Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH diharapkan tidak salah mengambil langkah dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diluncurkan Amerika Serikat. Sebab hal itu akan memberikan dampak yang lebih luas dari sekadar melemahnya kinerja perdagangan internasional Indonesia.
"Jangan sampai kita salah menyikapi nanti malah industri tekstilnya yang mendapatkan tekanan, ekspornya kita turun, dalam negerinya juga hancur," ujar Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta dalam konferensi pers secara daring, Jumat (4/4).
Dia menerangkan sekitar 40% eskpor tekstil Indonesia ditujukan ke AS dalam bentuk tekstil, benang, kain, dan pakaian jadi. Indonesia juga merupakan negara kelima pemasok pakaian jadi ke Negeri Paman Sam.
Karenanya, kejernihan dan kecermatan pemerintah menyikapi kebijakan AS menjadi kunci penting. Redma menilai, kebijakan tarif resiprokal AS dimunculkan untuk memotong defisit perdagangan dengan negara-negara mitranya.
Dengan kata lain, sejatinya AS tak menyoal tentang hambatan perdagangan (trade barriers) maupun perihal tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diterapkan oleh Washington DC. Untuk itu, respons pemerintah Indonesia tak semestinya menyasar dan mengutak-atik dua hal tersebut.
"Kalau kita menyikapinya dengan mengurangi atau merelaksasi impor, tentu akan menjadi kesalahan besar. Karena nanti ekspornya kita nggak dapat, impornya malah tambah banjir. Industrinya malah tambah terpukul, PHK-nya akan dimana-mana lagi, akan terjadi percepatan pemutusan hubungan kerja," terang Redma.
Dari sisi industri tekstil, imbuhnya, Indonesia sebetulnya juga mendapatkan peluang dari kebijakan tarif resiprokal AS tersebut. Misal, Indonesia dapat menjalankan ketentuan konten lokal AS agar tetap bisa menjaga kinerja ekspor tekstil ke Negeri Paman Sam.
Hal itu salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan impor kapas dari AS hingga memenuhi ketentuan konten lokal AS yang sebesar 20%. Redma mengatakan, sedianya pola tersebut juga dilakukan Indonesia sebelum akhirnya beralih ke impor benang dan kain yang notabene tak dihasilkan oleh AS.
Dengan mengimpor kapas, industri tekstil di Tanah Air juga berpotensi meningkatkan geliatnya. "Kalau kita bisa menormalkan lagi linkage industri dari hulu sampai hilir seperti dulu, ini kebijakan terakhir ini jadi bukan ancaman, jadi sebetulnya menjadi peluang," jelas Redma.
"Kalau kapasnya dibikin di sini artinya industri pemintalannya yang sekarang utilisasinya. Artinya utilisasi di pemintalan akan naik, utilisasi di tenun, rajut, semuanya akan naik. Jadi ini kita bisa sekali kayuh langsung dapat banyak sebetulnya, kalau kita mau serius," tambahnya.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menuturkan, impor kapas Indonesia pada 2024 tercatat 17% dari total impor di sektor tekstil. Jika skema peningkatan impor kapas dari AS digunakan, maka keinginan AS untuk menekan defisit perdagangan dengan Indonesia dapat terjadi.
Namun di saat yang sama, Indonesia juga harus mampu memenuhi keinginan pemerintah AS seperti transparansi, hingga keterelusuran produk yang diekspor ke Negeri Paman Sam. "Amerika selalu transparansinya harus terbuka. Kita di sisi industri kita siap untuk transparansi. Dengan harapan sama-sama Amerika juga menurunkan trade deficit-nya dengan Indonesia," jelas Jemmy.
"Indonesia juga terbantu dengan bagaimana cara menaikkan utilisasinya hanya mengalihkan impornya. Jadi kita mendapatkan sesuatu hal yang win-win situation. Itu salah satu hal kecil yang dapat kita lakukan dalam negosiasi antara industri TPT Indonesia atau pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika. Memang ini tidak mudah, tapi perlu kekompakan bersama antara pemerintah kita dengan pemerintah Amerika," tambahnya.
Usulan mengenai skema-skema tersebut akan disampaikan ke pemerintah pada pekan depan. "Kita harap mungkin minggu depan kita mulai menyuarakan berbicara kepada pemerintah," kata Jemmy.
"Kita dibantu juga Apindo yang juga minggu depan sudah mulai mengadakan pertemuan dengan asosiasi-asosiasi yang terdampak, dengan harapan mungkin masukan-masukan dari asosiasi ini bisa didengar oleh pemerintah untuk segera menyusun delegasi yang bisa bernegosiasi dengan pemerintah Amerika," lanjutnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum API Ian Syarif. Dari dokumen Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) secara gamblang mempersoalkan perihal defisit perdagangan yang dialami oleh AS.
"Memang untuk istilah non-tariff barrier atau non-tariff measures itu kadang berkonotasi sangat negatif, dan itu adalah sebuah istilah yang sering dipakai dalam sebuah negosiasi perdagangan ketika kita ingin menuduh satu negara atau satu kelompok tertentu mempersulit impor dengan tujuan untuk mengurangi defisit," jelasnya.
"Tapi dalam hal ini tentunya sudah ada satu framework global yang kita ikuti yang merupakan dari World Trade Organization Technical Barriers to Trade. Jadi tidak ada isilah non-tariff barrier atau non-tariff measures yang terlalu ketat, karena ini merupakan dokumen internasional yang harus sama-sama datanya itu di-collect secara bersama," tambah Ian.
AS, lanjutnya, sebetulnya hanya meminta transparansi, kejelasan, dan perlakuan yang sama antara pengusaha domestik dengan pengusaha AS yang ada di Indonesia. (Mir/M-3)
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Secara struktural, kebijakan ini dapat membawa risiko terhadap penerimaan negara melalui dua jalur utama.
Dalam kesepakatan tersebut, ekspor Indonesia ke AS dikenakan tarif sebesar 19%, sementara produk-produk asal AS mendapatkan akses penuh ke pasar Indonesia tanpa beban tarif.
Ekspansi pasar tersebut dibutuhkan lantaran adanya potensi tekanan besar di sektor logistik nasional akibat volatilitas ekspor-impor.
Mata uang rupiah ditutup menguat 34 poin pada perdagangan sore ini (8/7). Itu imbas dari kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan revisi aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan karena desakan akibat tarif impor yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump.
Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menghadapi tarif impor 19% yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menyambut positif penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dari 32% menjadi 19%.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto menyambut positif tercapainya kesepakatan IEU CEPA.
Asosiasi menuding keberadaan mafia impor dalam menentukan kuota impor bagi kelompok tertentu membuat industri listrik di Tanah Air melemah.
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI), produsen Purified Terephthalic Acid (PTA) yang bergerak di sektor hulu industri tekstil, menerima penghargaan Best Liaison Contact dari
Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia menyoroti lambannya kepastian regulasi terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk partially oriented yarn-drawn textured yarn.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved