Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Meksiko Claudia Sheinbaum memuji perlakuan baik Presiden AS Donald Trump karena telah mengecualikan negaranya dari daftar tarif resiprokal. Meksiko terbebas dari tarif sebesar 10% di saat bersamaan Trump mengenakan ke beberapa negara Amerika Latin
"Berkat hubungan yang kuat yang telah kami bangun dengan pemerintah Amerika Serikat melalui koordinasi dan kolaborasi, sesuatu yang sangat penting terjadi kemarin: pengakuan terhadap perjanjian dagang Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, yang sangat krusial saat ini,” kata Sheinbaum dalam konferensi pers, Kamis (3/4).
Sheinbaum memuji Trump atas perlakuan istimewa terhadap Meksiko.
“Kita harus selalu menghargai kesediaan Presiden Amerika Serikat untuk terlibat dalam dialog dengan rasa hormat terhadap negara kita. Kita adalah tetangga, dan kita memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dan berkoordinasi,” ujarnya.
Seorang pejabat Gedung Putih yang mengetahui masalah tersebut mengatakan Kanada dan Meksiko tidak dikenakan dalam tarif baru itu karena sebelumnya telah menghadapi sanksi dari Trump untuk menekan mereka agar mengambil tindakan lebih besar terhadap migrasi dan aliran fentanil ilegal melintasi perbatasan AS.
Pejabat tersebut mencatat tarif yang ada saat ini dihentikan atau ditangguhkan berdasarkan tindakan mereka, maka akan dikenakan tarif dari rezim baru tersebut.
Sementara itu, Trump mengenakan tarif 10% atas ekspor dari negara dengan ekonomi terbesar di Amerika Latin tersebut, yang mendorong Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan pemerintahnya untuk mencari tindakan balasan.
“Mengingat keputusan Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tambahan terhadap produk Brasil, kami akan mengambil semua tindakan yang tepat untuk membela perusahaan dan pekerja kami, dengan menggunakan Undang-Undang Timbal Balik Ekonomi yang disetujui kemarin oleh Kongres Nasional dan dengan merujuk pada pedoman Organisasi Perdagangan Dunia,” kata Lula.
Kongres Brasil tengah mengesahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan presiden untuk melancarkan aksi dagang balasan terhadap negara atau blok ekonomi yang berusaha merugikan daya saing Brasil.
Undang-Undang Timbal Balik Ekonomi tersebut baru-baru ini telah dipercepat pengesahannya oleh Senat, dan kini Dewan Rendah tengah memproses pengesahannya menjadi undang-undang minggu ini. (Ant/I-1)
Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dagang dengan 'Negeri Paman Sam' dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak.
Pembahasan masih dalam tahap negosiasi bilateral sehingga belum ada kesepakatan final mengenai komoditas apa saja dari Indonesia yang akan dikenakan tarif tambahan tersebut.
Pelaku usaha utamanya industri garmen, tekstil, alas kaki, elektronik, dan furnitur diminta menggenjot kapasitas mereka menjelang penerapan tarif resiprokal
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam negara-negara yang mendukung kebijakan anti-Amerika di bawah payung BRICS.
penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi sikap terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengecualikan peralatan elektronik dari pengenaan tarif resiprokal.
Ketum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menanggapi positif perkembangan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dianggap meringankan beban ekspor nasional
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan Iran agar segera menerima kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang terus memanas di Timur Tengah.
Donald Trump menyebut negosiator Iran takut dibunuh rakyatnya sendiri jika mengaku berunding dengan AS. Di sisi lain, Iran sebut negosiasi adalah kekalahan.
Iran bantah klaim Donald Trump soal negosiasi damai. Dugaan manipulasi pasar mencuat setelah adanya lonjakan trading mencurigakan sebelum klaim Trump di media sosial.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkap adanya pesan dari AS melalui perantara. Di sisi lain, PBB peringatkan Lebanon jangan jadi 'Gaza kedua'.
Majelis Umum PBB resmi menetapkan perbudakan transatlantik sebagai kejahatan kemanusiaan terberat. Resolusi ini membuka jalan bagi tuntutan ganti rugi global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved