Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Bandung Dadang Supriatna mengalokasikan anggaran bantuan keuangan desa pada 2025 melonjak dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bandung menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 triliun lebih untuk 270 desa dan 10 kelurahan.
"Insya Allah pada 2025 ini saya akan menggelontorkan anggaran bantuan desa sebesar satu triliun lebih atau tepatnya Rp1.044.063.673.605," ungkap Dadang Supriatna saat Rakor Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa do Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (3/2).
Dia menyebutkan pengalokasian anggaran sebesar Rp 1 triliun itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, peningkatan infrastruktur desa hingga pengembangan potensi desa serta mendukung program prioritas lainnya.
Selain itu, anggaran bantuan desa juga diperuntukkan untuk siltap perangkat desa, insentif dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para Ketua RW dan RT, kader PKK dan Posyandu yang selama ini sangat membantu program-program pemerintah.
"Mulai Januari 2025 ini, BPJS tidak hanya untuk para Ketua RW dan RT. Yan baru ialah BJPS bagi Sekretaris RW dan Bendahara RW," kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna.
Selain itu, kata Kang DS, mulai tahun ini para penerima BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh tiga manfaat sekaligus, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua (JHT).
Dia juga mengingatkan prioritas penggunaan dana desa pada 2025, di antaranya untuk BLT paling besar 15%, dukungan program ketahanan pangan 20%, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, serta pembangunan berbasis padat karya dan program prioritas lainnya.
"Peningkatan anggaran bantuan keuangan desa ini dalam rangka mendukung astacita Presiden Prabowo, Gubernur terpilih sekaligus merealisasikan janji politik pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb," tandasnya.
Namun dengan akan digelontorkannya anggaran fantastis tersebut, Wakil Ketua Apkasi itu mewanti-wanti agar para kepala desa dan kelurahan tidak mencoba bermain-main dengan anggaran. Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
"Jangan main-main dengan anggaran. Saya tidak ingin para kepala desa dan kelurahan berurusan dengan aparat penegak hukum," tuturnya.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved