Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat berperan menjadi gerbang pencegahan korupsi, khususnya di bidang politik. Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengakui pihaknya memang memiliki peran penting untuk menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan umum di Indonesia, termasuk Pilkada 2024.
Guna meningkatkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Bawaslu sudah melakukan sejumlah upaya strategis. Salah satunya adalah memperketat pengawasan seluruh tahapan pemilu. Pengawasan yang dimaksud dimulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara.
"Pengawasan yang ketat dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan manipulasi data," kata Puadi kepada Media Indonesia, Kamis (18/7).
Baca juga : Bawaslu Akui Adanya Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp56 Miliar Jajarannya di Sulteng
Di sisi lain, Bawaslu juga memiliki tugas untuk meningkatkan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat melalui program pengawasan partisipatif ihwal pentingnya menjaga integritas dalam pemilu. Untuk menjalankan program tersebut, Puadi menyebut pihaknya menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media.
Tujuan dari kolaborasi itu adalah menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi dan pentingnya memilih dengan jujur. Selain itu, Bawaslu juga berupaya utuk mempermudah akses masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran atau korupsi dalam proses pemilu untuk melapor. Tak hanya akses pelaporan, jajaran pengawas, kata Puadi, juga berupaya memastikan setiap laporan yang masuk untuk ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan.
"Termasuk mengadopsi teknologi dalam pemantauan dan pengawasan pemilu, seperti penggunaan aplikasi untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran," terangnya.
Baca juga : Bawaslu: Jangan Pilih Calon Eks Koruptor di Pilkada 2020
Strategi lain yang dilakukan Bawaslu adalah membangun kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran dan korupsi dalam pemilu.
Terakhir, Puadi menyebut pihakya terus mendorong transparansi dalam pendanaan partai politik dan kampanye. Menurutnya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU untuk memastikan partai politik dan calon melaporkan sumber dana dan penggunaannya secara terbuka dan jujur.
"Dengan upaya-upaya tersebut, Bawaslu meyakini dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan IPAK dan memastikan proses pemilu di Indonesia berlangsung dengan lebih jujur, adil, dan bebas dari korupsi," pungkas Puadi.
Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini merilis IPAK masyarakat Indonesia 2024 di angka 3,85 poin. Skor itu turun jika dibanding 2023, yakni 3,92 poin. Meurut pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, skor IPAK tahun ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia lebih permisif terhadap perilaku korupsi. (Z-11)
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved