Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu memproses laporan sebanyak 66 Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga tidak netral menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Itu didasarkan atas laporan masyarakat yang curiga keterlibatan aparatur dalam aktivitas politik praktis.
Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah mengatakan pihaknya meneliti setiap kasus dengan hati-hati.
"Bawaslu terus menelusuri lebih jauh data dari para ASN yang dilaporkan tersebut dan memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kebenaran bukti," katanya, Senin (11/11).
Setiap laporan, lanjut dia, memerlukan kajian mendalam untuk memastikan kebenaran bukti dan kesesuaian dengan aturan netralitas ASN.
Ia mengungkapkan bahwa Bawaslu Bengkulu berencana melakukan penelitian mendetail terhadap semua laporan yang diterima. Apabila terbukti terjadi pelanggaran netralitas, tegasnya, Bawaslu akan meneruskan kasus tersebut ke pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk penindakan lebih lanjut.
"Kalau memang terpenuhi unsur pelanggaran netralitas, mekanismenya pasti akan diteruskan ke BKN," imbuhnya
Selain itu, kata dia, Bawaslu juga bersinergi dengan Sentra Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) dan sejumlah pihak lainnya dalam mengupayakan penanganan yang objektif dan menyeluruh. (H-3)
Saat ini berkas perkara tahap satu sudah dilimpahkan untuk penanganan lebih lanjut ke Kejaksaan Negeri Cianjur.
Bawaslu Sukabumi baru menangani dua perkara berkaitan dugaan pelanggaran netralitas ASN.
Persidangan dugaan pelanggaran pilkada akan digelar secara maraton. Hal itu juga sebagaimana diatur pada Peraturan Bawaslu.
NASIB dua oknum ASN saat ini berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) usai diduga melakukan pelanggaran netralitas di masa kampanye Pilkada 2024.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta Bawaslu menindak tegas pelanggaran netralitas yang melibatkan kepala desa, perangkat desa dan aparatur sipil negara.
BG mengatakan pemerintah juga sudah memetakan daerah yang rawan saat pelaksanaan pilkada. Eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tak menyebut wilayah tersebut karena sensitif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved