Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KELUARGA miskin di Kabupaten Majalengka mendapatkan bantuan pendidikan dari anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Pemkab Majalengka telah mengalokasikan anggaran bantuan pendidikan untuk keluarga tidak mampu di wilayah mereka.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menjelaskan bahwa bantuan pendidikan ini diberikan untuk siswa dari keluarga miskin yang belum terjangkau program Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah ,” tuturnya, Rabu (19/11).
Dia menjelaskan keberadaan pemerintah daerah pada program ini untuk mengambil peran dan mengisi kekosongan bagi siswa yang belum mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Selanjutnya dengan adanya bantuan ini diharapkan tidak ada lagi anak dari keluarga miskin di Kabupaten Majalengka yang harus putus sekolah atau mengalami hambatan dalam proses pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat sektor pendidikan melalui program-program afirmatif dan sinergi lintas instansi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Majalengka, Muhamad Umar Ma’ruf, menjelaskan bahwa bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu berasal dari APBD Kabupaten Majalengka.
“Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan bantuan yang belum tersentuh pemerintah pusat,” tambahnya.
Menurut dia, setiap anak yang berasal dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan Rp800 ribu. Bantuan diberikan dalam bentuk barang, seperti alat-alat kebutuhan sekolah dan bukan dalam bentuk uang tunai.
Tujuannya agar bantuan tersebut tepat sasaran dan langsung dapat digunakan untuk keperluan pendidikan.
“Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta memberi dampak positif dalam pemerataan pendidikan di Kabupaten Majalengka," harap Umar.
Jajaran di Polsek harus selalu siaga 24 jam lantaran pada musim penghujan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi.
Latihan kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi digelar SMPN 1 Lembang bekerja sama dengan Relawan Penanggulangan Bencana Lembang (RPBL).
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved