Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengakui adanya dugaan korupsi dana hibah nonpilkada hingga Rp56 miliar yang dilakukan jajaran Bawaslu Sulawesi Tengah.
BERKAS kasus dugaan korupsi Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Depok Syamsu Rahman dilimpahkan ke Seksi Pidana Khusus Kejari setempat.
Dana hibah akan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
Di masa pandem seperti sekarang. Masih ada waktu bagi KPPS untuk meyakinkan warga negara, untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember.
61 pemerintah daerah (pemda) belum menransfer 100% dana NPHD ke KPU dan 52 pemda belum mencairkan sepenuhnya untuk Bawaslu.
Daerah-daerah yang belum mencaikran 100% anggaran pilkada akan dipanggil ke kementerian dalam negeri.
Kepala daerah yang belum mentransfer 100% dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke penyelenggara pilkada akan dipanggil Menteri Dalam Negeri.
SEKITAR 45 persen pemerintah daerah (pemda) yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 belum mencairkan 100 persen dana hibah.
Lima daerah di Maluku Utara yang hingga kini belum 100 persen mencairkan dana Pilkada 2020 adalah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara dan Pulau Taliabu.
Selain tidak hadirnya sejumlah kepala daerah, ditemukan belum seluruhnya kabupaten/kota yang menggelar pilkada serentak mentransfer seluruh anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Anggaran pilkada yang masih berada di rekening daerah diharapkan segera dicairkan agar tahapan bisa berjalan dengan lancar dan aman dari covid-19.
Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020, ada 129 daerah yang sudah melaporkan keuangan dan 141 yang belum menyerahkan laporan ke Kemendagri.
KPU mengakui proses pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas pilkada sudah sangat mepet.
Pengadaan alat pelindung diri dalam jumlah lebih besar diperlukan pula sebagai konsekuensi penambahan TPS.
KPU mengusulkan biaya penyelenggaraan pilkada ke depannya dianggarkan melalui APBN, bukan diambil dari APBD.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved