Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka dugaan kasus korupsi. Akibat hal itu, peta politik pilkada Kota Semarang diperkirakan akan berubah, kongsi koalisi partai politik (parpol) juga pecah serta peluang besar bagi kandidat calon lain.
Pemantauan Media Indonesia Sabtu (20/7) kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu membuat harapan maju di Pilkada mendatang semakin menipis. Koalisi partai politik (parpol) pengusung petahana yang sebelumnya memberikan dukungan diperkirakan jug akan pecah kongsi.
Meskipun hingga saat ini PDIP belum menentukan bakal calon yang akan diusung di Pilkada Kota Semarang, namun tumpuan yang awalnya diberikan kepada petahana Hevearita Gunaryanti Rahayu dimungkinkan akan bergeser ke calon lain. Demikian juga parpol lainnya yang menurut rencana akan ikut bergabung dalam koalisi dimungkinkan bergeser.
Baca juga : KPK bakal Panggil Walkot Semarang Hevearita
"Ketiadaan petahana di Pilkada Kota Semarang akan membuka ruang kandidat atau partai lain untuk berani maju, karena sudah hal umum bila petahana menjadi lawan paling kuat dalam pemilihan kepala daerah," kata Pakar Politik Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Wahid Abdulrahman, Sabtu, (20/7).
Ketua PDIP Kota Semarang juga bakal calon Gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi tidak bersedia menanggapi terkait penetapan calon Wali Kota Semarang setelah petahana Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Saya minta maaf tidak bisa mengomentari hal itu," ujarnya.
Namun Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa 15 hari sebelum ada penggeledahan dan ditetapkan sebagai tersangka telah mengingatkan kepada Hevearita Gunaryanti Rahayu agar hati-hati dalam pembelian barang untuk proyek pemerintah khususnya Pemkot Semarang.
Baca juga : KPK Tegaskan Penyidikan Dugaan Korupsi di Semarang tidak Terkait Pilkada
Sistem E-katalog ini memang sistem yang cepat dan tepat serta efisien, lanjut Hendrar Prihadi, tetapi masih ada kawan-kawan kurang detail, sehingga yang dibeli hanya lebih murah dari yang ada di katalog tanpa membandingkan harga di pasaran. "Jadi Bu Ita perlu dilakukan konsolidasi sebenarnya ada apa, kalau terjadi hal itu perlu pembinaan," imbuhnya.
Sementara itu dengan dampak petahana Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sejumlah kandidat diperkirakan akan semakin kuat untuk bersaing memperebutkan kursi Wali Kota Semarang yakni Bupati Kendal Dico Ganinduto, CEO PSIS Alamsyah Setyanegara Sukawijaya (Yoyok Sukawi) dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara.
Seperti diketahui, Dico Ganinduto yang sebelumnya akan maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah, oleh Partai Golkar digeser untuk mengikuti Pilkada Kota Semarang, bahkan Bupati Kendal ini mengaku mendapat dukungan sejumlah parpol seperti PSI. "Saya sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan sejumlah parpol seperti Partai Gerindra, PKB, PAN, Partai Demokrat dan PKS," kata Dico.
Baca juga : Kasus Korupsi di Semarang, KPK Cegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Suaminya Bepergian
Kandidat Yoyok Sukawi, putra mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip juga mengaku telah mantap maju di Pilkada Kota Semarang, bahkan untuk memuluskan pencalonan ini selain telah mendapat dukungan dari Partai Demokrat juga setidaknya ada dua parpol lain yang akan mengusung. "Ada dua lagi parpol yang siap bergabung, tapi belum saatnya saya buka," imbuhnya.
Sedangkan Arnaz Agung Andrarasmara yang juga berniat maju di Pilkada Kota Semarang telah melakukan langkah dengan ikut penjaringan di PDIP, dengan menipisnya harapan petahana maju banyak pihak memperkirakan partai berlambang banteng moncong putih ini akan merekomendasikan Arnaz sebagai bakal calon Wali Kota Semarang.
(Z-9)
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Banjir setinggi 40-60 sentimeter itu membuat sejumlah pabrik di kawasan tersebut terpaksa memulangkan pekerja lebih awal
Banjir tersebut terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan Semarang sejak pukul 16.00 WIB hingga 18.30 WIB. Banjir yang terjadi mencapai ketinggian 10-60 centimeter.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mengoperasikan pompa air tenaga surya berkapasitas total 2 x 125 liter per detik sebagai bagian dari sistem pengendalian rob dan banjir.
Hingga November 2025, data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 7,6 juta orang.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved