PSU Pilkada Tasikmalaya Digugat Dua Paslon Persoalkan Maladministrasi KPU

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 3 Ai Diantani Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz mengajukan gugatan hasil Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pada Sidang Perkara Nomor 324/PHPU.BUP-XXIII/2025, kuasa hukum Pemohon, Andi Ibnu Hadi mengatakan bahwa KPU selaku termohon tidak membuka pendaftaran kembali untuk seluruh pasangan calon, tetapi hanya membuka pendaftaran bagi Pasangan Calon Nomor 3 saja. Sementara status hukum semua pasangan calon sudah dibatalkan MK. 

“Dengan demikian, perbuatan KPU tersebut perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesalahan administrasi berupa tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika dalam proses administrasi,” jelas Andi Ibnu pada sidang di Gedung MK pada Kamis (15/5). 

Baca juga : KPU: Jet Pribadi untuk Distribusi Logistik

Harus Didiskualifikasi?

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Iwan Saputra-Dede Muksit dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al Ayubi. 

Selain itu, PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya juga digugat oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly (Iwan-Dede). 

Kuasa hukum Iwan-Dede, Dani Safari Efendi mengatakan bahwa pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada Amar Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025. 

Baca juga : Soroti Politik Uang, Iwan-Dede akan Gugat Hasil Pilkada Tasikmalaya ke MK 

Mutu Legal Standing?

Akan tetapi, dengan dibatalkannya Surat Keputusan KPU Nomor 1574 tentang Penetapan Calon pada Pilkada Tahun 2024, yang hanya mengecualikan Iip Miptahul Paoz sehingga seluruh yang termuat di dalam surat keputusan tersebut harus dinyatakan gugur dan tidak memiliki legal standing sebagai pasangan calon.

“Dengan kata lain KPU Kabupaten Tasikmalaya (Termohon) harus membuka pendaftaran ulang bagi seluruh pasangan calon dengan melampirkan B1-KWK dengan dokumen persyaratan lainnya sebagai syarat pendaftaran calon dalam PSU dan bukan hanya mengganti individu dalam pasangan calon,” katanya. 

Ketetapan KPU?

Namun KPU pada 23 Maret 2025 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. 

Baca juga : Gugatan PSU Pilkada Siak akan Disidangkan di MK

Pasangan calon terdiri dari Cecep Nurul Yakin (Calon Bupati) dan Asep Sopari (Calon Wakil Bupati); Iwan Saputra (Calon Bupati) dan Dede Muksit Aly (Calon Wakil Bupati), Ai Diantani Ade Sugianto (Calon Bupati) dan lip Miptahul Paoz (Calon Wakil Bupati). 

Salahi Prosedur?

Menurut Pemohon, penetapan pasangan calon tersebut tidak dilakukan dengan prosedur yang benar dan melanggar hukum serta mencederai prinsip keadilan dalam PSU di Kabupaten Tasikmalaya.

Selain itu, pada Putusan MK Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, KPU diperintahkan untuk menyelenggarakan PSU dengan mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon bupati karena dinyatakan melanggar. 

Baca juga : Permohonan Sengketa PSU Pilkada Puncak Jaya Telah Diregister dan Siap Disidangkan di MK

Amar MK tak Dilaksanakan?

Namun pada faktanya, KPU tidak melaksanakan amar MK tersebut dengan benar, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang.

“Dengan didiskualifikasinya Ade Sugianto, berakibat pada perubahan komposisi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap kandidat atas nama lip Miptahul Paoz tetap dipertahankan, namun calon bupati baru seharusnya diusulkan kembali oleh partai politik pengusung,” katanya. 

Pemohon juga merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakannya Tahapan Pendaftaran PSU ini terhadap pasangan calon secara adil dan setara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Cecep Nurul Yakin yang saat ini masih berstatus sebagai Wakil Bupati Tasikmalaya, yang harus menjalankan tugas menyelenggarakan pemerintah daerah. 

Gunakan Kekuasaan?

Akibatnya Paslon Nomor Urut 2 pada saat menjadi Pasangan Calon di PSU, pada saat bersamaan juga berstatus sebagai Wakil Bupati aktif yang tidak sedang menjalankan cuti dan menggunakan kekuasaannya dengan mengintervensi ASN mulai dari camat hingga kepala desa. 

“Kemudian melakukan intervensi kepada kepolisian daerah dengan memanggil seluruh camat dan kepala dinas pada 351 desa, semua dipanggil bahkan pemuka agama juga. Kami menganggap demokrasi  PSU di Kabupaten Tasikmalaya telah dikhianati penyelenggara,” sebut Ecep Sukmanagara selaku kuasa hukum Pemohon.

Untuk itu, Pemohon meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Calon Urut Nomor 2 Cecep Nurul Yakin dengan mencoret Asep Sopari Al-Ayubi; mendiskualifikasi Calon Urut Nomor 3 Ai Diantani Ade Sugianto dengan mencoret pasangan calon Iip Miftahul Paoz. (Dev/P-3)