada akhirnya, publik tidak menuntut polisi menjadi malaikat. Rakyat hanya ingin polisi yang berdiri tegak di atas aturan, yang tangannya lebih ringan untuk merangkul daripada memukul, yang nuraninya lebih kuat ketimbang godaan pundi-pundi bisnis narkoba. Jangan biarkan seragam itu kian kusam karena di balik seragam itu, rakyat menitipkan harapan akan rasa aman mereka.