Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN koperasi merah putih (KMP) di setiap desa/kelurahan diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Tidak hanya dari sisi kuantitas, kualitas KMP menjadi penting untuk diperhatikan agar semakin banyak warga yang terbantu dari sisi ekonomi.
Ekonom Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta, menilai, saat ini keberadaan KMP masih dirasa hanya dari sisi seremoninya saja. Peresmian KMP di setiap desa/kelurahan hampir dilakukan setiap hari sehingga jumlahnya semakin banyak.
"Tapi jangan hanya mengejar kuantitas. Dari sisi kualitasnya harus diperhatikan," kata Acuviarta, Rabu (24/9).
Dia menjelaskan, KMP harus memiliki semangat tata kelola yang bagus mulai dari proses operasionalnya hingga pencatatan keuangan. Tak hanya itu, dia juga menilai penting perencanaan bisnis model yang baik sehingga KMP bisa membawa keuntungan ekonomi.
"Model bisnisnya harus terlihat. Aktivitas bisnisnya harus sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah," katanya.
Untuk di kawasan perdesaan, Acuviarta menilai bentuk usaha yang dijalankan KMP bisa saja tidak jauh berbeda dengan koperasi lainnya yang sudah lebih dulu berdiri.
"Misalkan aktivitasnya yang sesuai dengan faktor produksi di pedesaan, seperti penyediaan pupuk, pengelolaan infrastruktur," katanya.
Untuk konsisten di bidang seperti itu, menurutnya, tidaklah mudah, sehingga perlu penguatan kapasitas dari setiap pengelola koperasi.
"Jadi harus memiliki pengetahuan yang baik tentang setiap bisnis yang dijalankan," katanya.
Oleh karena itu, tidak perlu KMP hadir di setiap desa terutama jika sumber daya manusianya belum mencukupi.
"Jangan dipaksakan koperasi merah putih hadir di setiap desa. Karena ini bukan dikejar waktu," tandas Acuviarta.
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Jabar memberi kepastian bahwa beberapa ruas jalan tol dirancang untuk beroperasi secara fungsional selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.
PEMERINTAH Kota Bandung masih menunggu regulasi pemerintah pusat tsoal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pergerakan tanah di wilayah itu berdampak terhadap 10 kepala keluarga. Saat ini, mayoritas penyintas mengungsi di rumah kerabat, bahkan ada yang menyewa atau mengontrak rumah.
Aksi balap liar tersebut dilakukan oleh puluhan pelajar di jalan raya Lingkar Timur Kabupaten Kuningan, Minggu (1/3) dini hari.
BI bersama perbankan membuka 359 titik layanan penukaran di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk 285 loket perbankan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan bulanan Beasiswa Teladan Negeri
Program ini hadir sebagai respons terhadap masih terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.
Perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan warga yang telah lebih dulu membeli rumah berdasarkan site plan awal,
Pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun itu diajukan kepada Bank bjb untuk menopang APBD 2026.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Pada Januari dilaporkan terjadi 54 kasus DBD. Jumlahnya turun signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
Event perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.
KOMPENSASI untuk tukang becak yang beroperasi di jalur pantura akan disiapkan.
Jajaran kepolisian dipastikan bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Langkah mengusut perkara itu dilakukan secara transparan dan profesional.
SE ini untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved