Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengungkapkan sekitar 7 ribu orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor industri, seperti rumah sakit, keamanan, telekomunikasi, jalan tol, ritel, dan perbankan selama 2024.
"Yang pertama, sektor industri rumah sakit. Rumah Sakit Haji Jakarta itu yang di-PHK itu kurang lebih ada sekitar hampir enam ratusan orang karena ada semacam ambil alih kepengelolaan dan kepemilikan juga," ucap Mirah saat dihubungi, Senin (30/12).
Di sektor ritel, lanjut Mirah, tercatat 500 pekerja yang ada di sektor tersebut kena PHK selama 2024. Kemudian sektor jasa keamanan, seribu orang terkena PHK.
"Dari sektor telekomunikasi, dari Januari 2014, sekitar hampir tiga ribuan orang. Kemudian dari sektor perbankan, dari 2015 sudah mulai sudah mulai PHK. Jadi mereka memang tiap tahunnya pasti ada yang di-PHK. Lalau dari sisi total, kurang lebih hampir sekitar tujuh ribuan orang kena PHK," jelasnya.
Kemudian di sektor jalan tol, di 2024 ada hampir seribu orang yang terkena PHK karena penggunaan teknologi sistem otomatisasi.
Ia pun mengungkapkan berbagai macam faktor yang menjadi penyebab PHK. Di sektor ritel misalnya, PHK bisa terjadi karena daya beli masyarakat yang melemah di tahun ini.
"Jadi toko banyak yang tutup karena bergesernya perilaku masyarakat Indonesia ke belanja online. Kemudian daya beli rendah karena memang pendapatan masyarakat kita juga rendah ya," bebernya.
Mirah menilai penurunan daya beli masyarakat mulai terjadi saat pandemi covid-19 yang melanda pada 2020 lalu. (Fal/E-2)
ekonom menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia berpotensi semakin besar, terutama di industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) memberikan bantuan solidaritas kepada para jurnalis yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Dalam rangka Hari Buruh Internasional 2025, BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol memperkuat komitmen perlindungan tenaga kerja dengan Pemkot Jakarta Barat dan serikat buruh.
Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi adanya PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS
Kenaikan UMK yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Kota Depok ini akan di sampaikan atau direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh penetapan oleh gubernur.
SEBANYAK 12 serikat buruh/serikat pekerja mengajukan uji konstitusi UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Prabowo berharap tetap terjalin kerja sama untuk saling mendukung, saling memberi semangat, saling mengoreksi. Semua itu untuk membawa Indonesia maju dan lepas landas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved