Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
SEPAK bola belum sepenuhnya memantulkan watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Sepak bola malah mempertontonkan malapetaka sempurna. Tidak ada peradaban permainan, tidak ada peradaban penonton, dan tidak ada lagi peradaban organisasi.
Harus ada kemauan kuat mengembalikan fungsi sepak bola sebagai salah satu cabang olahraga yang paling digemari masyarakat. Fungsi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.
Membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat mesti menjadi fokus pembenahan sepak bola di Tanah Air agar tercapai tujuannya untuk menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin.
Sudah terlalu lama sepak bola dipenjara di negeri ini. Permainan sepak bola kerap diwarnai main pukul dan baku hantam. Lapangan hijau menjadi padang penjagalan dan arena pamer adu fisik. Bukan arena memperlihatkan sportivitas. Fakta itu terkonfirmasi dalam tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Tragedi itu terbesar sepanjang kedua di dunia. Menelan korban jiwa 134 orang. Sementara itu, tragedi yang paling banyak memakan korban jiwa dalam sejarah sepak bola terjadi di Lima, Peru, pada 1964. Pada saat itu 328 lebih nyawa suporter melayang.
Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) menyebutkan terjadi kerusuhan setelah pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya pada 1 Oktober 2022.
Temuan TGIPF menyebutkan tragedi itu terjadi karena PSSI dan para pemangku kepentingan liga sepak bola Indonesia tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing, cenderung mengabaikan berbagai peraturan dan standar yang sudah dibuat sebelumnya, serta saling melempar tanggung jawab pada pihak lain.
Rekomendasi TGIPF sangat tepat. Disebutkan, secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, tetapi dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Amatlah disayangkan, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif (Exco) Ahmad Riyadh menyatakan federasi menolak rekomendasi TGIPF. Disayangkan karena sudah banyak nyawa melayang, Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif malah menolak mengundurkan diri.
Menolak mengundurkan diri mencerminkan tabiat elite yang sudah terbiasa mencari kambing hitam. Kesalahan yang jelas-jelas dilakukan malah dicarikan korbannya pada orang lain. Atau dikarang-karang argumen yang mengalahkan fakta sehingga terciptalah kebenaran semu. Itu pemimpin tidak tahu malu.
Malu lalu mundur sejatinya bagian dari etika kehidupan berbangsa seperti dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tertanggal 9 November 2001. Terkait dengan etika sosial dan budaya disebutkan bahwa perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
Budaya malu yang diikuti dengan pengunduran diri belum menjadi tradisi dalam tubuh PSSI lagi. Belakangan pengurus PSSI memperlihatkan hal sebaliknya dengan tetap menggenggam erat kekuasaan, bahkan meski sudah masuk dalam penjara karena korupsi. Organisasi dijalankan dari balik jeruji besi.
Tidak mau mundur dari jabatan mencerminkan rendahnya standar integritas. Pada umumnya jabatan itu didapat bukan karena kompetensi, melainkan karena koneksi atau transaksi. Tidaklah heran jika jabatan itu dipakai untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Di balik gemerlap sepak bola di muka bumi tersembunyi bobrok dalam pengelolaannya. Suap, korupsi, patgulipat penjualan hak siar televisi ataupun pemilihan negara penyelenggara Piala Dunia, dan tudingan pencucian uang yang telah lama menjadi bahan gunjingan di tubuh induk organisasi sepak bola dunia (FIFA). Semua bobrok itu terbongkar setelah tujuh pejabat senior FIFA ditangkap polisi Swiss, termasuk wakil presiden Jeffrey Webb, pada Desember 2015.
Begitu juga di Indonesia. Silih berganti pemimpin PSSI masuk penjara karena berbagai kasus, termasuk pengaturan skor. Contohnya Majelis Hakim PN Jakarta Selatan pada 23 Juli 2019 memvonis terdakwa kasus perusakan barang bukti terkait dengan dugaan pengaturan skor Liga Indonesia, Joko Driyono, dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Saat itu Joko menjabat Plt Ketum PSSI.
Bobrok sepak bola di negeri ini akibat pengelola organisasi yang tidak memiliki sensitivitas terhadap kesalahan dan tanggung jawab. Mereka terbelenggu oleh kemunafikan.
Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.
WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.
VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.
SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.
ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.
HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.
PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.
PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.
Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.
SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.
DI mata pendukungnya, Jokowi sungguh luar biasa. Buat mereka, Presiden Ke-7 RI itu ialah pemimpin terbaik, tersukses, terhebat, dan ter ter lainnya.
SEORANG teman bilang, ‘bukan Gus Ulil namanya bila tidak menyampaikan pernyataan kontroversial’.
ORANG boleh pandai setinggi langit, kata Pramoedya Ananta Toer, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.
IBU Sud dengan nama asli Saridjah Niung menciptakan lagu Tanah Airku pada 1927. Syairnya punya kekuatan magis, 'Tanah airku tidak kulupakan / ’kan terkenang selama hidupku'.
PEKAN lalu, saya menyimak cerita dari dua pedagang mobil bekas dalam kesempatan berbeda.
LEBIH enak mana, jadi menteri atau cukup wakil menteri (wamen)? Menjadi menteri mungkin tampak lebih keren dan mentereng karena ia menjadi orang nomor satu di kementerian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved