Lecehkan Profesi Wartawan, Ratusan Wartawan Kecam Pernyataan KDM

PERNYATAAN Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan media telah menyulut amarah dan kekecewaan di kalangan jurnalis. Pernyataan yang kini viral di media sosial itu bukan hanya melukai perasaan, melainkan juga mempertaruhkan masa depan kebebasan pers dan pilar demokrasi di Jabar.

Ratusan insan pers dari Kabupaten dan Kota Bekasi pun berkumpul bukan untuk merayakan atau berdiskusi ringan, melainkan untuk menyuarakan protes keras terhadap gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM). 

"Pernyataan KDM yang secara terang-terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan media telah menyulut amarah dan kekecewaan di kalangan jurnalis. Media adalah corong bagi masyarakat," ungkap Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, Kamis (4/7).

Baca juga : Balasan Dedi Mulyadi Disindir Gubernur Konten saat Rapat di DPR

Peran Jurnalis

Doni menekankan perbedaan fundamental antara produk jurnalistik profesional yang memiliki pertanggungjawaban dengan konten media sosial pribadi. 

Pernyataan seorang kepala daerah seperti KDM yang justru menyarankan masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di platform media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram, dianggap sangat menyakitkan dan tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan.

Baca juga : Darurat, Jabar Paksakan Rombongan Belajar Berjumlah 50 Orang per Kelas

"Statement-nya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers," tegasnya.

Menurut Doni, alasan efisiensi anggaran yang mungkin menjadi dalih KDM tidak dapat diterima jika harus mengorbankan peran vital pers. Lebih parah lagi, saran untuk beralih ke media sosial pribadi menunjukkan ketidakpahaman KDM terhadap esensi jurnalisme dan fungsinya dalam masyarakat yang demokratis. 

Ia menegaskan ini bukan hanya masalah anggaran, melainkan juga masalah pengabaian terhadap profesionalisme, akuntabilitas dan etika jurnalistik yang tidak dapat digantikan oleh platform media sosial.

Senada, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menilai bahwa pernyataan KDM telah secara telak menyepelekan peran media profesional.

“Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam,” ujarnya, menyerukan persatuan dan profesionalisme.

Ade menegaskan bahwa reaksi insan pers bukan karena 'baper' atau perasaan semata, melainkan untuk menjaga muruah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik.

“Kita berkumpul bukan karena amarah, melainkan karena panggilan moral,” tegas Ade Muksin, menyoroti urgensi situasi ini.

Pernyataan KDM tidak hanya persoalan lokal Bekasi Raya, tetapi juga alarm bagi seluruh insan pers di Indonesia. Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jabar, Raja Tua, mengingatkan bahwa aksi protes ini lahir dari niat luhur untuk mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

“Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa,” ungkapnya, menggarisbawahi peran konstruktif pers dalam pembangunan bangsa.

Pertemuan di Saung Jajaka dihadiri oleh berbagai organisasi pers terkemuka, seperti SMSI Kabupaten Bekasi, PWI Bekasi Raya, AWIBB Jabar, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), serta para direktur, pemimpin redaksi, dan ratusan wartawan di Bekasi Raya.

Kehadiran tokoh masyarakat seperti Ketua Umum Ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan, turut memperkuat suara desakan agar KDM menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Pelemahan Jurnalisme

Pernyataan KDM adalah kemunduran bagi upaya membangun ekosistem informasi yang sehat dan akuntabel. Ketika seorang pemimpin publik sekelas gubernur menyarankan masyarakat untuk berpaling dari media profesional, ini secara implisit mengajak pada ketidakpercayaan terhadap informasi yang terverifikasi dan berimbang. Ironisnya, di tengah banjir informasi hoaks dan disinformasi, peran media profesional menjadi semakin krusial sebagai penjaga kebenaran dan alat kontrol sosial.

Desakan agar KDM segera mengklarifikasi dan menarik pernyataannya bukan sekadar tuntutan, melainkan sebuah seruan untuk kembali pada akal sehat dan penghargaan terhadap peran fundamental pers. Jika pernyataan semacam ini dibiarkan begitu saja maka tidak tertutup kemungkinan akan ada kepala daerah lain yang terpengaruh dan pada akhirnya akan melemahkan kerja-kerja jurnalistik, yang berujung pada kerugian bagi masyarakat luas.

Masa depan demokrasi yang sehat sangat bergantung pada pers yang kuat, independen, dan dihormati. KDM harus memahami hal ini, dan bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. (AN/E-4)