Pemkab Bandung Siapkan Rp109 miliar untuk Guru Ngaji

PEMERINTAH Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp109 miliar untuk guru ngaji. Anggaran pada APBD 2026 ini dirasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan, pihaknya kembali mengalokasikan anggaran untuk guru ngaji pada APBD 2026 sebagai bentuk kepedulian terhadap guru ngaji. Anggaran untuk sektor pendidikan dan keagamaan ini telah dikucurkan sejak 2021.

"Tanpa guru ngaji, belum tentu anak-anak kita bisa belajar ilmu agama," ungkapnya saat bertemu guru ngaji dan madrasah, di Bandung, Senin (3/11).

Terlebih, dia menilai orangtua saat ini memiliki aktivitas yang padat sehingga seringkali lupa dalam membekali anak-anak dengan ilmu agama.

"Para orang tuanya sibuk bekerja," katanya.

Selain itu, dia mengaku berbagai langkah lainnya telah dilakukan untuk mendukung para guru ngaji.

Dia juga berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang seimbang antara kesejahteraan guru ngaji dan guru formal lainnya.

"Kami juga memberi jaminan kesehatan dengan kepesertaan di BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya.

Apresiasi DPR RI

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, Kabupaten Bandung merupakan satu-satunya daerah yang mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp109 miliar per tahun untuk insentif sekitar 17 ribu guru ngaji se-Kabupaten Bandung.

"Selama kepemimpinan Bupati Bandung Kang DS, anggaran untuk kesejahteraan guru ngaji dikucurkan secara nyata sebesar Rp109 miliar per tahun. Ini yang membuat kami di DPR RI merasa bangga," katanya.

Bahkan, menurut dia, jarang kepala daerah yang memiliki keberpihakan nyata kepada para guru ngaji yang selama ini ikut berkontribusi nyata dalam mencerdaskan dan membangun karakter anak-anak bangsa.

Cucun berkomitmen untuk memperjuangkan lembaga madrasah maupun nasib para guru honorer baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).

Dia tidak memungkiri selama ini terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan antara sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agama.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Sugeng