Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEORANG kawan membagi tulisannya tentang betapa mahaluas dan multikulturalnya Indonesia. Hebatnya, segala keluasan dan kemultikulturalan itu bisa 'diselesaikan' dengan satu hal: bahasa Indonesia. Itulah warisan paling penting dari Sumpah Pemuda.
Awalnya, sang teman memaparkan betapa besarnya negeri kita dari segi jarak. Ia pun menulis, jarak dari Sabang ke Merauke 8.514 kilometer. Ia pun membandingkan itu dengan membentangkan fakta jarak London ke Ankara, Turki, yang cuma 3.485 km. Lalu, jarak London-Mekah 6.201 km, London-Moskow 2.876 km, dan Madrid-Moskow 3.444 km.
Satu-satunya yang mendekati ialah jarak dari Kairo, Mesir, di Afrika Utara, ke Johannesburg, Afrika Selatan, 8.350 km. Jadi, bentangan jarak ujung Indonesia barat ke Indonesia timur, hampir sama dengan bentangan satu benua Afrika dari ujung utara ke ujung selatan, sedangkan ukuran Eropa, dari ujung ke ujung, masih lebih pendek jika dibandingkan dengan Indonesia barat ke ujung timur.
Seorang turis asing yang memulai perjalanan dari Sabang ke arah ujung timur Merauke, jika ia bertemu dengan ribuan orang, puluhan suku yang berbeda dari puluhan pulau di perjalanan, turis itu hanya butuh menguasai satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Itulah dahsyatnya bahasa kita, mampu mempersatukan segala keragaman. Merekatkan perbedaan, menjadi tenun kebangsaan.
Namun, di mulut dan tangan sebagian orang, bahasa justru menjadi alat pemecah belah. Ia dijadikan alat pemisah, garis demarkasi antara 'kami' dan 'mereka'. Bahasa menjadi sarana labelling, menabalkan cap buruk alias stigmatisasi untuk menyudutkan orang lain dan kelompok lain.
Penggunaan bahasa sebagai pelabelan itu terus direproduksi menjelang kontestasi politik, baik pilkada, pemilu, lebih-lebih lagi pilpres. Sudah lebih dari sewindu, penggunaan kata 'kampret', 'cebong', dan 'kadrun' (metamorfosis dari cap 'kampret') terus-menerus didengungkan. Padahal, sang pendengung kerap mengeklaim diri sebagai penolak pelabelan dan politik identitas.
Kasus paling gres terjadi pascadeklarasi capres Anies Baswedan oleh Partai NasDem. Mereka yang kesal, panik, dan bingung atas deklarasi itu langsung mereproduksi label baru. Mereka memberi label 'nasdrun' (maksudnya 'NasDem gurun'). Gabungan antara NasDem dan kadrun.
Awalnya, cap yang ditabalkan bukan 'nasdrun', melainkan 'nasrun'. Pegiat media sosial Hariqo Wibawa menyebutkan bahwa pertama kali mereka menuliskan kata 'nasrun' (bukan nasdrun). Sang penulis 'nasrun' di medsos ialah akun Twitter Kurawa, pada 3 Oktober 2022.
Ia menuliskan, 'Selamat!! Tepat jam 11.00 hari ini resmi telah bergabung sebuah komunitas politik baru bernama: NASRUN: nasdem gurun'. Postingan itu ia tambahkan dengan dua emoji tertawa ngakak.
Lalu, sebuah akun mengomentari dengan menuliskan, ‘Dalam bahasa Arab, Nasrun artinya kemenangan..., atau pertolongan dari Tuhan..’
Netizen lain menimpali, ‘Bakal diubah lagi tuh kalo denger begitu’. Kemudian, dua akun lain mencicitkan, ‘Nasrun tetangga saya dulu’ dan ‘Nasrun Masikun’.
Benar prediksi netizen di atas. Setelah tahu bahwa 'nasrun' berarti kemenangan atau pertolongan Tuhan, cap itu direvisi menjadi 'nasdrun'. Apa pun sebutannya, pelabelan dalam politik kita beberapa tahun terakhir ialah upaya menyudutkan pihak lain yang berbeda pilihan politik. Para pembuat cap itu meletakkan orang lain sebagai 'promotor politik identitas', sambil memproduksi identitas lain.
Hal seperti itu mirip dengan politik label era Orde Baru. Rezim Orde Baru kerap membuat label 'ekstrem kiri', 'ekstrem kanan', 'organisasi tanpa bentuk atau OTB' yang semuanya diletakkan pada posisi 'melawan Pancasila'. Padahal, sebagian besar dari mereka ialah orang-orang yang sedang menjalankan Pancasila dengan cara mengkritisi parktik-praktik menyimpang yang dilakukan rezim despotik saat itu.
Kini, pelabelan politik itu diulang kembali untuk mendulang suara pemilih. Tepat belaka kata ahli ilmu sosial Edwin M Lemert. Dalam konteks sosial, kata dia, labeling dikaitkan dengan pemberian label atau cap kepada orang lain. Sering kali pemberian label itu berkonotasi negatif dengan memberi predikat buruk kepada orang lain. Akibatnya orang atau institusi yang dilabeli predikat itu mempunyai citra buruk di hadapan publik.
Itu artinya, pelabelan punya daya rusak yang dalam dan berdurasi panjang. Padahal, tekad para pemuda saat memekikkan Sumpah Pemuda 94 tahun lalu, ialah menyatukan yang terpisah membulatkan yang masih lonjong. Kini, sebagian orang mulai resah dengan pergaulan kebangsaan yang melanggengkan 'kami' dan 'mereka'. Iklim politik 'berkompetisi dalam harmoni' terus dirusak sang produsen label politik.
Mereka yang resah itu hendak membawa seluruh pihak untuk menjadi Indonesia seutuhnya. Langkah pertama, menghapus segala pelabelan dari kamus politik kita. Berbeda itu keniscayaan, bukan hanya karena jalan demokrasi, melainkan memang begitulah fitrah manusia.
Indonesia kita teramat mahal untuk meninggalkan dan menanggalkan tekad persatuan hanya demi meraih kekuasaan lewat pelabelan.
Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.
"DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."
MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.
“NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved