Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat. Dengan demikian, sudah enam kali berturut-turut Cianjur mendapatkan WTP.
Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian mengaku bersyukur atas raihan tersebut. Capaian itu tentu menjadi sebuah refleksi terhadap optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
"Alhamdulillah, ini merupakan bagian dari kewajiban kami pemerintah daerah atas optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Ini jadi tanggung jawab kami," ujarnya, Senin (2/6).
Penghargaan WTP diserahkan pekan lalu. Wahyu menegaskan, capaian prestasi itu tentu tak harus dirayakan berlebihan.
"Sekarang kita harus lebih fokus meningkatkan pengelolaan keuangan lebih baik lagi," pungkasnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Cianjur Endan Hamdani menambahkan, raihan opini WTP diberikan setelah BPK melakukan penilaian terhadap laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Raihan WTP ini merupakan yang keenam kalinya," terangnya.
Dia mengharapkan, raihan WTP menjadi motivasi bagi pemerintah daerah agar bisa meningkatkan pengelolaan keuangan ke arah lebih baik. Ke depan, raihan ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Opini WTP tentu harus menjadi upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved