Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PERSIDANGAN sengketa pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHP-kada) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK, memasuki tahapan pengucapan putusan dan/atau ketetapan (putusan dismissal) terhadap 310 perkara sengketa.
Pada hari ini Selasa (4/2), MK akan mengucapkan putusan dismissal untuk 158 perkara PHP-kada atau sengketa Pilkada 2024. Dan sebanyak 152 putusan akan dibacakan pada Rabu (5/2).
Pada sidang tersebut, sembilan hakim MK akan memutuskan mana permohonan sengketa yang lanjut ke tahap pembuktian dan mana perkara yang kandas atau terhenti di tengah jalan.
Sidang putusan gugur atau tidaknya suatu perkara tersebut dimulai pukul 08.00 WIB. Sidang digelar secara pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.
“Persidangan untuk pengucapan ketetapan dan putusan dalam perkara PHPU gubernur, bupati, dan wali kota dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Suhartoyo membuka sidang.
Sebelumnya, MK sudah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon sengketa, serta sudah mendengarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum daerah, Bawaslu, dan pihak terkait (pemenang pilkada).
Para pihak sudah diberi kesempatan yang sama untuk menjelaskan argumen dan menguraikan fakta-fakta yang dimiliki dalam persidangan yang digelar dari 8 Januari hingga 31 Januari lalu.
Dari 310 perkara tersebut, sebanyak 23 perkara diantaranya merupakan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 49 perkara terkait dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta 238 perkara lainnya terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Dalam persidangan hari ini, sejumlah sengketa pilkada yang bakal diputus antara lain sengketa Pilgub Jawa Timur yang diajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-Gus Hans.
Kemudian ada sengketa Pilgub Sulut, Jateng dan Sulawesi Selatan. Kemudian ada sejumlah sengketa Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Berikut daftar 158 perkara PHP Pilkada berdasarkan wilayah yang diputuskan pada hari ini:
Kabupaten Empat Lawang
kabupaten Pangandaran
kota Padangpanjang
kabupaten pulau Morotai
kabupaten Klaten
kabupaten Magetan
kota Sawahlunto
kota solo
kabupaten pulau Morotai
kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Bogor
kabupaten Kapuas
kabupaten Cirebon
kota Semarang
kota Probolinggo
gubernur Sumatera Utara
gubernur Sulawesi utara
gubernur Jawa tengah
kabupaten kepulauan Yapen
kota Lhokseumawe
Kota Langsa
kabupaten Pesawaran
kabupaten Mesuji
kabupaten Ponorogo
kabupaten Tulang Bawang
kota Dumai
kabupaten Belitung Timur
kabupaten Tapanuli Utara
kabupaten Banyuwangi
kabupaten Muaro Jambi
Kabupaten Raja Ampat
kabupaten Tapanuli Tengah
kabupaten Deli Serdang
kota binjai
kabupaten Raja Ampat
kabupaten sorong selatan
kota Medan
kabupaten Mimika
kota Banjarbaru
kabupaten Kuantan Singigi
Kota Tomohon
Kabupaten Toraja Utara
Kota Gorontalo
Kabupaten Aceh Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow
Kota Pagar Alam
Kabupaten Takalar
Kota Pagar Alam
Kabupaten Nias Utara
Kabupaten Minahasa
Kota Pekanbaru
kabupaten Lingga
kabupaten Tambrauw
Provinsi Papua Selaran
kabupaten Mamuju tengah
kabupaten puncak
kabupaten puncak
kabupaten Intan Jaya
kabupaten Prasama
kabupaten Banyuasin
Kabupaten bau bau
kabupaten Rokan Hilir
kota Payakumbuh
kabupaten Wakatobi
kabupaten Subang
kabupaten Bangkalan
kabupaten kepulauan Aru
kabupaten Konawe Selatan
kabupaten muna
kabupaten Bandung
Kota Bengkulu
kabupaten rote ndao
kota Depok
kabupaten Mappi
kabupaten Bengkulu Tengah
kabupaten malang
kabupaten sorong selatan
kabupaten Fakfak
kota Palopo
kabupaten waropen
Kabupaten Lamongan
kabupaten Halmahera Barat
kabupaten Boven Digoel
kabupaten Bolaang Mongondow selatan
kota Banjarbaru
kota Manado
kabupaten Pohuwato
kota Sabang
Kabupaten Bulukumba
kabupaten Gorontalo Utara
kabupaten Pasangkayu
kabupaten Bondowoso
kabupaten Tulungagung
kabupaten mahal merah timur
kabupaten Nias Selatan
kota Pematangsiantar
kabupaten Sikka
kabupaten Sabu Raijua
Kabupaten Tolikara
kabupaten Intan Jaya
kabupaten Murung Raya
kabupaten Ogan Komering ulu
kabupaten Empat Lawang
kabupaten Rokan Hulu
kabupaten Pasaman Barat
kota Ternate
kabupaten Konawe utara
Kabupaten Bengkulu selatan
kabupaten button
kota Kendari
kabupaten limapuluh kota
kabupaten kepulauan Tanimbar
kabupaten Kapuas hulu
Kabupaten Kotawaringin Timur
kabupaten Lahat
kabupaten Lahat pagi
Kabupaten Hanbatu selatan
kota Bima
Kabupaten Halmahera Selatan
kabupaten melawi
kabupaten Halmahera Selatan
kabupaten Labuhanbatu
kabupaten Banjar
kota sungai penuh
kabupaten button selatan
kabupaten Toba
kabupaten Nganjuk
kabupaten Banggai
Kabupaten Bungu
kota Tangerang selatan
provinsi Sulawesi Tenggara
provinsi Sulawesi selatan
provinsi Jawa timur
kota Parepare
kabupaten Gorontalo Utara
kabupaten serang
kabupaten Parigi moutong
kabupaten Halmahera Utara
Kabupaten Nunukan
kabupaten deiyai
kota Makassar
kabupaten Okerome
provinsi Kalimantan Tengah
kabupaten Lanny Jaya
kabupaten Alor
kabupaten Tolikara
(Dev/I-2)
ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.
DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
MK memutus tidak melanjutkan 270 perkara, sementara 40 perkara dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian yang akan digelar pada 7-17 Februari 2025.
Masih ada sesi 3 yang akan dibacakan malam ini dalam Sidang Dismissal Mahkamah Konstitusi di Gedung MK, Jakarta.
Faiz mengerti adanya tanggapan dari berbagai pihak khususnya kuasa hukum pemohon yang menilai MK.
Kuasa hukum pasangan tersebut, Tri Wiyono Susilo mengatakan pihaknya telah berbesar hati dan menghargai secar penuh putusan yang dibuat oleh MK.
MK kembali menggelar putusan sela atau dismissal untuk 152 dari 310 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU-Kada) atau sengketa Pilkada 2024
Hanya Provinsi Bangka Belitung dengan nomor putusan 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dinyatakan memasuki tahap pembuktian
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved