Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong mengaku serius mengkaji opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahtra mengatakan berdasarkan pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, pihaknya melakukan evaluasi apakah sistem pemilihan langsung terus dilakukan.
"Sistem pelaksanaan Pilkada, apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih masyarakat atau dipilih DPRD tentu akan kami kaji lebih lanjut termasuk Fraksi Gerindra dari penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya Pilkada kembali dipilih oleh DPRD itu juga merupakan suatu solusi atas kegelisahan yang kita rasakan," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Bahtra mengatakan kegelisahan politisi saat pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota ialah biaya politik yang mahal. Selain itu, ia melihat politik uang telah merasuk ke tatanan masyarakat paling bawah.
Maka dari itu, ia menilai dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengatasi persoalan biaya politik tinggi dan politik uang di daerah.
"Kalau dirasa pemilihan DPRD justru cepat mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pertimbangan seperti biaya mahal, money politic makin jauh menyentuh masyarakat harus dibenahi, tidak ada salahnya kita akan kembali ke pemilihan DPRD," katanya. (Faj/I-2)
Pilkada tak langsung bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda.
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
TePI Indonesia menolak keras wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved