Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERKMBANGAN industri tekstil di dalam negeri mendapat perhatian DPR RI. Untuk itu, sejumlah anggota Komisi XI melakukan kunjungan ke industri tekstil hilir yang banyak tersebar di Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, Jumat (16/5) petang.
Menurut Mohamad Hekal, Anggota Komisi XI DPR RI, kunjungan ini untuk mendapatkan informasi secara langsung di lapangan mengenai kondisi industri yang banyak menyerap tenaga kerja itu.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pada 2024, industri ini menyerap 957.122 tenaga kerja, sedangkan industri pakaian menampung 2.916.005 orang. Sayangnya, angka tersebut turun dibanding tahun sebelumnya, sebesar 7,5% dan 0,85%.
"Kunjungan lapangan Komisi XI DPR ini sangat penting mengingat industri tekstil dan pakaian jadi beberapa tahun terakhir sangat tertekan. Terbaru, salah satu sektor penopang perekonomian ini terpukul oleh pengenaan tarif impor dan perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat," tambah Hekal, saat mengunjungi PT Budi Agung Sentosa, di Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung.
Kebijakan proteksionis tersebut berdampak pada turunnya permintaan akibat kenaikan tarif yang sangat tinggi.
Namun, sejatinya, industri tekstil hilir telah mengalami beragam hambatan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari, ketersediaan bahan baku yang tidak stabil, terbatasnya pasokan bahan baku berkualitas, harga bahan baku yang tidak kompetitif dan serbuan produk pakaian jadi.
Padahal, semua itu sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan efisiensi industri menengah dan hilir, seperti garmen, konveksi, dan tekstil rumah tangga.
Hekal menyatakan pemerintah semestinya juga memberikan perhatian besar dan memeriksa kembali sejumlah aturan dan kebijakan yang ada, agar industri ini tidak semakin menderita yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara massif. Selain itu, usaha kecil menengah seperti garmen, konveksi, dan tekstil rumah tangga terjepit dan gulung tikar.
“Kehadiran kami di lapangan ini bertujuan untuk memberikan dukungan secara langsung agar industri padat karya ini dapat bangkit kembali mengingat potensi dan peluang di dalam negeri yang sangat besar,” tegasnya.
Politikus dari Partai Gerindra ini mengingatkan bahwa Presiden memiliki keinginan kuat menghidupkan industri padat karya termasuk industri tekstil. Terlebih industri tekstil menjadi andalan ekspor.
Kunjungan lapangan ini juga untuk memastikan apa yang mesti dilakukan baik dari sisi Pemerintah dan di sisi legislatif.
“Kami ingin memastikan kelompok industri kecil dan industri yang menyerap jutaan tenaga kerja ini terlindungi dan mampu tumbuh serta menopang perekonomian nasional,” tambah Hekal.
Peran Bea Cukai
Dia mengaku sudah meminta jajaran Bea dan Cukai untuk mendukung industri tekstil nasional dengan menjaga pintu-pintu masuk Indonesia dari produk tekstil illegal yang hendak diselundupkan. Seperti diketahui, produk tekstil illegal selama ini menjadi salah satu biang penyebab lesunya pasar tekstil dalam negeri dan berimbas pada tutupnya usaha tekstil kecil dalam negeri.
“Kami sudah menyampaikan kepada Bea dan Cukai agar pasar lokal kita harus dijaga. Industri juga harus dijaga sehingga jangan sampai ada lagi yang tutup,” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama Direktur Fasilitas Kepabeanan Padmoyo Tri Wikanto menyatakan komitmennya untuk menjaga setiap pintu masuk Indonesia dari serbuan produk tekstil illegal.
“Kami akan terus bersinergi untuk mengawal kebijakan agar industri tekstil nasional ini dapat tumbuh dan terus berkembang serta menciptakan lapangan kerja yang besar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat Finari Manan mengaku pihaknya telah menyaksikan secara langsung kondisi industri tekstil di Jawa Barat yang komprehensif dari hulu ke hilir. Industri ini sangat penting karena mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
“Kami berkomitmen untuk mendukung industri tekstil tidak hanya di Jawa Barat tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia,” tambahnya.
Jika menengok pasar dalam negeri, prospek industri tekstil dalam negeri memiliki potensi yang sangat besar. Jumlah penduduk yang hampir mencapai 300 juta orang menjadi pasar potensial.
Terlebih dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri tekstil dalam negeri dapat berkompetisi dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved