Dari 25 Hari ke 90 Hari

APA makna fakta bahwa daya tahan stok bahan bakar minyak kita cukup untuk 25 hari? Saya kira tidak ada kata lain selain 'rasa waswas'. Durasi 25 hari bukan waktu ideal untuk sebuah daya tahan stok BBM. Apalagi di kala krisis minyak dunia.

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel ke 'Negeri para Mullah' itu jelas krisis baru. Daya tahan stok BBM kita bisa terguncang. Namun, hikmahnya, penutupan selat sempit itu bisa mengguncang kesadaran kita. Dunia boleh gaduh oleh dentuman rudal, tetapi bagi Indonesia, ancaman paling nyata bukanlah ledakan di langit Timur Tengah. Kesadaran seperti itu penting karena bisa membangunkan kita untuk bersiap dari potensi ancaman krisis.

Ancaman itu bernama keterbatasan cadangan energi kita sendiri.

Hari-hari ini, stok BBM nasional kita berkisar 20-25 hari. Sepanjang dua dekade terakhir, angka tertinggi yang pernah disebut dalam berbagai laporan resmi hanya menyentuh sekitar 30 hari, itu pun sesaat, bukan cadangan strategis permanen.

Artinya, jika terjadi gangguan pasokan serius dan berkepanjangan, napas BBM kita hanya bertahan kurang dari sebulan. Padahal, BBM ialah urat nadi, bahkan jantung perekonomian kita. Ia menggerakkan logistik, industri, transportasi, pertanian, hingga listrik di banyak wilayah. Tanpa BBM, denyut ekonomi melemah. Tanpa denyut, negara tersengal.

Negara-negara anggota International Energy Agency (IEA) menetapkan kewajiban menyimpan cadangan minyak, baik minyak mentah maupun produk BBM, setara minimal 90 hari kebutuhan impor bersih. Kebijakan itu lahir dari trauma dua krisis minyak pada 1970-an. Dunia industri belajar dengan pahit bahwa energi tak boleh sepenuhnya diserahkan pada fluktuasi geopolitik.

Mengapa 90 hari? Karena 90 hari ialah ambang minimal untuk memberikan ruang manuver, seperti merespons krisis, mencari sumber alternatif, menata ulang distribusi, hingga melakukan diplomasi kolektif. Ia bukan sekadar angka teknis, melainkan juga simbol ketahanan.

Bahkan, banyak negara melampaui standar itu. Estonia menyimpan stok sangat besar. Belanda di atas 400 hari. Denmark, Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Prancis, Inggris, semuanya melampaui 90 hari. Mereka sadar, energi ialah soal kedaulatan.

Indonesia? Kita belum sampai di sana. Ada persoalan struktural yang selama ini kita belum sentuh secara serius, seperti kapasitas tangki penyimpanan terbatas. Infrastruktur storage kita memang belum dirancang untuk cadangan jangka panjang. Kita membangun untuk kebutuhan harian, bukan untuk menghadapi krisis global.

Selain itu, model pasokan masih 'just-in-time'. Sistem kita bergantung pada arus impor rutin dan produksi kilang yang terus berjalan. Selama kapal datang tepat waktu, semuanya terasa aman. Namun, begitu jalur pasokan terganggu, seperti ketika Hormuz ditutup, kerapuhan itu tampak nyata.

Persoalan lainnya ialah belum optimalnya strategic petroleum reserve (SPR) nasional. Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan memiliki cadangan strategis, terukur, dan disiplin dikelola. Kita masih meraba-raba.

Lebih dari 20% pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz. Jika jalur itu terganggu serius, harga minyak global melonjak. Sejak perang meletus, harga minyak brent sudah naik lebih dari 15% ke US$81 per barel. Negara importir seperti Indonesia akan merasakan dua pukulan sekaligus, yakni harga yang membubung dan potensi keterlambatan pasokan.

Kita tak bisa hanya sibuk menghitung dampak fiskal akibat subsidi membengkak. Yang lebih mendasar ialah menjawab mengapa cadangan kita begitu tipis? Krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk menetapkan standar baru, yaitu 90 hari cadangan nasional. Bukan sekadar latah mengikuti IEA, melainkan juga demi kepentingan kita sendiri.

Menaikkan cadangan dari 25 hari ke 90 hari memang tidak murah. Kita butuh pembangunan tangki penyimpanan baru, penguatan kilang domestik, skema pembiayaan kreatif (termasuk sovereign energy fund), serta regulasi yang mewajibkan cadangan strategis pemerintah secara permanen.

Namun, biaya membangun cadangan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan biaya kekacauan ekonomi jika pasokan terputus. Ketahanan energi bukan proyek lima tahunan. Ia proyek peradaban. Negara sebesar Indonesia tidak pantas menggantungkan napas ekonominya pada hitungan hari.

Dalam dunia yang kian multipolar dan penuh gesekan, ketahanan energi ialah fondasi stabilitas nasional. Kita tak bisa lagi merasa aman hanya karena tanker hari ini masih bersandar di pelabuhan.

Jika 1970-an menjadi pelajaran bagi negara maju, krisis Hormuz hari ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Sudah waktunya Indonesia berhenti puas dengan 25 hari. Sudah waktunya kita menargetkan 90 hari karena kedaulatan energi bukan retorika. Ia syarat bertahannya Republik.