Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Belanja Masalah Ekonomi Kreatif di Bandung

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) membuktikan komitmennya sebagai penyelenggara negara yang proaktif dalam menyerap aspirasi dan mencari solusi konkret di lapangan.

Melalui pendekatan "belanja masalah" yang rutin dilakukan, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM berhasil mengawal penyelesaian tantangan termin pembayaran yang dihadapi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) di Hallway Space, Kota Bandung.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leon Alpha Edison, menjelaskan, pihaknya diamanahi untuk mengawal isu Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Perlindungan Pekerja Migran.

Baca juga : Peletakan Batu Pertama Hunian untuk 10 Ribu Pekerja Dilakukan

Menurut dia, kebijakan yang efektif hanya bisa lahir jika pemerintah turun langsung mendengar tantangan di akar rumput.

"Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami di Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif 'belanja masalah' di lapangan, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga Pekerja Migran," ujar Leon, di sela acara Dialog Deputi bersama pelaku ekonomi kreatif yang digelar di The Hallway Space, Bandung Rabu (5/11).

Leon memaparkan, dalam salah satu kunjungan "belanja masalah" tersebut, pihaknya menemukan tantangan fundamental yang dialami para tenant di Hallway Space, yang mayoritas adalah pelaku UMKM Ekraf.

Baca juga : Kemenko PM Tegaskan tidak Mematikan Indomaret-Alfamart, tapi Melakukan Pemerataan Rantai Bisnis

"Saat kunjungan, kami berdialog dengan tenant dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan cash flow mereka. Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM," katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenko PM tidak berhenti pada pencatatan masalah. Sesuai fungsinya sebagai orkestrator kebijakan, Kemenko PM segera mengeluarkan nota dinas untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung, termasuk pemerintah daerah, pengelola, dan perwakilan tenant.  

Leon menambahkan, fungsi Kemenko PM sebagai orkestrator terbukti efektif.

"Fungsi kami adalah memastikan sinergi lintas sektor berjalan. Ini adalah bukti bahwa ketika pemerintah pusat dan daerah mau berkolaborasi mendengarkan pelaku usaha, masalah di akar rumput pasti bisa diselesaikan," tuturnya.

Titik temu

Langkah cepat ini disambut baik oleh pengelola Hallway Space, Rilly Robbi. Dia merasakan kelegaannya atas solusi yang telah dicapai.

"Kami sangat mengapresiasi Kemenko PM yang proaktif turun langsung menjembatani masalah ini. Nota dinas yang dikeluarkan untuk mencari solusi masalah tersebut sangat membantu kami menemukan titik temu terbaik terkait termin pembayaran dengan Perumda Pasar Juara Bandung," ujarnya.

Dia berharap sinergi seperti ini dapat terus berlanjut. "Semoga kolaborasi erat antara pemerintah, pengelola, dan pelaku UMKM dapat terus terjalin untuk mendukung ekosistem kreatif di Bandung agar tumbuh berkelanjutan."