Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Hidup Sederhana Hebat sebagai Slogan

Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group
20/10/2022 05:00
Hidup Sederhana Hebat sebagai Slogan
Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group(MI/Ebet)

TEMAN saya mengacungkan dua jempolnya atas peringatan Presiden Joko Widodo soal gaya hidup mewah anggota Polri. Namun, kata teman itu, mestinya semua pejabat negara dilarang untuk hidup berwewah-mewah.

Dilarang hidup bermewah-mewah, kata dia, karena pejabat itu digaji dari setiap tetesan keringat rakyat lewat pajak. Persoalannya ialah bagaimana menjelaskan kepemilikan harta yang berlimpah dengan pendapatan resmi pejabat yang diatur melalui peraturan pemerintah?

Boleh-boleh saja ada pejabat berkilah bahwa ia mendapatkan harta warisan yang tidak habis sampai tujuh keturunan. Akan tetapi, salah satu butir pengalaman sila kelima Pancasila yang diatur dalam Tap Nomor 1/MPR/2003 ialah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.

Gaya hidup mewah yang diperlihatkan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, sebagaimana dikhawatirkan Presiden, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan letupan-letupan sosial di tengah masyarakat.

“Saya ingatkan yang namanya kapolres, kapolda, seluruh pejabat utama, dan perwira tinggi mengerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Hati-hati, ya, saya ingatkan hati-hati,” tutur Jokowi seperti yang terekam dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10).

Bukan hanya polisi, semua pejabat harus mengerem total masalah gaya hidup. Pejabat mestinya menjadi sumur keteladanan yang tidak pernah kering ditimba. Keutamaan keteladanan itu bukan dengan kata-kata di atas mimbar, melainkan perbuatan keseharian.

Kurangnya keteladanan pejabat itulah salah satu sumber terjadinya krisis multidimensial yang diidentifikasi oleh Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Disebutkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Tegas dikatakan bahwa hidup sederhana yang dilontarkan pejabat publik umumnya lebih bagus di bibir daripada kenyataannya. Hebat sebagai slogan, tetapi busuk dalam kenyataan. Penyebabnya karena konsistensi antara omongan dan perbuatan telah menjadi barang langka, sangat langka, di negeri ini.

Hidup bermewah-mewah sejatinya telah mengantarkan satu kaki ke dalam kubangan korupsi. Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018) menarik untuk disimak.

Disebutkan pada halaman 22 bahwa menempatkan korupsi sebagai “masalah keserakahan elite” yang telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye antikerakusan dijadikan sebagai salah satu criminal policy non-punitif untuk memberantas korupsi.

Website aclc.kpk.go.id membedah kenapa masih banyak korupsi dengan menggunakan teori GONE yang dikemukakan Jack Bologna. GONE singkatakan dari greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan).

Teori GONE mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera.

Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi menyebut faktor penyebab korupsi meliputi dua hal, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sikap serakah/tamak/rakus manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah.

Larangan gaya hidup mewah yang disampaikan Presiden berkorelasi dengan faktor internal serakah dan gaya hidup konsumtif. “Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serbaglamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif, tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.”

Jauh-jauh hari sebelum memperingatkan polisi, pada 8 April 2016, Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepala daerah. Ketika itu, Presiden Jokowi mengkritik kepala daerah yang dinilai masih menghambur-hamburkan anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.

Tiba saatnya kritik gaya hidup mewah tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Perlu ada konsistensi untuk terus-menerus mengingatkan para pejabat hidup sederhana sebagai bagian dari revolusi mental.



Berita Lainnya
  • Senjata Majal Investasi

    09/7/2025 05:00

    ADA pernyataan menggemparkan dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, pekan lalu.

  • Beban Prabowo

    08/7/2025 05:00

    Kunci dari pemulihan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan memperkuat etika sesuai TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

  • Senja Kala Peran Manusia

    07/7/2025 05:00

    SAYA terperangah ketika mengikuti orasi ilmiah Ulani Yunus. Pidato pengukuhan guru besarnya pada Kamis (3/7) sangat relevan dengan fenomena kekinian, yaitu senja kala dominasi manusia.

  • Dokter Marwan

    05/7/2025 05:00

    "DIA terus melawan. Hingga detik terakhir, saat-saat terakhir, ia melawan. Semoga Tuhan memberi kita kesabaran dan semoga Tuhan mengasihani para martir kita."  

  • Dilahap Korupsi

    04/7/2025 05:00

    MEMBICARAKAN korupsi di negara ini tak pernah ada habisnya. Korupsi selalu menawarkan banyak angle, banyak point of view, banyak sisi yang bisa diberitakan dan dicakapkan.

  • Museum Koruptor

    03/7/2025 05:00

    “NAMA Zarof Ricar paling nyolok. Terima suap biar hukuman ringan. Hukum ternyata soal harga, bukan keadilan.”

  • Deindustrialisasi Dini

    02/7/2025 05:00

    Salah satu penyebab deindustrialisasi dini terjadi, kata sejumlah analis, ialah Indonesia sempat terjangkit oleh penyakit dutch disease ringan.

  • Menanti Bobby

    01/7/2025 05:00

    WAJAHNYA tetap semringah meski selama 7 jam sejak pagi hingga sore menghadiri koordinasi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir April lalu.

  • Cakar-cakaran Anak Buah Presiden

    30/6/2025 05:00

    VOX audita perit, littera scripta manet. Peribahasa Latin itu berarti 'suara yang terdengar itu hilang, sementara kalimat yang tertulis tetap tinggal'.

  • Zohran Mamdani

    28/6/2025 05:00

    SELANGKAH lagi, sejarah demokrasi akan dipahat di New York, Amerika Serikat.

  • Memuliakan yang (tidak) Mulia

    26/6/2025 05:00

    ACAP kali ada pejabat yang terlibat korupsi, saat itu pula muncul reaksi instan; naikkan saja gaji mereka.

  • Daya Tahan Iran

    25/6/2025 05:00

    HAMPIR tak ada negara setabah Iran. Dikepung sanksi ekonomi dari berbagai arah mata angin selama berbilang dekade, 'Negeri para Mullah' itu tetap kukuh.

  • Dunia kian Lara

    24/6/2025 05:00

    PADA dasarnya manusia ialah makhluk yang tak pernah puas. Ketidakpuasan disebabkan memiliki ambisi yang sering kali melampaui akal sehat sebagai manusia.

  • Presiden bukan Jabatan Ilmiah

    22/6/2025 05:00

    PEMBICARAAN seputar syarat calon presiden (capres) bergelar sarjana terus bergulir liar.

  • Bersaing Minus Daya Saing

    21/6/2025 05:00

    Lee sempat cemas. Namun, ia tak mau larut dalam kegalauan.

  • Sedikit-Sedikit Presiden

    20/6/2025 05:00

    SEKITAR enam bulan lalu, pada pengujung 2024, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatalkan penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk mayoritas barang dan jasa.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik