KPU Hadapi 314 Sengekta Pilkada

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan siap menghadapi 314 permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-kada) 2024 yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota ke Mahkamah Konstitusi(MK). 

Anggota KPU, Idham Kholik menjelaskan bahwa KPU telah terlatih untuk menghadapi sidang sengketa pilkada sejak 2004. Hal itu dikatakan sesuai amanat dari Undang-Undang (UU) No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota. 

“Menghadapi sengketa dan hasil Pilkada bukanlah hal baru, karena memang UU Pilkada telah mengatur hal tersebut. UU Pilkada telah menjamin hak hukum peserta Pilkada untuk mendapatkan keadilan,” katanya kepada Media Indonesia pada Kamis (2/1). 

Baca juga : 8 Sengketa Pilkada Kotak Kosong Masuk MK

Selain itu, pihaknya telah membekali jajaran KPU di berbagai daerah dengan berbagai persiapan dan strategi baik secara administratif dan substantif jelang PHP-kada yang rencananya akan digelar 8 Januari 2025 mendatang.  

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari kami mengkoordinasikan ini kepada KPU di daerah di seluruh Indonesia,” jelasnya. 

Salah satu persiapan itu kata Idham, dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1.871 Tahun 2024, tentang Pedoman teknis penyelesaian perselisihan hasil Pilkada. 

Baca juga : 212 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada, Pigub Jakarta Nihil

“Pedoman tersebut, bisa menjadi panduan bagi KPU Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyelesaikan seluruh proses perselisihan hasil pemilihan,” ujar Idham. 

Selain itu, untuk memperkuat pembuktian dan argumentasi KPU dalam menghadapi gugatan, Idham menjelaskan pihaknya telah membentuk tim hukum khusus. 

“Penyelenggara Pilkada sampai KPU juga akan membentuk konsultan hukum dan berkaitan dengan persiapan KPU di daerah,” tuturnya. 

Baca juga : MK Petakan Perkara PHP Pilkada untuk Minimalisir Konflik Kepentingan

Idham menegaskan bahwa KPU RI dalam sidang PHP-kada, berperan sebagai pihak yang akan mengkoordinasikan pihak termohon yakni adalah KPU di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat menghadapi sengketa dengan baik. 

“Kami juga telah mengumpulkan dokumentasi kegiatan pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024 untuk menguatkan argumentasi KPU selaku penyelenggara,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Idham menegaskan saat ini seluruh jajaran KPU yang digugat di MK sedang mempersiapkan bahan materi untuk menjawab berbagai gugatan yang dilayangkan pemohon. 

Baca juga : 312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK

“KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Kota itu harus mempersiapkan jawaban. Nanti jawaban mereka kami akan lakukan kajian terlebih dahulu,” katanya. 

Menurut Idham, KPU sebagai penyelenggara memiliki kewajiban untuk mempertahankan hasil pilkada resmi yang telah ditetapkan. 

“Setelah menerima dokumen permohonan dari para pemohon, KPU akan mempersiapkan jawaban sebaik mungkin karena KPU di daerah punya kewajiban mempertahankan hasil Pilkada yang telah ditetapkan,” tandasnya. (Dev/I-2)