Headline
Jurus Dobrakan dari Ketua RT/RW Muda

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus
Putuskan Rantai Ekonomi Genosida

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah
Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi
Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min
Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu
Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Bawaslu Sukabumi Rekomendasikan Dua ASN Diduga Langgar Netralitas ke BKN

Benny Bastiandy
27/10/2024 19:43
Bawaslu Sukabumi Rekomendasikan Dua ASN Diduga Langgar Netralitas ke BKN
Firman Alamsyah, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi(MI/BENNY BASTIANDY)

DUA aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Sukabumi, Jawa Barat, diduga menabrak aturan netralitas pada Pilkada 2024. Bahkan, perkara keduanya sudah direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Sukabumi, Firman Alamsyah, mengatakan sejauh ini Bawaslu baru menangani dua perkara berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Satu perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN berkaitan saat event peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

"Satu perkara lagi dugaan pelanggaran yang melibatkan salah satu camat. Jadi, sampai saat ini baru dua penanganan pelanggaran yang kita lakukan," terangnya, Minggu (27/10).

Baca juga : Kangkangi Netralitas ASN, Nasib Dua Oknum ASN di Lembata di Tangan BKN

Dia menyebutkan, dua perkara dugaan pelanggaran netralitas ASN itu sudah diteruskan rekomendasinya ke BKN. Selanjutnya sanksi terhadap keduanya akan ditindaklanjuti Pemkot Sukabumi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM).

"Kalau rekomendasinya dari Bawaslu bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran netralitas ASN. Hanya kita tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan bentuk sanksinya. Itu ranahnya ada di BKN dan BKPSDM. Bentuk sanksinya bisa kode etik dan disiplin," terang dia.

Sebetulnya, lanjut Firman, terdapat satu laporan perkara lagi yang masuk ke Bawaslu. Namun, pihak pelapor mencabut laporannya.

Baca juga : Dugaan Mobilisasi Kades, Andika Perkasa: Bawaslu telah Bertindak Profesional

"Tapi laporan itu akan jadi informasi awal bagi Bawaslu Kota Sukabumi melakukan penelusuran selama tujuh hari. Ini menyangkut ASN juga," tuturnya.

Sejauh ini Firman mengeklaim, Bawaslu gencar menyosialisasikan bentuk-bentuk pencegahan keterlibatan ASN pada praktik politik praktis. Upaya itu mendapat respons positif dari Penjabat Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji yang juga sepakat agar ASN menjaga netralitas.

"Pj wali kota sangat responsif. Sudah beberapa kali kita lakukan koordinasi. Beliau juga sempat kami minta klarifikasinya pada penanganan dugaan pelanggaran ASN saat Haornas sebagai pihak terkait," pungkasnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya
LOAD MORE

Bisnis
LOAD MORE

Wisata
LOAD MORE
Kuliner
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved