Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat untuk menetapkan anggaran program makan bergizi gratis bagi pelajar sekolah. Diketahui, program tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar terutama dari masyarakat kalangan kurang mampu.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, program makan bergizi gratis bagi anak sekolah selama ini memang akan dilakukan serentak di tahun 2025. Pihaknya pun telah menerima instruksi terutama untuk mempersiapkan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, belum ada skema besaran pendanaan, namun pemerintah daerah punya kewajiban untuk melaksanakannya.
"Untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis dari program Presiden RI Prabowo Subianto yang dilakukan di sekolah, bagi kami masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat khususnya berkaitan dengan anggaran. Karena, Kementerian Dalam Negeri selama ini telah memberikan instruksi awal terutama kepada pemerintah daerah mengenai alokasi anggaran tersebut," katanya, Selasa (12/11).
Nurdin mengatakan, program makan bergizi gratis memang menjadikewajiban bagi kabupaten dan kota dengan kategori memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas Rp1 triliun hingga Rp15 triliun. Para pemerintah di kabupaten/kota dengan kriteria tersebut diwajibkan mengalokasikan sekitar 6,5% dari total PAD untuk program makan bergizi gratis.
Jika dihitung secara kasar, Kabupaten Garut perlu menyiapkan sekitar Rp45 miliar. Namun, besaran anggaran itu masih dalam tahap perkiraan dan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan DPRD Kabupaten Garut.
"Anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis di sekolah rencananya pemerintah Kabupaten Garut akan membahas terlebih dulu bersama DPRD, karena belum ada regulasi yang spesifik dalam mengatur hal tersebut. Pemkab Garut selama ini mulai mempersiapkan untuk merealisasikan program, setidaknya adanya makan gratis dan diharapkan anak-anak yang kurang mampu bisa makan sebelum belajar dan mereka tidak harus berangkat ke sekolah dengan perut kosong," ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis di sekolah yang dilakukan oleh TNI, Polri, sekarang membutuhkan biaya cukup besar, tapi bagi pemerintah daerah akan tetap mendukung program Presiden Prabowo Subianto terutama membantu meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan termasuk memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat.
"Untuk anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan dilakukan serentak di awal Januari 2025 bagi anak di sekolah. Karena program ini penting untuk mendukung pertumbuhan anak, dan memang di Kota Tasikmalaya sendiri saat ini angka stunting paling tinggi sebesar 27,1%. Dengan Program Makan Bergizi Gratis yang telah dilakukan oleh Kodim 0612 Tasikmalaya bersama Polres Tasikmalaya Kota, angka (stunting) bisa turun," pungkasnya. (AD/J-3)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved