Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Bahtra Banong mengaku serius mengkaji opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bahtra mengatakan berdasarkan pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, pihaknya melakukan evaluasi apakah sistem pemilihan langsung terus dilakukan.
"Sistem pelaksanaan Pilkada, apakah itu tetap dilaksanakan secara langsung dipilih masyarakat atau dipilih DPRD tentu akan kami kaji lebih lanjut termasuk Fraksi Gerindra dari penyampaian Presiden Prabowo bahwa alangkah baiknya Pilkada kembali dipilih oleh DPRD itu juga merupakan suatu solusi atas kegelisahan yang kita rasakan," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/12).
Bahtra mengatakan kegelisahan politisi saat pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten atau kota ialah biaya politik yang mahal. Selain itu, ia melihat politik uang telah merasuk ke tatanan masyarakat paling bawah.
Maka dari itu, ia menilai dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat mengatasi persoalan biaya politik tinggi dan politik uang di daerah.
"Kalau dirasa pemilihan DPRD justru cepat mencapai kesejahteraan masyarakat dengan berbagai pertimbangan seperti biaya mahal, money politic makin jauh menyentuh masyarakat harus dibenahi, tidak ada salahnya kita akan kembali ke pemilihan DPRD," katanya. (Faj/I-2)
Sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.
TePI Indonesia menolak keras wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan perhelatan pilkada di Papua harus memiliki mekanisme khusus yang berbeda dari wilayah lainnya.
MK memerintahkan 24 daerah untuk menggelar PSU secara keseluruhan maupun sebagian.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved