Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Cirebon akan menghentikan sementara kegiatan dapur yang menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) jika proses perizinannya belum diselesaikan.
“Kalau kita dari pemkot sama sekali tidak akan mencegah ataupun menghambat program MBG Presiden,” tutur Walikota Cirebon, Effendi Edo, Senin (6/10).
Namun, Pemkot Cirebon akan melihat kembali proses awal, mulai dari perizinan maupun standar operasional prosedur (SOP) pendirian SPPG.
“Kita lakukan untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan di Kota Cirebon,” tutur Edo.
Termasuk memeriksa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu syarat pendirian SPPG. “Yang sudah jalan kemarin akan kita proses kembali supaya bisa diselesaikan.”
Jika tidak diselesaikan, maka Pemkot Cirebon akan menghentikan sementara aktivitas dapur MBG.
Namun saat ini, lanjutnya, Pemkot Cirebon sudah melakukan komunikasi dengan pengelola dapur MBG dan sejumlah peringatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dijadikan acuan daerah untuk pelaksanaan program MBG.
Seperti diberitakan sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon belum ada yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menjelaskan bahwa dari 12 SPPG yang sudah beroperasi di Kota Cirebon belum ada yang memiliki SLHS.
“Dari jumlah tersebut baru tiga yang sudah mengajukan SLHS, yakni SPPG Kesambi, Pekiringan dan Pekalangan. Sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan," tambahnya.
Dia menjelaskan satuan SPPG di daerah wajib memiliki SLHS. Untuk bisa mengantongi SLHS tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi oleh pengelola SPPG.
Salah satunya mengikuti pelatihan penjamah makanan yang diikuti oleh minimal 50% dari seluruh juru masak, pengupas bahan dan petugas yang mendistribusikan makanan bergizi tersebut.
Selanjutnya pengelola SPPG didorong untuk mengurus SLHS. Batas waktu pemenuhan SLHS ditetapkan hingga 25 Oktober 2025.
“Bagi SPPG yang sudah beroperasi, sertifikat wajib diterbitkan sebelum tenggat. Sementara SPPG yang belum beroperasi tidak diperbolehkan memulai aktivitas tanpa SLHS,” tandas Maria.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved