Pilkada

Calon Petahana Wajib Cuti Saat Maju Pilkada

Dalam upaya menghadirkan pemilihan yang jujur dan adil, diperlukan penambahan atau perpanjangan waktu dalam menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret agar Serentak

Pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

Pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Prioritas Bupati Terpilih Mahakam Ulu

Bupati Mahakam Ulu terpilih Owena Mayang Shari Belawan menegaskan dirinya siap mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025

JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Kepala Daerah Baru Dilantik Maret

Kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di MK pun harus tetap menunggu selesainya PHPU daerah lainnya di MK agar pelantikan dilaksanakan secara serentak.

MK Berusaha Adil Tangani Sengketa Pilkada 

Suhartoyo menilai bahwa dengan terjaganya independensi dan imparsial dalam penanganan perkara, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada sebuah lembaga peradilan MK.

KPU Hadapi 314 Sengekta Pilkada

Selain itu, untuk memperkuat pembuktian dan argumentasi KPU dalam menghadapi gugatan, Idham menjelaskan pihaknya telah membentuk tim hukum khusus.

Menko Yusril Meminta Para Pemohon Dapat Patuhi Putusan PHP-kada

Yusril mengatakan bahwa sebagai pihak yang berada dalam kekuasaan eksekutif, pemerintah tidak bisa ikut campur dalam proses gugatan PHP-kada.

UU Pilkada Paling Sering Digugat Sepanjang 2024

Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya. 

KPK Sebut Politik Sektor Paling Rawan Korupsi

Penekanan ranah politik bukan untuk ladang korupsi dinilai penting. Sebab, KPK telah menambah beberapa kasus rasuah berkaitan dengan sektor politik dalam dua bulan terakhir.

Ini Konsep Pilkada Usulan Golkar

Bahlil klaim Golkar berpengalaman dalam membuat konvensi. Dia berkelakar partai lain belum tentu berpengalaman seperti Golkar.

Gerindra Kaji Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Maka dari itu, ia menilai dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengatasi persoalan biaya politik tinggi dan politik uang di daerah.   

Paslon Legawa, Pilkada Kabupaten Bekasi Tanpa Gugatan ke MK

pilkada di  Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berjalan tanpa adanya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernah Jadi Terpidana Kejahatan Seksual, Cawabup Dilaporkan Bawaslu ke Polres Belu

Ia merupakan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak yang secara hukum mutlak tidak bisa mencalonkan diri sebagai wakil bupati.

KPU Riau Siap Hadapi 7 Sengketa Pilkada yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

KPU Provinsi Riau menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi tujuh sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

MK Petakan Perkara PHP Pilkada untuk Minimalisir Konflik Kepentingan

MK memperkuat sistem persidangan dengan adanya pembagian seluruh perkara ke berbagai panel dengan pengawasan Majelis Kehormatan MK (MKMK).  

MK Diharapkan Tak Persoalkan Legal Standing Gugatan Masyarakat Sipil

Permohonan-permohonan yang berasal dari masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, sebagai sebuah representasi publik dalam pengawalan sistem pemilu yang demokratis.  

Perludem Kantongi Peta Konflik Kepentingan PHP Pilkada

Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.  

Diduga Politik Uang, Hasil Pilkada Kota Tarakan Digugat ke MK

Hasil pilkada Kota Tarakan digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK, pemohon merupakan pemantau pilkada yang terakreditasi

MKMK Bakal Proaktif Pantau Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan akan proaktif memantau jalannya sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 agar para hakim konstitusi menjaga kode etik. 

Guru Non-ASN dan Beban Tanggung Jawab Negara yang Terbelah

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

Urgensi Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga Mandiri di Tiap Daerah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia