Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) pemutusan hak kerja (PHK) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi adanya PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
"Segera dibentuk Satgas, kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Ketenagakerjaan, Menko Perekonomian, dan saya sudah usulkan kepada Pak Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR," kata Said di Jakarta, Selasa (8/4).
Dengan demikian, dirinya berharap Satgas tersebut akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila mana terjadi potensi PHK.
"Dan Satgas ini juga untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan bila mana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar. Kami meminta harapan kepada Bapak Presiden, agar hak-hak buruh, kalaulah terjadi PHK itu bisa dibayarkan sesuai peraturan Perundang-undangan," imbuhnya.
Berdasarkan fakta lapangan, Said mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan laporan dari Serikat Buruh di tingkat perusahaan yang telah diajak berunding oleh beberapa pimpinan perusahaan bahwa akan adanya efek PHK terhadap kebijakan tarif Trump.
Menanggapi itu, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan untuk segera membentuk Satgas PHK dengan melihatkan serikat buruh, melibatkan dunia akademi, melibatkan rektor-rektor, melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan sebagainya.
"Negara kita harus dikelola sebagai satu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya," pungkasnya. (Fal/M-3)
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Sejumlah daerah meniadakan perayaan malam pergantian tahun dan menggantinya dengan kegiatan doa bersama seperti Kota Semarang, Batang dan Pekalongan.
GSBI Kabupaten Sukabumi maupun GSBI Jawa Barat tidak dan belum mendapatkan penjelasan tak diindahkannya rekomendasi Bupati.
Serikat pekerja mendorong korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional.
Gelar perayaan 70 tahun, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menyuarakan tiga isu strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam rangka Hari Buruh Internasional 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol memperkuat komitmen perlindungan tenaga kerja dengan Pemkot Jakarta Barat dan serikat buruh.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved