Berita Terbaru pelanggaran netralitas ASN Hari Ini

Mendagri Tekankan Kepala Daerah dan ASN Netral pada Pilkada 2024

Tito menyadari ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara dalam Pilkada.

Bawaslu Bengkulu Proses Laporan Netralitas Puluhan ASN 

Bawaslu Provinsi Bengkulu memproses laporan sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah  (pilkada)  2024.

Kapolri: Empat Oknum Polisi Ditindak Karena Langgar Netralitas

Empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan.

Istana: Presiden dan Pejabat Negara dari Parpol Boleh Endorse Cakada

Hasan mengatakan mereka yang ikut berkampanye juga harus memperhatikan sejumlah hal. Khususnya tak boleh memanfaatkan fasilitas jabatan hingga berkampanye tanpa cuti.

Pemerintahan Prabowo Jangan Tercederai Isu Netralitas Pilkada

BG mengatakan pemerintah juga sudah memetakan daerah yang rawan saat pelaksanaan pilkada. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak menyebut wilayah tersebut karena sensitif.

ASN Jalani Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Pilkada di PN Cianjur

Persidangan dugaan pelanggaran pilkada akan digelar secara maraton. Hal itu juga sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu.

Bawaslu Sukabumi Rekomendasikan Dua ASN Diduga Langgar Netralitas ke BKN

Bawaslu Sukabumi baru menangani dua perkara berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Puan Minta Bawaslu Menindak Tegas Kepala Desa Tidak Netral

Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Bawaslu menindak tegas pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan aparatur sipil negara.  

ASN di Cianjur jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu

Saat ini berkas perkara tahap satu sudah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut ke Kejaksaan Negeri Cianjur.

Kangkangi Netralitas ASN, Nasib Dua Oknum ASN di Lembata di Tangan BKN

NASIB dua oknum ASN saat ini berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) usai diduga melakukan pelanggaran netralitas di masa kampanye Pilkada 2024.

SKPD Minta Pj Bupati Tapanuli Utara Dicopot karena Sejumlah Pelanggaran

PIMPINAN Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatra Utara, menuntut Penjabat (Pj) Bupati Taput dicopot dari posisinya.

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia