Kontroversi para Wakil

ADA fakta menarik jika kita tarik benang merah dari dua laku kontroversial yang belakangan menjadi perbincangan panas di ruang-ruang publik. Entah kebetulan entah tidak, para pelaku yang memicu kontroversi itu ialah mereka yang berposisi sebagai 'wakil'.

Yang satu ialah wakil menteri yang baru menjabat selama 10 bulan, tapi sudah kena tangkap tangan lembaga antikorupsi; satu lagi wakil rakyat yang tega menaikkan uang tunjangan rumah dan beras tanpa basa-basi. Bukan tunjangan untuk rakyat, lo ya, melainkan buat mereka sendiri.

Dua isu itu mencuat pada waktu yang hampir bersamaan dan sama-sama bikin emosi publik. Isu yang menyangkut wakil menteri berkaitan dengan pelanggaran hukum korupsi lantaran ia diduga terlibat dalam tindak pemerasan. Sementara itu, isu yang ramai di DPR terkait dengan masalah etika dan kepatutan karena penaikan tunjangan itu banyak dinilai sebagai bukti wakil rakyat memang sedang defisit empati.

Soal kasus yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel 'Noel' Ebenezer Gerungan (kini statusnya eks wakil menteri) kiranya tak perlu dijabarkan lagi. Mayoritas publik saya rasa sudah tahu karena dalam sepekan terakhir ini beritanya sangat viral di semua platform media. Itu terbukti dari ekspresi kegeraman publik yang terus membanjir, entah itu melalui percakapan di warung kopi entah unggahan 'mengandung cabai' alias pedas di media sosial.

Bukan cuma kasusnya yang bikin marah, melainkan juga sikap yang ditunjukkan Noel seusai dijadikan tersangka oleh KPK. Sikapnya tak jelas, kadang jemawa, kadang mengiba. Satu kali ia terlihat meneteskan air mata, tapi kali lain ia tersenyum, bahkan mengepalkan tangan. Puncaknya ia mengemis-ngemis amnesti ke Presiden. Betul-betul enggak jelas apa maunya, bikin orang makin senewen saja.

Permintaan amnestinya kepada Presiden dianggap sebagai sikap pengecut. Publik menyebut Noel tak punya malu. Tak tahu diuntung. Ia yang jelas-jelas sudah mengkhianati kepercayaan Presiden Prabowo, kok, berani-beraninya minta pengampunan. Ia dulu begitu gahar saat mendukung penerapan hukuman mati bagi koruptor, eh kini ketika dia sendiri yang diduga melakukan korupsi, langsung lembek. Nangis. Minta amnesti.

"Katanya wamen, kok cemen?" begitu kata netizen dengan perasaan dongkol. Ada juga yang menyindir permintaan ngawur soal amnesti itu dikaitkan dengan motor gede nan sporty milik Noel yang tempo hari ikut disita KPK, "Motornya sih sporty, eh orangnya minta amnesti."

Sama halnya dengan eks wamen Noel, sikap wakil rakyat perihal penaikan tunjangan juga enggak jelas. Saat disodori pertanyaan mengenai alasan mereka menaikkan uang tunjangan rumah anggota DPR sampai Rp50 juta per bulan dan uang tunjangan beras jadi Rp12 juta per bulan, jawaban mereka belepotan.

Ada yang coba menjawabnya dengan pendekatan matematika, tapi rupanya salah hitung. Ada juga yang beralasan tunjangan rumah sebesar itu perlu untuk menyewa rumah atau unit apartemen sehingga anggota DPR terhindar dari kemacetan, tapi tampaknya salah memilih diksi sehingga malah jadi bulan-bulanan publik.

Mereka terkesan asal jawab, hanya demi membuat sesuatu yang sebetulnya tidak masuk logika dan nalar publik itu menjadi seolah-olah masuk akal. Kentara betul tidak ada dasar argumen kuat yang menjadi pijakan kebijakan tersebut. Di sisi lain, publik justru punya dasar fakta sangat kuat untuk mempertanyakan penaikan itu, yaitu terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang masih terimpit.

Baru belakangan ini saja setelah beberapa hari jadi sorotan, akhirnya ada jawaban yang lumayan menjernihkan persoalan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Ia bilang tunjangan rumah Rp50 juta per bulan buat anggota DPR itu hanya diberikan selama setahun, dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Kita awasi saja, apakah nanti pada November 2025 para anggota dewan itu masih diterima uang tunjangan itu atau tidak.

Siapa yang menanam dia yang akan menuai. Gara-gara kontroversi yang mereka tanam, Noel dan DPR akhirnya panen sindiran, cibiran, ejekan, sampai makian. Mereka punya kedudukan tinggi, mereka punya kuasa yang tak dimiliki rakyat biasa. Namun, nyatanya mereka malah menyalahgunakan kedudukan dan kuasa itu demi 'kesejahteraan' mereka sendiri. Ya, wajar saja kalau mereka dicibir, dihujat, dan dimaki.

Jadi, sebetulnya ada apa dengan para wakil ini? Bukannya mereka cuma wakil, kok belagu, sih? Wakil menteri ialah orang nomor dua di kementerian. Ia deputinya menteri, pembantunya presiden. Bersama menteri, ia semestinya menjadi kepanjangan tangan presiden dalam urusan menyejahterakan rakyat. Dari sekian banyak penugasan yang ia terima sebagai wamen, tujuan akhirnya, muaranya ya hanya itu, menyejahterakan rakyat, bukan yang lain-lain.

Dengan begitu, harusnya ia tahu diri, paham posisi, bahwa dengan posisinya sebagai wakil menteri, ia juga punya tanggung jawab besar dalam mengeksekusi program-program kerakyatan milik presiden. Sungguh keterlaluan kalau posisi sebagai orang nomor dua di kementerian justru dimanfaatkan untuk melindungi, apalagi meminta jatah dari anak buahnya yang ia tahu sudah sekian lama kerjanya memeras rakyat (pekerja).

Wakil rakyat pun demikian seharusnya. Mereka bisa duduk di kursi parlemen hanya karena dipilih rakyat. Tuan mereka ialah rakyat. Seandainya mereka menyadari dan memahami posisi itu, tentu yang mereka nomorsatukan ialah kepentingan rakyat. Pasti yang mereka jaga betul ialah empati dan keberpihakan kepada rakyat, bukan yang lain-lain.

Yang terjadi sekarang ialah paradoks. Rakyat banyak yang belum memiliki rumah, banyak yang sulit membeli beras, apalagi kini harganya sedang melambung tinggi, lalu kenapa justru tunjangan para wakil yang dinaikkan? Begitu pun rakyat sudah mati-matian membayar rupa-rupa pajak, salah satunya untuk menggaji wakil menteri, kenapa pula pejabat itu masih juga memeras rakyat? Aneh, ya.