Paslon Legawa, Pilkada Kabupaten Bekasi Tanpa Gugatan ke MK

MK Tolak Uji Formil UU Konservasi, Kemenhut Susun Aturan Turunan

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) segera menyusun aturan turunan Undang-Undang No.32/2024 tentang Konservasi, Sumber Daya Hayati, dan Ekosistemnya setelah uji formil ditolak

MK Mendadak Jadi 'Panggung Konser' Para Musisi

Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.

Jimly Asshiddiqie Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan MK tentang Pemilu

Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.

AI Digunakan Di Sidang MK untuk Jawab Pertanyaan Terkait Partisipasi Publik Pembahasan UU TNI

Ada kelompok yang dipekerjakan secara khusus untuk mempengaruhi keputusan legislatif dan kebijakan pemerintah dengan cara berinteraksi langsung dengan anggota kongres.

MK Tolak Gugatan UU Kementerian Soal Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pengurus Parpol

Kekhawatiran hipotesis spekulatif atas sistem presidensial maupun check and balances tidak menunjukkan adanya hubungan sebab akibat nyata dengan norma yang diuji.

UU Tipikor Digugat ke MK, DPR: Tak Bisa Sembarangan Jerat Seseorang Pakai Pasal 21

Keberadaan frasa langsung atau tidak langsung masih relevan dalam upaya penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi hingga saat ini. 

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

7 Gugatan PSU Pilkada di MK akan Mulai Disidangkan pada 25 April

Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel. 

Semua Pihak Diminta Menghormati Putusan MK Terkait PHPU Pilkada

Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.

Sidang Gugatan Pilkada Selesai, MK Putuskan Pemungutan Suara Ulang di 24 Daerah

MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).

309 Permohonan PHP Pilkada Lolos Pemeriksaan Berkas Menjadi Perkara

Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.  

Dicoblos Serentak, Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pun Harus Bareng

Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia