Dramaturgi Noel

IBARAT penggalan lirik 'Kau yang mulai, kau yang mengakhiri' yang sangat populer dalam lagu Kegagalan Cinta karya Rhoma Irama (2005), itulah yang dilakukan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuele Ebenezer Gerungan yang tersandung perkara rasuah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Noel, demikian sapaan akrabnya, ialah salah satu aktivis 1998 yang cukup ternama. Dia bersama ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun lengser dari jabatan.

Soeharto dianggap biang keterpurukan bangsa yang ditandai dengan krisis moneter pada kurun 1997-1998. Pengelolaan negara yang tidak benar di tangan Soeharto dengan sokongan militer menyebabkan maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain itu, kerusakan lainnya di Bumi Pertiwi kala itu ialah pengebirian demokrasi, pelanggaran HAM, ketimpangan ekonomi yang melebar, dan sebagainya. Alhasil, Soeharto pun menjadi musuh bersama (common enemy).

Noel dikenal sebagai ketua kelompok relawan Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman), saat Pilpres 2019. Kemudian banting setir pada 2023 dengan mendirikan Prabowo Mania 08 untuk menyongsong Pilpres 2024.

Pria berkacamata itu selalu lantang berbicara menentang praktik korupsi, bahkan dia meminta koruptor dihukum mati.

Sikap yang sama ditunjukkan ketika dia dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih pada 15 Oktober 2024. Dia menegaskan tidak ingin pemerintahan Prabowo dirusak oleh para brutus dan koruptor.

Namun, baru seumur jagung menjabat, 10 bulan, Noel terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama 13 orang lainnya yang diduga terlibat kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Kemenaker.

Sertifikat K3 wajib dipenuhi oleh perusahaan dalam mendukung keselamatan seluruh pekerja dengan mempersiapkan ahli K3. Sertifikat K3 diterbitkan oleh dua lembaga, Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lembaga independen.

Sertifikasi K3 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sistem itu untuk mengendalikan risiko guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

KPK menetapkan 10 tersangka, termasuk Noel, dengan barang bukti yang disita bikin geleng-geleng kepala, yakni 15 unit mobil, 12 unit motor, hingga uang tunai dalam mata uang rupiah dan dolar dengan total sekitar Rp196 juta.

Menurut KPK, praktik pemerasan sertifikasi K3 yang dilakukan sejak 2019 mendulang uang haram hingga Rp81 miliar. Noel diduga menerima Rp3 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler. Motor gede seharga Rp800 jutaan itu disimpan di kediaman anaknya.

Selama menjabat, Noel melakukan aksi-aksi yang 'memukau'. Terjun langsung ke lapangan, menyidak perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, seperti menahan ijazah pekerja dan hak-hak pekerja lainnya.

Sebagai mantan aktivis 1998, Noel sejatinya tidak mengkhianati amanah reformasi yang berlandaskan kepada kebenaran dan keadilan. Namun, dia memainkan jurus front stage (panggung depan) dan back stage (panggung belakang) dalam teori dramaturgi Erving Goffman (1959) di panggung kekuasaan.

Panggung depan menampilkan peran sebagai pendekar ketegakerjaan, tapi panggung belakang dia diduga ikut menikmati praktik lancung, yakni pemerasan sertifikasi K3 yang sudah terjadi enam tahun silam.

Publik mengharapkan dengan bergabungnya pelaku sejarah 1998 seperti Noel ke Kabinet Merah Putih bisa menjaga maruah dan memberikan energi baru bagi lembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Apalagi Kemenaker ialah lembaga negara yang sangat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.

Kasus korupsi di kementerian yang dipimpin oleh Yassierli bukan yang pertama kali terjadi. Setidaknya mencuat tiga kasus sebelumnya. Pertama, kasus suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau dikenal dengan kasus 'kardus durian' sebesar Rp1,5 miliar pada 2011 di era Menaker Muhaimin Iskandar.

Kedua, masih di era Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu, muncul kasus korupsi Sistem Proteksi Pekerja Migran Indonesia pada 2012 dengan kerugian negara sebesar Rp17.682.445.455.

Ketiga, kasus korupsi pemerasan dan penerimaan gatifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) pada Juli 2025. Dari hasil pemerasan proses izin TKA itu, berdasarkan perhitungan sementara KPK, terkumpul uang sebesar Rp 53 miliar.

Dengan demikian, di era Yassierli, ada dua kasus korupsi yang berdekatan, yakni kasus pengurusan RPTKA dan sertifikasi K3.

Duet Menteri Yassierli dan Wamen Noel seharusnya sudah menyadari betapa rawan kementerian mereka dari kasus-kasus yang mencuat sebelumnya dan dari Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK pada 2024.

Menurut survei itu, Kemenaker memiliki skor sebesar 71,29. Skor tersebut menempatkan Kemenaker dalam kategori zona merah (rentan) dengan rentang nilai 0-72,9.

SPI merupakan instrumen pencegahan korupsi milik KPK yang rutin dilakukan setiap tahun. Objek pengukuran mencakup seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sejumlah BUMN.

Kasus Noel ialah momentum Prabowo melakukan bersih-bersih dari 'tikus-tikus' di Kemenaker khususnya, dan umumnya semua kementerian. Mantan Danjen Kopassus itu harus mewaspadai para pembantunya yang melakoni dramaturgi 'musang berbulu domba', 'maling teriak maling', dan 'pagar makan tanaman'.

Prabowo bisa membawa kapal besar bernama Indonesia berlayar mengarungi samudra, menembus badai dan menemukan pantai harapan dengan pertumbuhan ekonomi 8%.

Syaratnya, sang jenderal harus mampu mengonsolidasi kabinet, membangun sense of crisis, mengubur mens rea, dan menciptakan rasa malu para pembantunya untuk berbuat nista. Tabik!