Pekerja BPD Penerima BSU di Garut Menunggu Kepastian Pemerintah

PEMERINTAH menjanjikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja, termasuk kepada pekerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) senilai Rp600 ribu. Namun demikian, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait bantuan itu, terutama mengenai data penerima di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Sigit Zulmunir, 40, warga Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, mengatakan pemerintah memang telah menjanjikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja, termasuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Akan tetapi, proses pencairan bantuan BSU saat ini masih belum diterima sehingga semuanya menunggu kepastian.

"Bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja di daerah memang belum menerima dan sekarang masih dalam tahap validasi data, terutama untuk penerima termasuk saya. Bantuan yang akan diberikan pada tahun ini juga belum memiliki kejelasan meski upah itu rencananya akan dikirim melalui rekening," katanya, Rabu (25/6).

Ia mengatakan, BSU bagi para pekerja sangat dinantikan untuk menambah biaya anak masuk sekolah, seperti membeli peralatan tulis, lantaran gaji di BPD setiap bulan hanya Rp500 ribu. Untuk itu, para pekerja sangat menantikan bantuan itu.

"Kami masih menunggu bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja termasuk BPD dan memang saya sudah mengirimkan nomer rekening. Namun, ada rencana penerimaan itu akan dilakukan awal bulan Juli sebesar Rp600 ribu ke rekening masing-masing tapi tahapan sekarang masih tahap validasi data mengingat jumlahnya sangat banyak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Dudi Holidi pun mengatakan hal serupa. Belum ada kejelasan terkait rencana pencairan BSU di wilayah Tasikmalaya. Padahal sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan sudah mengirimkan data 360 ribu peserta ke pemerintah pusat.

"Untuk jumlah penerima BSU memang di Kota Tasikmalaya belum menerima data secara pasti, karena BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan validasi data terutama perusahaan meski jumlah pengajuan ada 360 ribu pekerja yang terdaftar. Akan tetapi, Disnaker masih melakukan komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Tasikmalaya, terutama perkembangan dari validasi data pekerja yang diajukan sebagai penerima BSU," katanya.

Menurutnya, pengajuan BSU bagi pekerja memang melihat dari syarat gaji maksimal Rp3,5 juta yang selama ini jauh dari standar UMK. Meski ada pekerja yang menerima di atas UMK, namun relatif sangat sedikit.

Pekerja pun diimbau untuk bersabar menunggu distribusi BSU yang diperkirakan paling lambat dilakukan akhir Juli.

"Proses bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja memang masih menunggu data dan jadwal distribusinya bulan Juni hingga Juli. Karena, pendistribusian nanti hanya sebagian pekerja menerima dan prosesnya akan dilakukan bertahap mengingat untuk pengiriman akan dilakukan ke rekening masing-masing," pungkasnya. (AD/E-4)