Pemprov Jabar Berkomitmen SPMB 2025 Transparan

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat  (Jabar) tetap berkomitmen menyelenggarakan sistem penerimaan siswa baru (SPMB) yang bersih, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Ini sesuai komitmen awal, arahan gubernurn dan Permendikdasmen.

"SPMB di Jabar tahun ini dilaksanakan melalui jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Kami pastikan semuanya bersih dan transparan," tegas Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, Rabu (18/6). 

Menurut Herman, tahap pertama SPMB telah berlangsung pada 16 Juni untuk jalur afirmasi, domisili dan mutasi. Sementara itu, tahap kedua akan digelar mulai 24 Juni hingga 1 Juli melalui jalur prestasi. Perhatian utama pemerintah adalah memastikan tidak ada anak keluarga miskin yang tertinggal dalam proses pendidikan. 

Baca juga : Pelaku Praktik Titipan pada SPMB di Jabar akan Diumumkan Terbuka

"Pak Gubernur sudah audiensi langsung dengan Pak Menteri Pendidikan. Intinya, jangan sampai ada satu pun anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah, baik di negeri maupun swasta," paparnya.

Untuk sekolah swasta, kata Herman, pemerintah akan mengoptimalkan bantuan melalui program Bantuan Pendidikan Menengah Universal yang langsung disalurkan kepada siswa ekonomi tak mampu. Yang jelas pemprov  ingin memastikan mereka tetap bisa sekolah, di negeri atau di swasta, negara tetap hadir. 

Herman menyinggung kasus siswa di Cirebon yang melakukan upaya percobaan bunuh diri karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. 

Baca juga : Jumlah Pendaftar SPMB 2025 di Jabar Tembus 262.000 Siswa

"Salah satu pemantik kasus di Cirebon, kita prihatin, bagaimana anak ingin membeli perlengkapan sekolah, ingin melanjutkan tapi satu dan lain hal orang tua terkendala, sampai seperti itu (percobaan bunuh diri). Itu tidak boleh terjadi lagi," imbuhnya Herman. 

Herman menambahkan, dalam upaya menjawab lonjakan peserta didik dari keluarga kurang mampu, pemprov mempertimbangkan penambahan kuota siswa per rombongan belajar. Apalagi Pak Menteri memberikan ruang agar jumlah siswa per rombel bisa ditingkatkan dari 36 menjadi 50, khusus untuk mengakomodasi anak-anak miskin. Sekarang sedang dihitung kapasitasnya.

"Selain itu, saat proses daftar ulang nanti akan disertakan satu formulir tambahan dari orang tua murid. Formulir tersebut berisi pernyataan dukungan kepada sekolah dan guru dalam proses mendidik anak. Kami ingin ada kepercayaan penuh dari orang tua kepada pihak sekolah dalam mendidik anak-anak mereka. Tapi tentu tetap dalam koridor etika dan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan kesan kriminalisasi kepada guru jika terjadi kesalahpahaman," tandasnya.

Herman menekankan guru juga harus memiliki ruang dan keberanian dalam membina siswa. Jangan sampai guru takut bertindak karena khawatir disalahartikan. Tapi kalau ada yang melanggar, tentu ada undang-undang perlindungan anak yang jadi pegangan.

Sebagai informasi, jalur afirmasi SPMB Jabar 2025 ditujukan untuk peserta dari keluarga ekonomi tidak mampu atau berisiko putus sekolah. 
Jalur afirmasi terbagi dua kategori: KETM-P3KE (Kelompok Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan KETM non-P3KE.

Sementara itu, bagi calon siswa yang tidak lolos di tahap 1 masih memiliki kesempatan mengikuti tahap 2. Namun, jika mereka telah diterima dan menyetujui penyaluran ke sekolah swasta pilihan ketiga, maka tidak dapat mendaftar kembali di tahap selanjutnya. Dengan berbagai langkah tersebut, pemprov berharap angka putus sekolah tahun ini bisa ditekan. (AN/E-4)