Mengorupsi Korupsi

SOAL korupsi, negeri ini benar-benar jagonya. Seperti halnya waralaba, cabangnya di mana-mana, dari pusat hingga pelosok desa, dari ruang rapat berpendingin udara sampai kantor berkipas angin yang berdecit. Semangat untuk korupsi pun kian meledak-ledak.

Korupsi di negeri ini tak mengenal sektor. Semua ada. Semua disikat. Sektor kesehatan dikuliti, proyek infrastruktur diakali, bansos disunat, pajak disikat, bahkan urusan agama dan bantuan untuk korban bencana juga dimangsa. Sempurna rakusnya.

Korupsi di negeri ini tak pernah kehilangan kreasi. Bahkan, saking kreatifnya, hasil korupsi dikorupsi. Sampai tetes terakhir. Jangan kasih kendor. Itulah yang mereka lakukan.

Korupsi di negeri ini selalu selangkah di depan. Itulah kiranya yang belakangan terjadi di Bengkalis, Riau. Pada Jumat (20/2), kejaksaan tinggi setempat menetapkan dua tersangka yang menyasar barang sitaan perkara korupsi. Keduanya ialah bekas Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, HJ, dan Direktur PT Tengganau Mandiri Lestari, S.

Singkat cerita, keduanya terlibat dalam penguasaan barang bukti berupa pabrik mini kelapa sawit. Pabrik itu sitaan negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pid.Sus/2014. Sitaan itu telah dieksekusi Kejari Bengkalis pada 11 November 2015. Akibat perbuatan tersangka, negara kembali rugi Rp30 miliar lebih. Tepatnya Rp30.875.798.000.

Miris? Kita pernah tercengang ketika penegak hukum membongkar kasus rasuah dengan nilai ratusan triliun rupiah. Kening kita berkerut ketika disuguhi fakta ada bekas pejabat MA yang menimbun uang haram sekitar Rp1 triliun di rumahnya. Dada ini serasa meledak ketika belum lama ini KPK membeberkan dugaan adanya setoran Rp7 miliar per bulan kepada pegawai Bea dan Cukai dari PT Blueray Cargo.

Setoran itu rutin agar barang-barang impor Kw melenggang mulus tanpa lewat pengecekan. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Rizal satu dari enam tersangka dalam kasus itu. Lagi-lagi kewenangan dan kekuasaan yang dititipkan negara mereka perdagangkan.

Rakyat juga geram, amat geram, ketika KPK membekuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono. Awalnya cuma dugaan terima suap Rp1,5 miliar. Usut punya usut, terungkap pula bahwa yang bersangkutan merangkap jabatan komisaris di 12 perusahaan. Jabatan itu diyakini ada kaitan dengan jabatan utamanya. Pasti dengan imbalan nan menggiurkan.

Edan, enggak, pejabat-pejabat seperti itu? Kurang ajar, enggak, mereka yang sudah dimanjakan begitu rupa oleh negara, diguyur penghasilan superjumbo dari uang rakyat, tapi masih saja patgulipat? Jelas, edan dan kurang ajar.

Namun, tunggu dulu. Rupanya semua itu baru merupakan bab pengantar atau halaman awal dari buku keserakahan. Ada lembaran yang tak kalah kelam. Ada tulisan yang teramat langka dalam kisah tentang korupsi. Fakta yang boleh jadi membuat orang asing pun mendadak cupet nalar, bingung setengah mati, karena di negeri ini hasil korupsi dikorupsi lagi.

Kasus di Bengkalis kian menegaskan kehebatan para pejabat Indonesia ihwal korupsi. Hebat nyalinya, hebat kreativitas dan modus jahatnya. Kegigihan penegak hukum yang bersusah payah menyita aset-aset koruptor, mobil mewah, rumah wah, atau pabrik yang berdiri megah mestinya menjadi simbol kehadiran negara. Akan tetapi, simbol itu runtuh oleh libido korupsi yang tak terkendali.

Kiranya kita bukan lagi menonton drama kejahatan, melainkan menyaksikan parade ketamakan tanpa limit. Praktik korupsi di negeri bak komedi putar yang membuat rakyat mual. Korupsi telah berubah dari kejahatan luar biasa menjadi kebiasaan. Pernyataan Bapak Proklamator Bung Hatta pada 1970-an bahwa korupsi sudah menjadi tradisi bangsa rasanya kok kian terkonfirmasi.

Korupsi tak lagi sembunyi-sembunyi. Ia dijalankan dengan kepala tegak dada membusung. Ia tak kenal usia. Yang tua memberikan contoh busuk, yang muda belajar cepat. Pelakunya tak peduli jenis kelamin. Laki-laki banyak, perempuan tak sedikit. Bapak dan anak atau suami istri bahkan bisa kompak dalam satu berkas perkara. Itu bukan regenerasi kepemimpinan. Itu kaderisasi penjarahan.

Di negeri ini, korupsi bukan high risk high return. Ia lebih low risk very high return. Tak ada ketakutan dalam diri koruptor dan calon-calon koruptor untuk korupsi. Kenapa? Rakyat jelata pun terlalu gampang menjawabnya, yaitu karena tidak ada efek jera dari negara.

Kita sering mendengar pidato berapi-api, gebrak-gebrak meja, tentang perang melawan korupsi. Di podium, kata-katanya garang. Di spanduk, kalimatnya menakutkan. Namun, di lapangan, perangnya seperti sandiwara kolosal tanpa adegan klimaks.

Banyak asap minim api. Banyak konferensi pers, sedikit konfiskasi yang benar-benar kembali utuh ke kas negara. Lebih celaka lagi, hasil konfiskasi kini kembali dikorupsi. Kalau ada olimpiade korupsi, kita pasti langganan podium. Panen medali emas.

Di negeri yang waras, rampasan tak dirampas lagi. Di negeri yang serius, calon koruptor gemetar untuk korupsi. Di negeri yang benar-benar ingin bersih, pemimpinnya tak hanya marah di corong mikrofon. Pertanyaan besarnya, apakah negara ini waras, serius, benar-benar ingin bersih?

Para pemimpin tentu tak pernah lelah menyerukan komitmen. Namun, komitmen tanpa kemauan dan ketegasan ibarat pedang tanpa gagang, tajam tapi tak bisa digunakan. Pedang model itulah yang mereka andalkan untuk menandingi korupsi dari dulu hingga kini.