Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETIDAKMAMPUAN Pemprov Jawa Barat membayar pekerjaan sebesar Rp621 miliar disebabkan tidak tercapainya pendapatan APBD Jabar pada 2025. Hal itu pun mendapat sorotan dari berbagai kalangan, terutama terhadap gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi atau yang dikenal dengan Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Akar masalah dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) yang turun dinilai berkorelasi dengan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam periode awal masa jabatannya sebagai Gubernur Jabar.
"Dedi Mulyadi terlalu asyik dengan gaya politik populisme keliling menyelesaikan masalah parsial, sehingga melupakan aspek teknokratis dalam menggali potensi daerah yang lebih makro," ungkap Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi yang menilai fenomena ini dari kacamata politik anggaran dan kinerja kepemimpinan daerah.
Menurut Muradi, kalau PAD turun, artinya daerah tidak bisa dieksplorasi. Setahun terakhir, ia menilai Dedi tidak terlalu mengeksplorasi potensi Jabar. Ia lebih banyak keliling sendiri untuk menuntaskan masalah skala mikro atau masalah lokal di daerah. Posisinya lebih ke politik ketimbang teknokratis.
"Karakteristik populisme orang-orang dekat gubernur ini, problemnya mengarah pada penyerapan anggaran yang lebih banyak ke 'dirinya' sendiri. Harusnya Dedi bisa mengurangi promosi dirinya dan beralih mempromosikan potensi Jabar. Kalau tidak, PAD pasti akan turun terus-menerus," tandasnya.
Muradi menyayangkan belum munculnya kreativitas Dedi di level provinsi, padahal saat menjabat Bupati Purwakarta, ia sangat sukses melakukan branding potensi lokal, seperti mempopulerkan Sate Maranggi.
Namun, di Provinsi Jabar secara keseluruhan, karakteristik kreativitas itu belum muncul. Alih-alih membuat kebijakan strategis untuk mendongkrak pendapatan, Dedi dinilai lebih sering hadir sebagai 'pemadam kebakaran' di tempat-tempat bermasalah yang akhirnya hanya menonjolkan sosok pribadinya.
"Saya tidak melihat beliau terus-menerus meng-endorse potensi Jabar. Lebih banyak datang ke tempat bermasalah, yang sentralnya kembali ke dirinya sendiri. Gagasan baru untuk eksplorasi potensi daerah selama setahun ini nyaris tidak ada," sambungnya. (AN/E-4)
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Jabar memberi kepastian bahwa beberapa ruas jalan tol dirancang untuk beroperasi secara fungsional selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.
PEMERINTAH Kota Bandung masih menunggu regulasi pemerintah pusat tsoal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pergerakan tanah di wilayah itu berdampak terhadap 10 kepala keluarga. Saat ini, mayoritas penyintas mengungsi di rumah kerabat, bahkan ada yang menyewa atau mengontrak rumah.
Aksi balap liar tersebut dilakukan oleh puluhan pelajar di jalan raya Lingkar Timur Kabupaten Kuningan, Minggu (1/3) dini hari.
BI bersama perbankan membuka 359 titik layanan penukaran di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk 285 loket perbankan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan bulanan Beasiswa Teladan Negeri
Program ini hadir sebagai respons terhadap masih terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.
Perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan warga yang telah lebih dulu membeli rumah berdasarkan site plan awal,
Pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun itu diajukan kepada Bank bjb untuk menopang APBD 2026.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Pada Januari dilaporkan terjadi 54 kasus DBD. Jumlahnya turun signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
Event perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.
KOMPENSASI untuk tukang becak yang beroperasi di jalur pantura akan disiapkan.
Jajaran kepolisian dipastikan bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Langkah mengusut perkara itu dilakukan secara transparan dan profesional.
SE ini untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved