Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Cirebon akan menghentikan sementara kegiatan dapur yang menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) jika proses perizinannya belum diselesaikan.
“Kalau kita dari pemkot sama sekali tidak akan mencegah ataupun menghambat program MBG Presiden,” tutur Walikota Cirebon, Effendi Edo, Senin (6/10).
Namun, Pemkot Cirebon akan melihat kembali proses awal, mulai dari perizinan maupun standar operasional prosedur (SOP) pendirian SPPG.
“Kita lakukan untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan di Kota Cirebon,” tutur Edo.
Termasuk memeriksa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu syarat pendirian SPPG. “Yang sudah jalan kemarin akan kita proses kembali supaya bisa diselesaikan.”
Jika tidak diselesaikan, maka Pemkot Cirebon akan menghentikan sementara aktivitas dapur MBG.
Namun saat ini, lanjutnya, Pemkot Cirebon sudah melakukan komunikasi dengan pengelola dapur MBG dan sejumlah peringatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dijadikan acuan daerah untuk pelaksanaan program MBG.
Seperti diberitakan sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon belum ada yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menjelaskan bahwa dari 12 SPPG yang sudah beroperasi di Kota Cirebon belum ada yang memiliki SLHS.
“Dari jumlah tersebut baru tiga yang sudah mengajukan SLHS, yakni SPPG Kesambi, Pekiringan dan Pekalangan. Sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan," tambahnya.
Dia menjelaskan satuan SPPG di daerah wajib memiliki SLHS. Untuk bisa mengantongi SLHS tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi oleh pengelola SPPG.
Salah satunya mengikuti pelatihan penjamah makanan yang diikuti oleh minimal 50% dari seluruh juru masak, pengupas bahan dan petugas yang mendistribusikan makanan bergizi tersebut.
Selanjutnya pengelola SPPG didorong untuk mengurus SLHS. Batas waktu pemenuhan SLHS ditetapkan hingga 25 Oktober 2025.
“Bagi SPPG yang sudah beroperasi, sertifikat wajib diterbitkan sebelum tenggat. Sementara SPPG yang belum beroperasi tidak diperbolehkan memulai aktivitas tanpa SLHS,” tandas Maria.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Rumah Sakit (RS) Jasa Kartini Tasikmalaya merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mempertegas posisinya sebagai pionir layanan kesehatan swasta di Priangan Timur.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
WARGA Jawa Barat (Jabar) yang belum punya tiket mudik gratis 2026 dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar masih berkesempatan mendapatkannya.
“Pembatasan ini akan mulai diberlakukan pada Jumat, 13 Maret 2026 pukul 00.00 WIB, hingga Minggu, 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB
para mitra penyedia MBG harus memperhatikan kondisi kesehatan para pekerja di dapur SPPG
Penguatan sektor karet nasional harus dimulai dengan memberdayakan para petaninya sebagai pelaku utama.
Kelima warga itu sebelumnya berangkat ke Papua pada 14 Februari 2026 untuk bekerja dalam proyek pembangunan yang dijanjikan oleh seorang mandor.
Para pemudik diimbau lebih berhati-hati, terutama yang menuju ke wilayah selatan Cianjur.
Astra Infra sebagai penyedia layanan infrastruktur publik khususnya jalan tol, siap melayani pemudik yang akan berlebaran di kampung halaman mereka.
KABAR gembira bagi masyarakat yang merencanakan pulang kampung pada periode Lebaran 2026.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Garut melaporkan temuan 34 kasus positif penyakit campak pada anak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium di Labkesda Provinsi Jawa Barat.
KEMAMPUAN Pemerintah Iran dalam menggelola anggaran keuangan negara di tengah konflik dengan Israel dan Amerika, mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved