Indonesia Jangan Lengah meski Tarif Trump Ditunda

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menanggapi positif perkembangan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang dianggap meringankan beban ekspor nasional. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini bukan jaminan jangka panjang dan tidak boleh membuat Indonesia lengah.

"Perkembangan kebijakan tarif Trump ini tentu kami sambut baik karena menurunkan beban tarif yang akan ditanggung produk-produk ekspor nasional," kata Shinta, Jumat (11/4). 

Meski begitu, menurutnya, pemerintah tidak bisa bergantung sepenuhnya pada keputusan tersebut. Ia meminta agar arah kebijakan ekonomi tetap dijaga sesuai dengan hasil diskusi bersama pemangku kepentingan yang dilakukan sebelumnya.

Baca juga : Lawan Tarif Trump, Tiongkok Larang Film Hollywood Masuk

"Jangan lengah atau terdistraksi karena risiko-risiko terhadap ekonomi nasional tetap tinggi dan memberikan efek tekanan pertumbuhan yang sama meski dengan perkembangan kebijakan tarif Trump yang lebih positif saat ini," tutur Shinta. 

Dia menilai dampak kebijakan tarif AS bersifat sementara. Dalam skenario terbaik, kebijakan tarif Trump hanya memberikan kepastian berusaha selama 90 hari. Idealnya, dalam waktu tersebut, Indonesia sudah menciptakan kesepakatan tarif dagang baru dengan AS.

Namun dari kacamata realistis, Shinta memandang hal itu sulit dicapai. Menurutnya, keterbatasan kapasitas birokrasi AS, ditambah dengan perombakan internal yang sedang terjadi, akan mempersulit upaya perundingan dengan lebih dari 70 negara. 

Baca juga : Ekonomi Indonesia belum Cukup Kuat Hadapi Tarif Balasan AS

"Jelas pihak AS akan kewalahan. Apalagi kita tidak tahu bagaimana AS akan memprioritaskan negara mana yang akan mereka dahulukan untuk melakukan perundingan," kata dia.

Shinta juga menyoroti ketidakpastian arah kebijakan AS yang dinilainya tidak terstruktur. Kebijakan tarif pemerintah AS dipandang sewenang-wenang dan tidak terstruktur. Bahkan parameter sentralisme terhadap kepentingan pasar AS sendiri kita ragukan karena kebijakan ini justru menekan konsumen dan pelaku pasar AS," ujarnya.

Selain itu, Shinta mengingatkan bahwa ekspor Indonesia tetap dikenakan tarif tambahan, dan fluktuasi pasar global terus mengganggu stabilitas makroekonomi nasional. Risiko dumping, terutama dari Tiongkok, juga dinilai meningkat.

Baca juga : KSPI Usul Pembentukan Satgas PHK

"Risiko banjir produk impor yang didumping semakin meningkat dengan semakin hilangnya tanda-tanda rekonsiliasi antara AS dengan Tiongkok," ujarnya.

Shinta menyatakan, profil risiko terhadap ekonomi nasional tidak berubah dan pemerintah harus tetap pada jalur kebijakan yang sudah disepakati. Ia mendorong percepatan negosiasi dagang bilateral serta reformasi iklim usaha di dalam negeri.

"Indonesia harus tetap mengupayakan negosiasi untuk penghapusan tarif bagi berbagai produk ekspor nasional, dan fokus mempercepat reformasi ease of doing business serta efisiensi iklim usaha dan investasi," pungkasnya. (Mir/M-3)