TEMAN saya mengacungkan dua jempolnya atas peringatan Presiden Joko Widodo soal gaya hidup mewah anggota Polri. Namun, kata teman itu, mestinya semua pejabat negara dilarang untuk hidup berwewah-mewah.
Dilarang hidup bermewah-mewah, kata dia, karena pejabat itu digaji dari setiap tetesan keringat rakyat lewat pajak. Persoalannya ialah bagaimana menjelaskan kepemilikan harta yang berlimpah dengan pendapatan resmi pejabat yang diatur melalui peraturan pemerintah?
Boleh-boleh saja ada pejabat berkilah bahwa ia mendapatkan harta warisan yang tidak habis sampai tujuh keturunan. Akan tetapi, salah satu butir pengalaman sila kelima Pancasila yang diatur dalam Tap Nomor 1/MPR/2003 ialah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
Gaya hidup mewah yang diperlihatkan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, sebagaimana dikhawatirkan Presiden, akan menimbulkan kecemburuan sosial dan letupan-letupan sosial di tengah masyarakat.
“Saya ingatkan yang namanya kapolres, kapolda, seluruh pejabat utama, dan perwira tinggi mengerem total masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati. Hati-hati, ya, saya ingatkan hati-hati,” tutur Jokowi seperti yang terekam dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10).
Bukan hanya polisi, semua pejabat harus mengerem total masalah gaya hidup. Pejabat mestinya menjadi sumur keteladanan yang tidak pernah kering ditimba. Keutamaan keteladanan itu bukan dengan kata-kata di atas mimbar, melainkan perbuatan keseharian.
Kurangnya keteladanan pejabat itulah salah satu sumber terjadinya krisis multidimensial yang diidentifikasi oleh Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Disebutkan bahwa etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Tegas dikatakan bahwa hidup sederhana yang dilontarkan pejabat publik umumnya lebih bagus di bibir daripada kenyataannya. Hebat sebagai slogan, tetapi busuk dalam kenyataan. Penyebabnya karena konsistensi antara omongan dan perbuatan telah menjadi barang langka, sangat langka, di negeri ini.
Hidup bermewah-mewah sejatinya telah mengantarkan satu kaki ke dalam kubangan korupsi. Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi (2018) menarik untuk disimak.
Disebutkan pada halaman 22 bahwa menempatkan korupsi sebagai “masalah keserakahan elite” yang telah mencoreng citra bangsa di mata internasional, sangatlah wajar apabila kampanye antikerakusan dijadikan sebagai salah satu criminal policy non-punitif untuk memberantas korupsi.
Website aclc.kpk.go.id membedah kenapa masih banyak korupsi dengan menggunakan teori GONE yang dikemukakan Jack Bologna. GONE singkatakan dari greedy (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan).
Teori GONE mengungkapkan bahwa seseorang yang korupsi pada dasarnya serakah dan tak pernah puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadinya tindak pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jera.
Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi menyebut faktor penyebab korupsi meliputi dua hal, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sikap serakah/tamak/rakus manusia, gaya hidup konsumtif, dan moral yang lemah.
Larangan gaya hidup mewah yang disampaikan Presiden berkorelasi dengan faktor internal serakah dan gaya hidup konsumtif. “Sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi. Gaya hidup konsumtif misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal atau mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serbaglamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif, tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.”
Jauh-jauh hari sebelum memperingatkan polisi, pada 8 April 2016, Presiden Jokowi sudah mengingatkan kepala daerah. Ketika itu, Presiden Jokowi mengkritik kepala daerah yang dinilai masih menghambur-hamburkan anggaran untuk hal-hal yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.
Tiba saatnya kritik gaya hidup mewah tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Perlu ada konsistensi untuk terus-menerus mengingatkan para pejabat hidup sederhana sebagai bagian dari revolusi mental.
