Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengungkapkan sekitar 7 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor industri, seperti rumah sakit, keamanan, telekomunikasi, jalan tol, ritel, dan perbankan selama 2024.
"Yang pertama, sektor industri rumah sakit. Rumah Sakit Haji Jakarta itu yang di-PHK itu kurang lebih ada sekitar hampir enam ratusan orang karena ada semacam ambil alih kepengelolaan dan kepemilikan juga," ucap Mirah saat dihubungi, Senin (30/12).
Di sektor ritel, lanjut Mirah, tercatat 500 pekerja yang ada di sektor tersebut kena PHK selama 2024. Kemudian sektor jasa keamanan, seribu orang terkena PHK.
"Dari sektor telekomunikasi, dari Januari 2014, sekitar hampir tiga ribuan orang. Kemudian dari sektor perbankan, dari 2015 sudah mulai sudah mulai PHK. Jadi mereka memang tiap tahunnya pasti ada yang di-PHK. Lalau dari sisi total, kurang lebih hampir sekitar tujuh ribuan orang kena PHK," jelasnya.
Kemudian di sektor jalan tol, di 2024 ada hampir seribu orang yang terkena PHK karena penggunaan teknologi sistem otomatisasi.
Ia pun mengungkapkan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab PHK. Di sektor ritel misalnya, PHK bisa terjadi karena daya beli masyarakat yang melemah di tahun ini.
"Jadi toko banyak yang tutup karena bergesernya perilaku masyarakat Indonesia ke belanja online. Kemudian daya beli rendah karena memang pendapatan masyarakat kita juga rendah ya," bebernya.
Mirah menilai penurunan daya beli masyarakat mulai terjadi saat pandemi covid-19 yang melanda pada 2020 lalu. (Fal/E-2)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Sejumlah daerah meniadakan perayaan malam pergantian tahun dan menggantinya dengan kegiatan doa bersama seperti Kota Semarang, Batang dan Pekalongan.
GSBI Kabupaten Sukabumi maupun GSBI Jawa Barat tidak dan belum mendapatkan penjelasan tak diindahkannya rekomendasi Bupati.
Serikat pekerja mendorong korporasi global seperti Michelin perlu menghormati prinsip keberlanjutan tenaga kerja nasional.
Gelar perayaan 70 tahun, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) menyuarakan tiga isu strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam rangka Hari Buruh Internasional 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol memperkuat komitmen perlindungan tenaga kerja dengan Pemkot Jakarta Barat dan serikat buruh.
Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi adanya PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved