Headline
Dana Tanggap Darurat Dibikin tidak Berbelit

DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Tak Penuhi Persyaratan, Operasional MBG di Cirebon Dihentikan Sementara

Nurul Hidayah    
06/10/2025 19:42
Tak Penuhi Persyaratan, Operasional MBG di Cirebon Dihentikan Sementara
Siswa SMP di Kota Cirebon melakukan simulasi program Makan Bergizi Gratis,(MI/NURUL HIDAYAH)

PEMERINTAH Kota Cirebon akan menghentikan sementara kegiatan dapur yang menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) jika proses perizinannya belum diselesaikan.
 
“Kalau kita dari pemkot sama sekali tidak akan mencegah ataupun menghambat program MBG Presiden,” tutur Walikota Cirebon, Effendi Edo, Senin (6/10).

Namun, Pemkot Cirebon akan melihat kembali proses awal, mulai dari perizinan maupun standar operasional prosedur (SOP) pendirian SPPG.

“Kita lakukan untuk antisipasi hal-hal tidak diinginkan di Kota Cirebon,” tutur Edo.

Baca juga : Semua SPPG Kota Tasikmalaya Belum Bersertifikat Higiene, Pengelola Diberikan Pelatihan

Termasuk memeriksa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi salah satu syarat pendirian SPPG. “Yang sudah jalan kemarin akan kita proses kembali supaya bisa diselesaikan.”

Jika tidak diselesaikan, maka Pemkot Cirebon akan menghentikan sementara aktivitas dapur MBG.

Namun saat ini, lanjutnya, Pemkot Cirebon sudah melakukan komunikasi dengan pengelola dapur MBG dan sejumlah peringatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dijadikan acuan daerah untuk pelaksanaan program MBG.

Baca juga : Polda Jabar Datangi SPPG, Pastikan Proses Memasak sesuai SOP

Seperti diberitakan sebelumnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Cirebon belum ada yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, menjelaskan bahwa dari 12 SPPG yang sudah beroperasi di Kota Cirebon belum ada yang memiliki SLHS.

“Dari jumlah tersebut baru tiga yang sudah mengajukan SLHS, yakni SPPG Kesambi, Pekiringan dan Pekalangan. Sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan," tambahnya.

Dia menjelaskan satuan SPPG di daerah wajib memiliki SLHS. Untuk bisa mengantongi SLHS tersebut, sejumlah syarat harus dipenuhi oleh pengelola SPPG.

Salah satunya mengikuti pelatihan penjamah makanan yang diikuti oleh minimal 50% dari seluruh juru masak, pengupas bahan dan petugas yang mendistribusikan makanan bergizi tersebut.

Selanjutnya pengelola SPPG didorong untuk mengurus SLHS. Batas waktu pemenuhan SLHS ditetapkan hingga 25 Oktober 2025.

“Bagi SPPG yang sudah beroperasi, sertifikat wajib diterbitkan sebelum tenggat. Sementara SPPG yang belum beroperasi tidak diperbolehkan memulai aktivitas tanpa SLHS,” tandas Maria.

 

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved