Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEKAN lalu, polemik terjadi di masyarakat Jawa Barat terkait kutipan berita dengan narasumber Wakil DPRD Jabar MQ Iswara.
Dengan judul "Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar Sebut Tunjangan Rumah Rp71 jut per bulan kurang, masih Harus Pinjam Bank", kabar itu telah merugikan pribadi MQ Iswara.
Iswara pun membantah kutipan itu. Menurut dia, dalam konfrensi pers DPRD Jabar bersama media di Gedung DPRD Jabar, pada 9 September 2025, pihaknya tidak pernah menyebut angka tunjangan perumahan anggota DPRD Jabar senilai Rp71 juta itu tidak cukup.
"DPRD Jabar siap mengevaluasi tunjangan perumahan yang mengundang polemik di masyarakat. Bahkan, kami sudah memberikan hasil evaluasi tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri," tegasnya.
Atas tanggapan itu, sejumlah akun medsos dan medi massa meminta maaf kepada MQ Iswara atas kekeliruan pengutipan tunjangan. Pengutipn itu telah mengundang polemik di masyarakat.
Menjawab permohonan maaf, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menyambut baik. Dia menyatakan memaafkan dan mengapresiasi, tindakan yang diambil oleh sejumlah media massa dan akun media sosial. Pihaknya siap bertabayyun bersama teman-teman media untuk bergandengan tangan membangun Provinsi Jawa Barat.
"Tentunya saya menyambut baik permohanan maaf dari temen-temen media. Ini akan menjadi pelajaran buat kita, khusus bagi saya pribadi. Lebih hati-hati berbicara. Saya berharap kita semua dapat menjaga kondusivitas Jabar bersama," kata Iswara, di Bandung, Minggu (14/9).
Jabar, lanjut di, merupakan provinsi yang silih asah, silih asuh, silih asih, da silih wawangi. "Kita buktikan bahwa hari ini kejadian semacam ini, mungkin tidak ada lagi ke depannya," tambahnya.
Sementara itu, perwakilan media yang juga Pemimpin Redaksi Tribun Jabar Adi Sasono menceritakan awal mula postingan tersebut muncul.
Menurut di, salah satunya yang terposting pada akun instagram Tribun Kaltim, yang mengunggah pemberitaan terkait tunjangan rumah dengan judul "Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar Sebut Tunjangan Rumah Rp71 Juta per Bulan Kurang, masih Harus Pinjam Bank".
Postingan tersebut mengundang polemik di masyarakat. Pihak akun medsos Tribun Kaltim meminta maaf atas kesalahan dalam mengutip judul tersebut.
"Teman kami di Tribun Kaltim mengunggah konten di media sosial tentang tunjangan DPRD Jawa Barat. Saya cari tahu ternyata itu memang mengutip pemberitaan kami di Tribun Jabar. Tapi kemudian mungkin teman-teman di Tribun Kaltim terburu-buru membuat," kata Adi.
Di mengakui adanya kesalahan dalam pemilihan judul yang kemudian merugikan Iswara secara pribadi.
"Kami sepakat untuk memperbaiki postingan tersebut," pungkasnya
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved