KPK Sebut Politik Sektor Paling Rawan Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau ranah politik menjadi ladang terjadinya tindak pidana rasuah. Untuk menyegah itu, KPK mau menggencarkan pendidikan antikorupsi kepada politikus.

“KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan mauoun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (2/1).

Budi mengatakan, penekanan ranah politik bukan untuk ladang korupsi dinilai penting. Sebab, KPK telah menambah beberapa kasus rasuah berkaitan dengan sektor politik dalam dua bulan terakhir.

Baca juga : Petahana Tersangka KPK, Peta Politik Pilkada Kota Semarang Berubah

“Hal ini terbukti dari dua bulan terakhir, KPK telah melakukan beberapa upaya penindakan yang terkait dengan sektor politik,” ucap Budi.

Budi menyontohkan kasus baru di KPK yang terkait dengan sektor politik. Pertama yakni, pencarian dana untuk kebutuhan Pilkada mantan Bupati Bengkulu Rohidin Mersyah. Lalu, penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat buronan Harun Masiku.

Budi mengatakan, pihaknya sudah menyoba menguatkan integritas politikus di Indonesia dengan sejumlah cara. Pertama yakni dengan membuat program Paku Integritas dan Hajar Serangan Fajar.

Baca juga : Bawaslu Bisa Jadi Gerbang Pencegahan Korupsi Politik

KPK juga sudah menggencarkan pencegahan korupsi yang difokuskan kepada politikus lama. Itu, kata Budi, dengan cara mengejar pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), khususnya untuk pejabat baru dilantik.

Pengisian LHKPN juga dibikin ketat oleh KPK. Pemantauan bukan cuma dilakukan oleh instansi, tapi, bisa juga dilakukan oleh masyarakat.

“Sehingga apabila masyarakat menemukan adanya anomali atas pelaporan dimaksud, dapat menyampaikan atau melaporkannya pada KPK sebagai bahan pengayaan,” ucap Budi.

Upaya pencegahan korupsi ini bakal terus digencarkan selama 2025. KPK tidak mau sektor politik yang penting untuk demokrasi di Indonesia menjadi ladang korupsi.

“Dengan berbagai program yang telah dijalankan, KPK berharap dapat menciptakan iklim politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, serta membangun kesadaran publik tentang pentingnya mencegah korupsi sejak dini,” tutur Budi. (Can/I-2)