Atasi Persoalan Sosial Ekonomi, Mensos Tegaskan Pentingnya Data Tunggal Nasional

PEMERINTAH menekankan pentingnya keberadaan data tunggal nasional untuk mengoptimalkan penanganan kemiskinan. Hadirnya data yang sinkron dan akurat ini menjadikan setiap program dan intervensi lainnya lebih tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat menghadiri rapat koordinasi peningkatan kualitas pembangunan 'Melalui Sinergitas dan Optimalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional', di Bandung, Selasa (11/11).

Gus Ilah memastikan komitmen pemerintah pusat untuk selalu bersinergi dengan daerah dalam mengoptimalkan pendataan sosial ekonomi.

Baca juga : Kabar Baik dari RSIJ: Kondisi Korban SMAN 72 Membaik, Satu di ICU, Satu di HCU

"Konsolidasi data sosial-ekonomi ini merupakan kunci akurasi intervensi. Perbedaan data antarinstansi hanya melahirkan ego sektoral yang merugikan penerima manfaat," katanya.

Dia kembali menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam mengatasi persoalan sosial ekonomi. "Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama, mulai dari tingkat desa sampai tingkat kementerian, maka tentu itu akan menyatukan program-program kita ke depan."

Pemerintah daerah

Baca juga : Mensos Serukan Mengheningkan Cipta Serentak pada 10 November 2025

Kepada sejumlah pemerintah daerah, Mensos menyampaikan apresiasi karena sudah berkomitmen memperkuat data tunggal ini. BPS telah  ditunjuk Presiden untuk melakukan sentralisasi data.

Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat di berbagai lapisan. Bahkan, pendataan pun dilakukan secara digitalisasi.

"Pemutakhiran banyak cara dilakukan. Mengirimkan data-data kalau memang ada data yang bisa dikirim dengan foto-foto dan identitas yang cukup lengkap. Itu akan ditindaklanjuti oleh BPS," jelasnya.

Untuk memastikan akurasi data, dia menyebut verifikasi terus dilakukan. Dengan pendataan yang baik, terdapat 3 juta lebih kasus 'inclusion error' seperti  penerima bansos yang ternyata sudah tidak layak.

Meski begitu, kata dia, Kemensos masih memberikan satu kali kesempatan reaktivasi bagi KPM yang benar-benar membutuhkan, namun dengan pengawasan yang super ketat. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya besar untuk memastikan akurasi data Bansos.

Dia menambahkan, pihaknya merencanakan peluncuran data Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di setiap desa sebagai saluran aduan warga.

"Kami akan memulai dengan menghadirkan Puskesos di seluruh desa. Puskesos merupakan langkah konkret memperkuat data di lapangan," tandasnya.