Energi Dunia di Ujung Hormuz

DUNIA kembali diingatkan bahwa jalur sempit selebar sekitar 36 kilometer dapat menentukan stabilitas ekonomi global. Selat Hormuz, koridor energi paling vital di dunia, kini berubah menjadi titik rawan yang memicu kegelisahan pasar.

Ketika Iran melalui Garda Revolusi (IRGC) menyatakan selat tersebut ditutup menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026, pasar energi global langsung bergetar.

Selat Hormuz merupakan arteri utama perdagangan energi dunia. Pada 2025, sekitar 13 juta barel minyak per hari melintasi jalur itu. Angka itu setara dengan sekitar 31% dari seluruh perdagangan minyak mentah yang diangkut melalui jalur laut. Selain minyak, sekitar 20% ekspor gas alam cair (LNG) dunia dari kawasan Teluk Persia melewati selat tersebut.

Ketika jalur itu terhenti, efek dominonya hampir tak terelakkan. Harga minyak global mulai merangkak naik. Patokan brent tercatat naik menjadi sekitar US$89 per barel, hampir 10% lebih tinggi sejak konflik memanas. Sejumlah analis bahkan memprediksi harga bisa menembus US$100 per barel jika penutupan berlangsung lama.

Lebih mengkhawatirkan lagi, gangguan tidak hanya terjadi pada minyak. Serangan drone Iran terhadap fasilitas energi Qatar di Ras Laffan dan Mesaieed memaksa salah satu eksportir LNG terbesar dunia itu menghentikan produksi sementara. Artinya, pasar gas dunia pun ikut terguncang.

Dampaknya terasa paling keras di Asia. Negara-negara Asia Selatan seperti Pakistan dan Banglades sangat bergantung pada LNG dari Qatar dan Emirat Arab, bahkan hingga 99% dari total impor mereka. Dengan kapasitas penyimpanan yang terbatas, kedua negara itu sangat rentan terhadap gangguan pasokan.

India menghadapi situasi yang tak kalah kompleks. Lebih dari separuh impor LNG India terkait dengan kawasan Teluk, sementara sekitar 60% impor minyak mereka juga berasal dari Timur Tengah. Jika harga brent melonjak, India akan mengalami guncangan ganda, yaitu guncangan fisik karena pasokan terganggu dan guncangan finansial karena biaya impor energi melonjak.

Di Asia Timur, Jepang dan Korea Selatan juga berada dalam posisi sensitif. Sekitar 75% impor minyak Jepang dan 70% impor minyak Korea Selatan berasal dari Timur Tengah. Cadangan LNG mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua hingga empat minggu. Artinya, jika krisis berlarut-larut, tekanan ekonomi akan meningkat.

Asia Tenggara memang relatif lebih aman dari sisi pasokan, tetapi bukan berarti bebas dari risiko. Negara seperti Tailan diperkirakan paling rentan terhadap kenaikan harga minyak. Setiap kenaikan harga minyak 10% dapat memperburuk neraca transaksi berjalan Tailan sekitar 0,5% dari PDB.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia tentu tidak kebal terhadap guncangan energi global. Kenaikan harga minyak akan langsung berdampak pada subsidi energi, biaya transportasi, hingga inflasi domestik. Beban fiskal pemerintah bisa membengkak jika harga minyak terus merangkak naik.

Masalahnya, ketahanan energi Indonesia masih tergolong rapuh. Cadangan bahan bakar nasional saat ini hanya cukup untuk sekitar tiga hingga empat minggu konsumsi. Angka tersebut jauh di bawah standar banyak negara maju yang memiliki cadangan strategis hingga 90 hari.

Di sinilah urgensi membangun sistem mitigasi energi nasional.

Pertama, Indonesia harus mempercepat pembangunan cadangan energi strategis. Tanpa buffer stock yang memadai, setiap gejolak geopolitik akan langsung mengguncang stabilitas ekonomi domestik.

Kedua, diversifikasi sumber energi menjadi keharusan. Ketergantungan yang terlalu besar pada impor minyak mentah membuat Indonesia mudah terpapar p;eh gejolak global. Penguatan energi terbarukan, gas domestik, hingga biofuel harus dipercepat.

Ketiga, diplomasi energi perlu diperkuat. Indonesia harus memastikan akses pasokan energi dari berbagai kawasan, tidak hanya dari Timur Tengah, tetapi juga dari Afrika, Amerika Latin, dan Australia.

Keempat, efisiensi energi nasional harus menjadi gerakan bersama. Konsumsi energi yang boros akan memperbesar dampak setiap krisis global.

Sejarah berkali-kali membuktikan krisis energi selalu datang tanpa undangan. Dari embargo minyak Arab pada 1973 hingga Perang Teluk, setiap konflik geopolitik selalu meninggalkan luka pada stabilitas energi dunia.

Penutupan Selat Hormuz kali ini ialah pengingat keras bahwa keamanan energi bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga isu kedaulatan.

Bagi Indonesia, pelajaran yang harus dipetik sangat jelas, yakni negara yang tidak memiliki ketahanan energi yang kuat akan selalu menjadi korban pertama setiap badai geopolitik.

Selat Hormuz mungkin jauh dari Nusantara. Namun, ketika arus energinya terhenti, getarannya akan terasa hingga ke dapur-dapur rumah tangga di negeri ini.