Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui adanya dugaan korupsi dana hibah nonpilkada hingga Rp56 miliar yang dilakukan jajaran Bawaslu Sulawesi Tengah (Sulteng). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyatakan pihaknya tak ingin menutup-nutupi kasus tersebut.
“Masih diperiksa, dugaan itu. Kita juga tidak boleh menutupi jika terjadi Kejahatan di dalam organisasi Bawaslu. Dibuka saja,” tegas Bagja, Senin (10/4/2023).
Bagja mengeklaim pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan hingga audit terhadap jajarannya. Bagja mengaku telah menyarankan jajaran yang tengah diproses hukum itu untuk menjelaskan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemerika Keuangan RI.
Baca juga: Bawaslu Sia-Sia Telusuri Pembagian Amplop PDI Perjuangan di Masjid
“Masih proses (pemeriksaan) dan kami tidak boleh intervensi jadi biarkan saja prosesnya berlangsung,” tuturnya.
“Tentu menjadi kesedihan tersendiri bagi Bawaslu. Itu tragedi. Kami berharap tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Adapun sebelumnya, kasus dugaan korupsi dana hibah senilai Rp56 miliar itu terjadi pada tahun 2020. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penghitungan.
Baca juga: Barang Bukti OTT di Kepulauan Meranti Mencapai Miliaran Rupiah
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP.
“Tim penyidik masih tunggu hasil perhitungan kerugian negara,” papar Kepala Seksi (Kasi) Penkum Kejati Sulteng Ronald.
Periksa Saksi
Sejauh ini Kejati Sulteng telah memeriksa 30 saksi terkait kasus dugaan korupsi dana hibah tersebut. kasus tersebut juga sudah masuk tahap penyidikan dan telah dilakukan penggeldahan hingga penyitaan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi dana hibah Bawaslu Sulteng.
Penggeledahan sendiri dilakukan oleh Kejati Sulteng, di Bawaslu Sulteng pada 23 Februari 2023, Bawaslu Kabupaten Donggala pada 28 Februari 2023, Bawaslu Parigi Mautong pada 1 Maret 2023 dan terakhir Bawaslu Banggai Kepulauan pada 13 Maret 2023.
Terpisah, Sekjen Komite Independen Pemantauan Pemilihan (KIPP) Kaka Suminta, menyayangkan adanya kasus korupsi dana hibah di jajaran Bawaslu.
Bawaslu RI, kata Kaka, harus memastikan apa yang terjadi dan melakukan langkah-langkah untuk memberikan kepastian bahwa semua proses hukum dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan.
“Termasuk potensi menghilangkan alat bukti dan sebagainya. Ini warning, untuk seluruh penyelenggara karena ini akan membahayakan jika terjadi di beberapa daerah dan sebagian besar di penyelenggara pemilu termasuk KP,” papar Kaka kepada Media Indonesia.
“ini akan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Jika sudah tak dipercaya akan berpengaruh kepada kinerja, proses dan hasil,” tambahnya.
Kaka berharap proses hukum kasus korupsi dana hibah di Bawaslu Sulteng dilakukan secara terbuka dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kaka juga menegaskan agar Bawaslu jangan menutup-nutupi kasus yang terjadi di daerah.
Kaka mendesak Bawaslu agar memastikan seluruh jajarannya tak ada gejala serupa di daerah lain dan mencari tahu pencegahan penanggulangannya.
(Z-9)
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
Roman Starovoit, mantan Menteri Transportasi Rusia, ditemukan tewas setelah dipecat Presiden Putin.
PAKAR hukum pidana Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Aktivis antikorupsi menyoroti diskon hukuman terhadap Setya Novanto dan tuntutan ringan atau tak maksimal kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Selain Reynanda, seorang warga bernama Muhammad Safari Siregar, 41, juga ditemukan meninggal lantaran terseret arus.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved