Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyebut alih-alih berplesiran ke luar negeri, keluarga pejabat mestinya bahagia berekreasi di daerah masing-masing. Ini dinyatakan Dedi menanggapi alasan Bupati Indramayu Lucky Hakim berlibur ke Jepang bersama keluarga saat libur Lebaran karena memenuhi janji kepada anak-anaknya.
"Saya jelaskan, Pak Lucky, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang," ungkap Dedi di Bandung Selasa (8/4).
Menurut Dedi, seharusnya, keluarga pejabat itu mendapatkan kebahagiaan di daerahnya sendiri, bukan di negara orang lain. Kalau dikatakan kotanya tidak seindah kota di luar negeri, hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah tersebut untuk dapat membangun daerahnya agar mampu sebaik negara lain.
"Saya ingin nanti para pejabat itu, coba ciptakan tempat-tempat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaanya masing-masing," papar Dedi.
Dedi menambahkan, meskipun datang dari kalangan artis, tapi Lucky Hakim harus bisa membiasakan diri sebagai pejabat publik yang terikat peraturan dan budaya.
Apalagi, saat Lucky Hakim berlibur di Jepang bersama keluarganya, banyak masalah di Kabupaten Indramayu yang belum tuntas, terutama saat musim mudik Lebaran.
"Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti menyapu koin," ujar Dedi.
Terkait sanksi yang akan diberikan keapda Lucky Hakim, Dedi menerangkan hukuman maksimal yang bisa saja dijatuhkan kepada Bupati Indramayu tersebut, seperti diberhentikan tiga bulan. Kesalahan Lucky sudah jelas yakni liburan ke Jepang tanpa izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dirjen Kemendagri sudah memberikan surat untuk Lucky Hakim. Sekarang kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen, kesimpulannya seperti apa. Sanksi maksimal dari pelanggaran yang dilakukan Kemendagri bisa saja memberhentikan dari jabatannya selama tiga bulan, kita serahkan pada Pak Mendagri," ujar Dedi.
Sebelumnya, Lucky berlibur ke Jepang bersama keluarganya saat libur Lebaran. Dia membuat unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya. Lucky Hakim tampak sedang turun dari mobil mengenakan pakaian khas Jepang dan mengunjungi beberapa titik wisata. (AN/E-4)
DIREKTORAT Lalu Lintas Polda Jabar memberi kepastian bahwa beberapa ruas jalan tol dirancang untuk beroperasi secara fungsional selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026.
PEMERINTAH Kota Bandung masih menunggu regulasi pemerintah pusat tsoal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Pergerakan tanah di wilayah itu berdampak terhadap 10 kepala keluarga. Saat ini, mayoritas penyintas mengungsi di rumah kerabat, bahkan ada yang menyewa atau mengontrak rumah.
Aksi balap liar tersebut dilakukan oleh puluhan pelajar di jalan raya Lingkar Timur Kabupaten Kuningan, Minggu (1/3) dini hari.
BI bersama perbankan membuka 359 titik layanan penukaran di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk 285 loket perbankan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari pembinaan bulanan Beasiswa Teladan Negeri
Program ini hadir sebagai respons terhadap masih terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan.
Secara khusus, Dedi menyebut wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, sebagai salah satu daerah yang akan mendapatkan alokasi anggaran relatif besar untuk perbaikan jalan pada tahun ini.
Perubahan fungsi lahan dilakukan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan warga yang telah lebih dulu membeli rumah berdasarkan site plan awal,
Pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun itu diajukan kepada Bank bjb untuk menopang APBD 2026.
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Pada Januari dilaporkan terjadi 54 kasus DBD. Jumlahnya turun signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Berkurangnya anggaran itu berdampak pada pembangunan di 10 kecamatan yang harus dihitung ulang.
Event perdana dan bersejarah ini akan diisi dengan kegiatan yang mensinergikan dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat.
KOMPENSASI untuk tukang becak yang beroperasi di jalur pantura akan disiapkan.
Jajaran kepolisian dipastikan bekerja keras untuk mengungkap kasus tersebut. Langkah mengusut perkara itu dilakukan secara transparan dan profesional.
SE ini untuk mengoptimalkan penggunaan produk UMKM serta membantu pelaku usaha perdagangan pasar rakyat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved