Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berperan menjadi gerbang pencegahan korupsi, khususnya di bidang politik. Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengakui pihaknya memang memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pilkada 2024.
Guna meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Bawaslu sudah melakukan sejumlah upaya strategis. Salah satunya adalah memperketat pengawasan seluruh tahapan pemilu. Pengawasan yang dimaksud dimulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.
"Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan manipulasi data," kata Puadi kepada Media Indonesia, Kamis (18/7).
Baca juga : Bawaslu Akui Adanya Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp56 Miliar Jajarannya di Sulteng
Di sisi lain, Bawaslu juga memiliki tugas untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat melalui program pengawasan partisipatif ihwal pentingnya menjaga integritas dalam pemilu. Untuk menjalankan program tersebut, Puadi menyebut pihaknya menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media.
Tujuan dari kolaborasi itu adalah menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya memilih dengan jujur. Selain itu, Bawaslu juga berupaya utuk mempermudah akses masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran atau korupsi dalam proses pemilu untuk melapor. Tak hanya akses pelaporan, jajaran pengawas, kata Puadi, juga berupaya memastikan setiap laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.
"Termasuk mengadopsi teknologi dalam pemantauan dan pengawasan pemilu, seperti penggunaan aplikasi untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran," terangnya.
Baca juga : Bawaslu: Jangan Pilih Calon Eks Koruptor di Pilkada 2020
Strategi lain yang dilakukan Bawaslu adalah membangun kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran dan korupsi dalam pemilu.
Terakhir, Puadi menyebut pihakya terus mendorong transparansi dalam pendanaan partai politik dan kampanye. Menurutnya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU untuk memastikan partai politik dan calon melaporkan sumber dana dan penggunaannya secara terbuka dan jujur.
"Dengan upaya-upaya tersebut, Bawaslu meyakini dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan IPAK dan memastikan proses pemilu di Indonesia berlangsung dengan lebih jujur, adil, dan bebas dari korupsi," pungkas Puadi.
Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini merilis IPAK masyarakat Indonesia 2024 di angka 3,85 poin. Skor itu turun jika dibanding 2023, yakni 3,92 poin. Meurut pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, skor IPAK tahun ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia lebih permisif terhadap perilaku korupsi. (Z-11)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved