Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
PEMANGKU kepentingan terkait melaksanakan peninjauan lapangan atau sidak proyek pembangunan wisata Eiger Camp di kawasan perkebunan teh Sukawana, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat.
Pada saat sidak, DPRD Bandung Barat menemukan adanya pelaksanaan salah satu proyek bangunan dengan luas sekitar 1.200 meter yang tidak masuk dalam dokumen site plan yaitu bangunan berbentuk bulat besar yang rencananya akan dipakai untuk Panggung Budaya dan Deck View Eiger Camp.
Untuk itu, pelaksana proyek didorong melakukan perbaikan dokumen peta detail rencana pembangunan atau site plan agar berkesesuaian dengan pengerjaan proyek di lapangan. Pasalnya, sejauh ini dokumen perizinan pembangunan dinyatakan sudah lengkap.
"Hasil peninjauan kita ke lapangan, pelaksanaan proyek oleh pengembang ada ketidaksesuaian dari sisi site plan. Makannya kita dorong pengembangan untuk melakukan revisi," kata Ketua Komisi III DPRD Bandung Barat, Pither Tjuandys, Jumat (11/4).
Ia mengatakan, revisi dokumen site plan diperlukan agar seluruh pelaksanaan proyek sesuai dengan dokumen perizinan serta fakta lapangan. Dengan demikian, dampak lingkungan yang dikhawatirkan seperti banjir atau longsor bisa ditanggulangi.
Selain itu, pihaknya juga mendorong dinas terkait intensif melakukan pengawasan terhadap seluruh proyek di Bandung Barat agar tidak ada lagi kasus ketidaksesuaian dokumen perizinan dengan fakta lapangan.
"Saya minta dinas terkait harus memberi ketegasan dalam proses pengawasan. Jangan hanya mengeluarkan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tapi di lapangan tidak pernah ditinjau," tuturnya.
Setelah ini, pihak dewan bakal berkomunikasi kepada Pemprov Jabar dan melaporkan hasil pendalaman dokumen perizinan serta sidak lapangan tersebut agar Pemkab Bandung Barat serta Pemprov Jabar terjalin sinergi dalam melaksanakan penertiban kawasan.
"Kami mengharapkan sinergitas provinsi dan kabupaten sejalan dalam membangun Jawa Barat. Kami akan tetap berkoordinasi dengan gubernur untuk berkomunikasi secara langsung dalam membahas persoalan ini," jelasnya.
Berakhir 2026
Region Head PTPN (Perkebunan Nusantara) I Regional II, Desmanto mengungkapkan, kerja sama antara PTPN dengan PT Eiger dimulai sejak 2021 dan bakal berakhir pada 2026. Saat ini tengah dalam proses perpanjangan perjanjian.
"Luas areal perkebunan teh Sukawana itu 250 hektare, area yang dikerjasamakan sekitar 48 hektare dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) baru 1,45%," ungkapnya.
Dia menjelaskan, dasar kerja sama tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 terkait pengembangan strategis pariwisata nasional Tangkuban Parahu dan sekitarnya. Tujuannya, dalam rangka mengoptimalkan aset PTPN yang ada lantaran tidak semua tanaman dalam kondisi baik.
"Ada beberapa tanaman yang kurang baik dan yang baik kita jaga seperti di kawasan bawah. Untuk kawasan tanaman yang tidak produktif kita lakukan kerja sama. Tanaman di kawasan ini sudah ada sejak 1950, artinya sudah berusia 70 hingga 80 tahun. Bahkan ada yang sudah 100 tahun. Ada beberapa yang kosong dan mati. Itulah yang kita optimalkan lokasinya, seperti yang dimanfaatkan Eiger di Bogor," tambahnya.
Sementara itu, Direktur EIGER Adventure, Imanuel Wirajaya menyatakan, pihaknya bakal mematuhi seluruh rekomendasi pemerintah terkait proyek Eiger Camp. Termasuk perubahan dokumen site plan yang saat ini sedang berproses.
"Ketidaksesuaian site plan proyek dilakukan dengan niat perlindungan tanaman teh yang masih produktif. Perubahan layout diarahkan ke area atas karena area bawah lebih diprioritaskan untuk lahan kebun teh produktif, yang kita kelola dan masih panen pucuk teh. Untuk perubahan site plan sebenarnya sudah kita tempuh tapi masih tahap proses," kata Imanuel.
Pengecekan untuk memastikan harga, bobot, dan mutu beras sesuai standar pemerintah.
Pemeriksaan yang dilaksanakan selama dua hari dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan terkait dugaan penguasaan ilegal atas lahan milik Pemkab Bandung Barat itu.
Penangkapan dilakukan di Jalan Ahmad Yani Timur, Desa Sucikaler. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti tembakau sintesis siap edar.
Penghargaan ini diinisiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat performa dan jaringan kolaborasi antar pelaku BPR Syariah.
Mereka punya cara sendiri untuk memandang permasalahan dan mendapatkan solusinya. Seperti dengan berdialog secara persuasif
Penyaluran dilakukan melalui beragam saluran. Di antaranya melalui toko retail, toko-toko beras di pasar, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Salah satu poin dalam gugatan, unsurnya harus ada pihak yang dirugikan. Nah, di dalam delapan (organisasi) ini, memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian.
Peralatan radiologi di Indonesia tidak kalah dengan yang ada di negera lain. Baik di ASEAN, Asia maupun di Eropa.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved